DPP LIRA Tolak PPN 12 Persen: Menambah Derita Rakyat
3 min read
Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Andi Syafrani. (Foto: Internet)
Majesty.co.id, Jakarta – Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dari 11 persen menjadi 12 persen disorot Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lumbung Informasi Rakyat atau LIRA.
Presiden LIRA Andi Syafrani menyebut keputusan pemerintah menaikkan pajak sama sekali tidak berdasar.
“DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) memandang situasi objektif untuk menaikkan pajak belum menemukan landasan yang pas dengan kondisi perekonomian rakyat saat ini,” kata Andi Syafrani melalui keterangan tertulis, Selasa (24/12/2024).
“Pemberlakuan kenaikan PPN ini sejatinya adalah kebijakan legislasi yang sudah berlangsung secara gradual dan pastinya sudah dikalkulasi secara filosofis dan teknis oleh para pembuat kebijakan, baik DPR maupun Pemerintah periode lalu,” tambahnya.
Ia juga menyoroti sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seolah-olah menolak kenaikan PPN, padahal menurut Andi Syafrani, mereka hanya mencari pujian dari rakyat.
“Kalau saat ini muncul sikap penolakan dari sebagian aktor politik di parlemen, mungkin saja mereka ini adalah kelompok ahistoris dalam kebijakan pajak ini dan ingin cari panggung publik,” katanya.
Pemerintah yang berperilaku seperti itu, kata Andi Syafrani, adalah kelompok amnesia politik yang memanfaatkan kesempatan dan cenderung melupakan tindakan.
“Bisa jadi mereka adalah kelompok amnesia politik yang konsisten lupa dengan tindakan mereka yang dulunya mendukung, kini karena melihat angin berhembus ke arah berbeda, maka mereka pun ikut berputar haluan,” kata Andi Syafrani.
LIRA meminta Presiden Prabowo Subianto agar meninjau ulang atau bahkan menunda pemberlakuan kenaikan PPN menjadi 12 karena beberapa alasan seperti kondisi ekonomi yang dipandang belum stabil.
Karena itu, LIRA meminta kepada presiden Prabowo agar jangan menambah beban rakyat gara-gara pemerintah.
“LIRA karenanya, sekali lagi, mendesak Presiden Prabowo menunda kenaikan PPN ini untuk mengurangi beban rakyat bawah yang sudah cukup berat dengan situasi ekonomi saat ini,” pungkasnya.
Berikut 5 poin pernyataan sikap LIRA terkait Kenaikan PPN jadi 12 persen:
1. Tren ekonomi yang masih stag dan cenderung turun yang terindikasi jelas dari tingkat konsumsi publik yang menurun.
Kenaikan PPN hanya akan menambah beban rakyat bawah yang sudah kesulitan bertahan hidup. Kasus bunuh diri rakyat sudah semakin meningkat, dan ini bisa jadi berkorelasi dengan kesulitan hidup yang mereka hadapi secara ekonomi.
2. Presiden perlu melakukan tindakan serius dan nyata yang berdampak pada efisiensi anggaran negara, antara lain mengurangi fasilitas para pejabat yang tidak relevan seperti fasilitas pengawalan pribadi yang berlebihan, mewajibkan pejabat tidak menggunakan fasilitas kelas bisnis, tapi kelas ekonomi dalam setiap perjalanan, dan memangkas pengeluaran yang tidak berkorelasi dengan kepentingan publik dalam fasilitas para pejabat.
3. Paradoks fasilitas para pejabat dengan situasi hidup rakyat yang berat ini yang jadi pemicu isu kenaikan PPN ini digiring jadi isu politik.
Dari sisi ekonomi, pada hakikatnya tidak cukup ada alasan kuat menolak kenaikan PPN. Apalagi ketentuan ini memang didesain secara gradual sejak awalnya.
4. Keikhlasan rakyat pembayar pajak hilang karena masih banyaknya praktik korupsi para pejabat. Presiden Prabowo harus melakukan tindakan serius untuk membersihkan para pejabat korup.
5. Terkait dengan upaya membangun kepercayaan publik terkait dengan keuangan negara, Presiden Prabowo perlu segera melakukan pembersihan aparat penegak hukum dari oknum yang merusak penegakan hukum.
Penulis: Suedi/Ril
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
