Taufan Pawe Ingatkan Pemerintah: Pemulihan Aceh-Sumatra bukan Cuma Urusan Administrasi
3 min read
Taufan Pawe dalam wawancara di Kota Makassar beberapa waktu lalu. (Foto: Majesty.co.id/Arya)
Majesty.co.id, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menyampaikan sejumlah tugas kepada kementerian dan lembaga terkait pemulihan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat pasca-bencana di Aceh dan Sumatra.
Hal tersebut disampaikan Taufan Pawe dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Jakarta, Senin (19/1/2026).
Dalam rapat itu, Taufan mendesak pemerintah pusat segera menyusun grand design pemulihan pasca-bencana yang terintegrasi lintas kementerian untuk wilayah Aceh dan Sumatra.
“Pemulihan pasca-bencana tidak cukup hanya mengurus administrasi. Pemerintah harus hadir dengan grand design yang terintegrasi agar tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan dan tahan terhadap krisis,” ujar Taufan dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1/2026).
Ia secara khusus menyoroti persoalan pertanahan di wilayah terdampak bencana.
Taufan mengungkapkan, di Kabupaten Aceh Tamiang, kerusakan arsip pertanahan bahkan dilaporkan mencapai 100 persen.
Taufan mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN dalam proses pemulihan data, namun mengingatkan agar proses tersebut dilakukan secara ketat, terukur, dan berbasis verifikasi yang kuat.
“Perlu ada grand design yang matang. Jika data pertanahan tidak diverifikasi dan divalidasi dengan baik, potensi maladministrasi sangat besar dan bisa memicu sengketa pertanahan di kemudian hari,” tegasnya.
Kepada Kementerian Dalam Negeri, Taufan meminta pengawasan ekstra terhadap penggunaan dana transfer ke daerah, khususnya di wilayah yang tengah melakukan pemulihan pasca-bencana.
“Dana transfer ke daerah harus benar-benar digunakan untuk memulihkan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai anggaran ini justru bergeser ke alokasi yang tidak relevan,” katanya.
Selain itu, politikus Partai Golkar tersebut juga menyoroti tingginya angka inflasi di sejumlah daerah terdampak bencana.
Ia menyebut inflasi di Gunung Sitoli tercatat mencapai 10,84 persen, sementara inflasi di Aceh berada di angka 6,71 persen.
“Ini angka yang sangat mengkhawatirkan. Kemendagri harus melakukan penanganan luar biasa (extraordinary) secara terintegrasi dengan kementerian terkait agar daya beli masyarakat bisa segera pulih,” ujarnya.
Dalam bidang kepegawaian, mantan Wali Kota Parepare dua periode ini menyampaikan tiga poin penting kepada Kementerian PAN-RB, BKN, dan LAN RI terkait kondisi aparatur sipil negara (ASN) di wilayah terdampak bencana.
Kepada Kementerian PAN-RB, Taufan mendorong reformasi birokrasi yang adaptif terhadap kondisi bencana.
Sementara kepada BKN, ia meminta adanya kebijakan afirmatif bagi ASN terdampak, mengingat sistem kepegawaian nasional dinilai belum sepenuhnya siap menghadapi krisis multidimensi.
Di tempat yang sama, Taufan juga meminta LAN RI berperan aktif sebagai arsitek pengembangan kapasitas ASN, khususnya dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik pasca-bencana.
“Negara harus hadir dengan sistem multidimensional yang siap pakai. Kita memerlukan kebijakan yang menjamin perlindungan karier dan kesejahteraan ASN di wilayah bencana,” pungkas Taufan.
