Golkar Sulsel: Ketika Restu Pusat Menabrak Patronase Lama
4 min read
Foto penulis Opini “Golkar Sulsel: Ketika Restu Pusat Menabrak Patronase Lama”.(Foto: Istimewa/Majesty.co.id)
Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) yang digelar 18 Juli 2026 bukan sekadar seremoni pergantian pucuk pimpinan daerah.
Ia adalah cermin kecil dari pertarungan yang jauh lebih besar, bagaimana kekuasaan di partai berlambang beringin ini sedang berpindah tangan, dari generasi lama yang dibesarkan patronase Jusuf Kalla, ke generasi baru yang lahir dari restu politik Bahlil Lahadalia.
Mundurnya Munafri Arifuddin (Appi) dari pencalonan, menyisakan Ilham Arief Sirajuddin (IAS atau Aco) melenggang menuju aklamasi, adalah hasil dari proses yang layak dibaca bukan sebagai kebetulan administratif, melainkan sebagai puncak dari pertarungan elite yang berlangsung senyap sejak bertahun-tahun. Bahkan, sejak Musda Golkar Sulsel ini tertunda berkali-kali sepanjang 2024 hingga pertengahan 2026.
Dua Sumber Legitimasi yang Berbeda
Dalam teori sirkulasi elite ala Vilfredo Pareto, kekuasaan tidak pernah kosong, ia berpindah dari satu kelompok elite ke kelompok elite lain melalui mekanisme yang tampak sah di permukaan namun sarat kalkulasi kekuasaan di baliknya.
Appi sempat mengantongi klaim dukungan mayoritas 21 dari 24 DPD II legitimasi berbasis mesin partai di akar rumput, warisan patronase panjang JK dan Aksa Mahmud menjadi tulang punggung Golkar Sulsel.
Namun dukungan struktural itu, sekuat apa pun, akhirnya harus berhadapan dengan satu instrumen yang lebih menentukan dalam partai bersistem sentralistik seperti Golkar, surat diskresi dari DPP kepada Aco .
Perlu jujur diakui, diskresi itu lahir dari persoalan teknis Aco belum genap lima tahun kembali menjadi kader Golkar setelah sempat berlabuh di Demokrat, sehingga butuh dispensasi untuk memenuhi syarat pencalonan.
Pengurus DPD I Sulsel pun menepis anggapan bahwa ketua umum bisa sepihak menentukan pemenang dan menegaskan keputusan tetap berada di tangan forum Musda.
Tapi di situlah justru menariknya, sebuah instrumen administratif yang netral di atas kertas, begitu turun ke lapangan, dibaca kader sebagai sinyal restu pusat dan dalam hitungan hari, peta dukungan berbalik drastis ke Aco.
Itulah wajah asli kekuasaan dalam partai kartel (cartel party) aturan formal tetap ada, tapi maknanya selalu ditentukan oleh siapa yang berdiri di pusat.
Bayang-Bayang Rivalitas Lama
Rivalitas ini tak berdiri sendiri. Bahlil dan lingkaran dekatnya, termasuk Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham, tokoh senior asal Sulsel yang justru kembali naik ke pucuk DPP di era Bahlil setelah sempat tersingkir di era Airlangga.
Idrus Marham belakangan tampil terbuka berhadapan dengan JK, bahkan menuding ada kepentingan yang terganggu di balik pernyataan-pernyataan JK soal situasi nasional.
Ini menegaskan bahwa jarak Bahlil-JK bukan sekadar isu personal, melainkan pertarungan struktural yang punya jalur langsung ke Sulsel, mengingat basis JK dan Aksa Mahmud di sana selama ini menjadi salah satu kandang suara Golkar paling loyal secara nasional.
Ambisi Aco sendiri tidak berdiri dalam ruang hampa. Sebagai mantan Wali Kota Makassar dua periode yang lama absen dari panggung utama, ia membaca celah rivalitas pusat ini secara piawai.
Ini adalah contoh nyata teori aktor rasional dalam politik faksi, aktor lokal yang memosisikan diri sebagai mitra paling menguntungkan bagi patron baru yang tengah naik daun.
Yang Hilang dari Warga
Di luar hitung-hitungan elite, ada ongkos yang jarang disebut, publik Sulsel sempat menilai Golkar provinsi ini terlalu lama sibuk mengurus konflik internal ketimbang menyiapkan agenda untuk masyarakat dan pengamat sendiri mengingatkan, kejenuhan itu berisiko menggerus elektabilitas partai menjelang Pemilu 2029.
Pertanyaan yang tersisa bukan lagi siapa menang, melainkan apakah aklamasi Aco mencerminkan konsolidasi sejati, atau sekadar bara fragmentasi yang ditekan sementara oleh kalkulasi kekuasaan yang lebih besar.
Bagi Golkar dan partai politik Indonesia pada umumnya, kasus Sulsel ini pengingat bahwa demokrasi internal partai kerap hanya prosedur yang membungkus logika patronase dan sentralisme kekuasaan.
Musda hanyalah panggung, sebagian naskahnya sudah ditulis jauh sebelum forum dibuka dan warga, sekali lagi, menjadi penonton dari drama elit Golkar bermain dibalik layar.
Penulis: Andi Awaluddin Mar’uf, Alumni Ilmu politik Unhas, Founder Indeks Insan Politeia.
*) Semua isi opini ini di luar tanggungjawab redaksi Majesty.co.id
