Muscab PPP se-Sulsel Cari Ketua DPC Petarung, Terbuka Figur Eksternal
3 min read
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan atau DPW PPP Sulawesi Selatan Ilham Ari Fauzi menyampaikan keterangan pers di kantornya, Kota Makassar, Jumat (17/4/2026). (Foto: Majesty.co.id/Arya)
Majesty.co.id, Makassar — DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan memastikan pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) di 22 kabupaten-kota akan digelar secara serentak pada 25–27 April 2026.
Muscab DPC PPP se-Sulsel mengusung mekanisme hybrid, menggabungkan proses daring (online) dan luring (offline) dalam seluruh tahapan persidangan.
Ketua DPW PPP Sulsel, Ilham Ari Fauzi, menjelaskan bahwa pembukaan Muscab akan dilakukan melalui aplikasi Zoom dan rencananya dihadiri langsung oleh pengurus pusat (DPP).
“Tanggal 25 itu pembukaan secara online, termasuk sidang paripurna pertama. Semua kabupaten/kota ikut dalam satu forum yang sama,” ujar Ilham Ari Fauzi di Kantor DPW PPP Sulsel, Jalan Sungai Saddang, Kota Makassar, Jumat (17/4/2026).
Setelah pembukaan secara daring, tahapan Muscab akan dilanjutkan dengan sidang pleno di masing-masing daerah yang dipimpin oleh DPC setempat.
DPW baru akan mengirimkan perwakilan secara fisik ke daerah pada saat memasuki pleno ke-6 untuk pembahasan tim formatur.
“Di pleno ke-6, baru perwakilan DPW hadir secara fisik di daerah untuk pembahasan formatur,” jelasnya.
Ilham menambahkan, Muscab tahun ini hanya menyasar 22 daerah dari total 24 kabupaten/kota di Sulsel.
Hal ini karena wilayah Tana Toraja dan Toraja Utara saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (PLT).
Mengenai sosok calon pimpinan di tingkat daerah, DPW PPP Sulsel menegaskan adanya kriteria ketat.
Ilham menekankan bahwa sosok Ketua DPC PPP ke depan tidak hanya harus kuat secara elektoral, tetapi juga memiliki ketokohan dan kemampuan manajerial yang baik.
“Fokus kita adalah mendapatkan figur yang punya ketokohan dan mampu mengaktifkan mesin partai. Bukan hanya petarung untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa mengelola partai,” tegasnya.
Seluruh calon ketua wajib menandatangani pakta integritas yang berisi komitmen penyediaan kantor, melengkapi struktur hingga tingkat kecamatan (PAC), serta memenuhi target kaderisasi.
Selain itu, faktor kemampuan finansial menjadi poin pertimbangan penting guna menunjang operasional partai.
“Kerja partai ini butuh pergerakan dan itu butuh biaya. Jadi kita cari yang mampu, tidak harus berlebihan, tapi cukup untuk mendukung aktivitas partai,” katanya.
DPW PPP Sulsel juga memberikan kesempatan bagi figur eksternal untuk maju melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Sementara untuk kader internal, penilaian akan menitikberatkan pada rekam jejak pengabdian di partai.
Daerah yang mengalami penurunan suara pada pemilu sebelumnya akan menjadi bahan evaluasi serius.
Sebaliknya, daerah yang berhasil meraih kursi pimpinan DPRD seperti Gowa, Takalar, Bantaeng, dan Bone dinilai memiliki peluang besar bagi pimpinan petahana untuk mempertahankan posisinya.
