19/11/2026

Majesty.co.id

News and Value

PT Hadji Kalla bakal Polisikan PT GMTD Lippo usai Menang Kasus Lahan

3 min read
Lahan yang disoal PT GMTD maupun PT Hadji Kalla berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar.
Ilustrasi. Wisma Kalla di Kota Makassar sebagai salah satu property milik Kalla Group. (Foto: Majesty.co.id/Arya)

Majesty.co.id, Makassar – Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak gugatan perdata PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) anak usaha Lippo Group atas klaim lahan PT Hadji Kalla.

Gugatan perkara PT GMTD terhadap Hadji Kalla tercatat dengan Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks.

Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis(12/11/2026), majelis hakim PN Makassar memutus gugatan PT GMTD tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

“Dalam Provisi, menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan penggugat Konvensi tidak dapat diterima,” demikian bunyi putusan PN Makassar.

Lahan yang disoal GMTD maupun Kalla berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombala, Kota Makassar, seluas kurang-lebih 16 hektare.

Atas putusan itu, kuasa hukum PT Hadji Kalla Hasman Usman kini menyiapkan langkah hukum pidana terkait dugaan pemalsuan surat perolehan tanah oleh PT GMTD.

“Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu/pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan, data yang diperjualbelikan ke GMTD, otomatis masuk dalam kategori pemalsuan,” kata Hasman saat konferensi pers di Wisma Kalla, Kota Makassar, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, dugaan pemalsuan tersebut berkaitan dengan dokumen perolehan tanah yang menjadi dasar transaksi dengan GMTD.

Menurutnya, tim kuasa hukum menemukan persoalan terkait keberadaan data administrasi pertanahan di tingkat kecamatan.

“Tidak terdapat data di kecamatan terkait surat tanah yang diperjualbelikan kepada GMTD. Ini yang menjadi dasar kami untuk mengadukan dugaan penggunaan surat palsu atau pemalsuan,” tegasnya.

Hasman menambahkan, pengaduan pidana akan diajukan setelah koordinasi dengan pihak perusahaan selesai dilakukan.

Langkah tersebut ditempuh agar materi pengaduan dapat dipersiapkan secara matang sebelum diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Dalam perkara tersebut, PT GMTD mendasarkan klaim kepemilikannya pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala dengan luas 163.262 meter persegi.

Sertifikat tersebut diklaim berasal dari riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.

Di sisi lain, PT Hadji Kalla mengajukan empat sertifikat SHGB, masing-masing Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala.

Keempat sertifikat tersebut telah diterbitkan sejak 8 Juli 1996 dan dilengkapi dokumen pendukung mengenai riwayat perolehan hak atas tanah.

Perbedaan riwayat administrasi pertanahan menjadi salah satu poin penting yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut.

Berdasarkan Buku Letter C Kecamatan Tamalate, khususnya Persil 50 dan Persil 40, serta keterangan saksi Saddam Musma selaku Sekretaris Camat Tamalate di persidangan, tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I.

Dalam fakta persidangan, letak fisik tanah tersebut berada di sebelah timur objek sengketa.

Sementara itu, dokumen pertanahan yang diajukan PT Hadji Kalla menunjukkan bahwa objek tanah yang dikuasai dan disengketakan berkaitan dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 DIV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.

Perbedaan data tersebut menjadi salah satu dasar Majelis Hakim menilai adanya ketidakjelasan mengenai letak dan riwayat administratif tanah yang diklaim PT GMTD.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan tidak dilibatkannya sejumlah pihak yang berkaitan dengan asal-usul hak atas tanah. Di antaranya Ahli Waris Hamid Dg. Lau serta pihak Andi Muda Daeng Serang bersama ahli waris Bunta Karaeng Mandalle.

Tidak dilibatkannya pihak-pihak tersebut dinilai menyebabkan rantai hubungan hukum atas tanah yang disengketakan tidak dapat diuji secara menyeluruh.

Pihak PT GMTD Tbk belum dapat dikonfirmasi perihal putusan pengadilan yang menolak gugatan tersebut.


Penulis: Anca/Str

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright 2023 © Majesty.co.id | Newsphere by AF themes.