IJTI Sulsel-WALHI Soroti Risiko Jurnalis Liput Kasus Lingkungan Hidup
3 min read
Fasilitator FGD IJTI Sulsel dan WALHI, Asram Jaya menyampaikan materi soal perlindungan jurnalis yang digelar di Kota Makassar, Kamis (26/2/2026). (Foto: Istimewa/HO)
Majesty.co.id, Makassar – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Selatan bersama Walhi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema perlindungan hukum dan tantangan jurnalis dalam peliputan isu lingkungan hidup.
Diskusi yang berlangsung di Cafe Lorong, Makassar, Kamis (26/2/2026) ini menyoroti tingginya risiko keamanan bagi jurnalis investigasi di lapangan.
Ketua IJTI Sulsel, Andi Mohammad Sardi, mengatakan FGD ini penting untuk memperkuat kapasitas dan solidaritas jurnalis.
Mengingat isu lingkungan memiliki dampak luas bagi publik, ia mendorong adanya peliputan kolaboratif agar pemberitaan tidak hanya menjadi konsumsi informasi, tetapi juga mampu mendorong perubahan kebijakan.
“Isu lingkungan bukan isu biasa, dampaknya luas dan menyangkut kepentingan publik. Karena itu, kerja-kerja kolaboratif harus diperkuat agar berdampak pada perubahan kebijakan,” ujar Sardi.
Direktur LBH Pers Makassar, Fajriani Langgeng, mengungkapkan bahwa jurnalis sering kali berhadapan dengan aktor kuat, mulai dari perusahaan hingga keterlibatan aparat penegak hukum (APH).
Ia memberikan catatan khusus mengenai tantangan dalam konteks KUHAP baru yang memungkinkan adanya penjemputan paksa tanpa proses klarifikasi terlebih dahulu.
Menurut Fajriani, mekanisme penyelesaian sengketa pers seharusnya tetap mengedepankan koordinasi dengan Dewan Pers.
Ia mengingatkan para jurnalis investigasi untuk melakukan mitigasi risiko terhadap kondisi terburuk di lapangan, terutama saat mengungkap isu tambang yang sering bersinggungan dengan konflik perempuan, anak, hingga kerusakan biota.
Sementara itu, Fasilitator FGD, Asram Jaya, memaparkan adanya hambatan struktural seperti akses informasi yang tertutup, politik redaksional, hingga tekanan deadline.
Ia mengidentifikasi pemilik modal, APH, pemerintah, preman, hingga akademisi sebagai pihak yang kerap menghambat kerja jurnalis.
“Aktor penghambat seperti pemilik modal, aparat, pemerintah, preman, bahkan akademisi. Namun yang paling intens menghambat di lapangan itu adalah aparat penegak hukum dan preman,” ungkap Asram.
Asram menambahkan bahwa risiko terbesar dari liputan lingkungan tetap berada di pundak individu jurnalis, bukan perusahaan medianya.
Oleh karena itu, diskusi ini merekomendasikan pentingnya penyediaan rumah aman bagi jurnalis yang mendapatkan tekanan fisik maupun psikis.
Sebagai solusi atas hambatan akses data, peserta FGD mendorong penguatan advokasi bersama NGO seperti Walhi.
Jika terkendala oleh kebijakan redaksi di media arus utama, jurnalis disarankan mengarahkan liputan ke media alternatif atau platform independen untuk memastikan kepentingan publik tetap tersampaikan.
FGD ini merekomendasikan peliputan kolaboratif lintas sektor yang melibatkan jurnalis, akademisi, dan NGO. Harapannya, kolaborasi ini menghasilkan dua output utama yaitu pemberitaan yang mendalam serta agenda advokasi untuk mendorong kebijakan publik yang lebih berpihak pada lingkungan.
