HMI Demo “Sulsel Gelap”, Desak Jaksa-DPRD Serius Awasi Program MBG
4 min read
Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi menerima pernyataan sikap mahasiswa demo Sulsel Gelap di Makassar, Senin (22/6/2026). (Foto: Humas DPRD Sulsel)
Majesty.co.id, Makassar – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Selatan menegaskan penolakannya terhadap keterlibatan partai politik dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sikap tersebut disampaikan HMI dalam Aksi Reformasi Jilid II bertajuk “Sulsel Gelap, Mahasiswa Bergerak” yang digelar di kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kota Makassar, Senin (22/6/2026).
Sebelum tiba di DPRD Sulsel, massa aksi lebih dahulu menggelar unjuk rasa di Fly Over Makassar, Kantor Gubernur Sulsel, dan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel.
Dalam aksinya, HMI Sulsel membawa sejumlah tuntutan terkait isu nasional dan daerah.
Salah satu fokus utama adalah mendesak DPRD Sulsel memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Jenderal Lapangan aksi yang juga Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) Badko HMI Sulsel, Muhammad Rafly Tanda, menilai program negara harus dijalankan secara profesional dan tidak dijadikan ruang bagi kepentingan politik praktis.
“Program ini menggunakan anggaran negara dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus profesional, transparan dan bebas dari kepentingan politik praktis,” kata Rafly dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, keterlibatan aktor politik dalam pelaksanaan program pelayanan publik berpotensi mengganggu objektivitas dan mengaburkan pengawasan publik terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
“Ketika partai politik mulai masuk terlalu jauh dalam urusan teknis pelaksanaan program, maka ruang kontrol publik menjadi kabur. Yang dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat. Kami ingin MBG diawasi secara profesional, bukan dijadikan instrumen pencitraan atau kepentingan politik kelompok tertentu,” lanjutnya.
Selain menyoroti MBG, Badko HMI Sulsel juga kembali menyatakan penolakan terhadap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
HMI menilai program itu berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola di tingkat desa apabila tidak dijalankan secara transparan, partisipatif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sebagai bentuk pengawalan terhadap kedua program tersebut, HMI Sulsel membuka Posko Pengaduan Publik MBG dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Posko tersebut ditujukan untuk menghimpun laporan, keluhan, maupun informasi dari masyarakat terkait pelaksanaan program di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Menurut Rafly, keberadaan posko pengaduan diharapkan dapat membantu DPRD Sulsel memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi di lapangan sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif.
“Kami membuka ruang pengaduan publik agar masyarakat memiliki saluran untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka temukan. DPRD harus menjadi jembatan aspirasi rakyat kepada pemerintah pusat, terutama terkait pelaksanaan MBG dan Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi.
Ia mengapresiasi partisipasi HMI Sulsel dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan menegaskan bahwa DPRD terbuka terhadap berbagai masukan publik.
“Terima kasih kepada teman-teman HMI Sulawesi Selatan yang telah datang menyampaikan aspirasi. DPRD adalah rumah rakyat dan kami membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik,” ujar Andi Rachmatika Dewi alias Cicu.
Menurutnya, sebagian besar tuntutan yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan nasional sehingga DPRD Sulsel akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat dan lembaga terkait.
“Aspirasi yang dibawa hari ini banyak berkaitan dengan isu nasional. Tentu hal tersebut akan menjadi perhatian kami untuk diteruskan kepada pemerintah pusat. Kami juga membuka ruang diskusi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) apabila teman-teman HMI maupun masyarakat menemukan persoalan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut,” kata Cicu.
Meski telah diterima DPRD Sulsel, BADKO HMI Sulsel menegaskan akan terus mengawal tindak lanjut atas aspirasi yang telah disampaikan, khususnya terkait penolakan Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan penolakan keterlibatan partai politik dalam pelaksanaan MBG.
HMI Sulsel juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap program-program strategis nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan DPRD, masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai elemen bangsa lainnya.
“Kami akan kembali melakukan konsolidasi yang lebih besar. Ini bukan agenda yang berhenti hari ini. Kami akan terus mengawal MBG dan Koperasi Merah Putih, serta menolak segala bentuk intervensi politik yang berpotensi merusak tujuan program negara. Pengawasan publik harus diperkuat demi menjaga kepentingan masyarakat,” tutup Rafly.
