17/07/2026

Majesty.co.id

News and Value

La Tinro Minta Kemendikdasmen Percepat Guru PPPK Jadi Penuh Waktu

2 min read
Menurut La Tinro, kepastian status kepegawaian guru menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan nasional.
Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung pada Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. (Foto: Youtube/TV Parlemen)

Majesty.co.id, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyusun peta jalan yang jelas untuk mempercepat pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Permintaan tersebut disampaikan La Tinro dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Menurut La Tinro, kepastian status kepegawaian guru menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan nasional.

La Tinro yang berasal dari Dapil Sulsel 3, mengapresiasi Kemendikdasmen yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Advertisement
Ikuti Saluran WhatsApp Majesty.co.id

Namun, ia menilai keberhasilan pengelolaan anggaran harus dibarengi dengan pencapaian target pembangunan pendidikan yang terukur, termasuk penyelesaian status guru PPPK paruh waktu.

“Kami harapkan ada target daripada PPPK. Misalnya tahun depan PPPK paruh waktu harus sudah menjadi PPPK penuh waktu sejumlah 10 ribu atau 20 ribu. Nah target ini yang saya minta sekali sehingga realisasinya betul-betul sesuai dengan yang diharapkan,” ujar La Tinro dikutip pada Kamis (16/7/2026).

Politisi Fraksi Partai Gerindra menjelaskan, penetapan target yang jelas akan memudahkan DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Dengan indikator yang terukur, setiap capaian maupun kendala dapat dievaluasi secara objektif.

Ia menegaskan, evaluasi kinerja kementerian tidak cukup hanya melihat besarnya anggaran yang terserap atau hasil pemeriksaan keuangan, tetapi juga harus mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan.

“Kalau target tidak tercapai, apa penyebab tidak tercapainya target tersebut harus dijelaskan. Jadi bukan hanya hasil penggunaan anggaran yang selesai atau habis, tetapi capaian programnya juga harus bisa kita evaluasi,” tegasnya.

Menurut La Tinro, kepastian status kepegawaian akan meningkatkan motivasi guru dalam menjalankan tugas dan memperkuat profesionalisme sebagai tenaga pendidik.

Ia berharap Kemendikdasmen segera menyusun roadmap yang realistis dan bertahap dalam penyelesaian status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu sehingga pelaksanaannya dapat dipantau secara berkala dan memberikan kepastian bagi para guru di seluruh Indonesia.

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright 2023 © Majesty.co.id | Newsphere by AF themes.