19/11/2026

Majesty.co.id

News and Value

LBH Anak Rakyat RL Dampingi Anak Diduga Dikeroyok 8 Polisi Polres Bantaeng

3 min read
Korban mengaku dipaksa oknum Polres Bantaeng bahwa luka serius pada wajahnya merupakan akibat kecelakaan lalu lintas.
Sukaena Asis (ketiga kiri) bersama anaknya diduga korban penganiayaan polisi saat menyerahkan kuasa kepada LBH Anak Rakyat di Makassar. (Foto: Ist)

Majesty.co.id, Makassar – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Rakyat resmi memberikan pendampingan hukum kepada MRP (16 tahun) remaja asal Kabupaten Bantaeng, yang diduga menjadi korban pengeroyokan oleh delapan anggota Polres Bantaeng, Sulsel.

Pendampingan tersebut dilakukan setelah MRP bersama orang tuanya mendatangi Posko Aspirasi Anak Rakyat milik Rudianto Lallo, Anggota Komisi III DPR RI.

Kedatangan mereka diterima langsung oleh tim hukum LBH Anak Rakyat.

Mewakili pihak keluarga korban, Illank Radjab menyampaikan keprihatinan sekaligus mengecam dugaan perlakuan yang dialami MRP.

Menurutnya, perkara tersebut harus mendapat perhatian serius karena korban masih berusia 16 tahun dan secara hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagai anak.

“Ini bukan persoalan sepele. MRP masih anak di bawah umur. Jika benar seorang anak mengalami pengeroyokan, kemudian mendapatkan tekanan untuk mengakui bahwa luka-lukanya merupakan akibat kecelakaan, bahkan kembali mengalami pemukulan, maka ini merupakan persoalan serius yang tidak boleh ditoleransi,” kata Illank dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).

Illank mendasari pernyataannya sesuai pengakuan MRP. Ia menyebut keponakannya itu diduga dikeroyok 8 polisi pada malam 7 November 2026.

Lokasi kejadiannya di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Menurut Illank, MRP mengaku sempat ditahan di Polres Bantaeng selama satu hari.

Bahkan, menurut pengakuannya, saat berada di depan pos Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), seorang anggota polisi diduga memaksanya mengakui bahwa luka serius pada wajahnya merupakan akibat kecelakaan lalu lintas.

Namun, MRP mengaku menolak memberikan pengakuan tersebut karena luka yang dialaminya bukan disebabkan kecelakaan lalu lintas.

“Anak kita juga mengaku kembali mengalami pemukulan setelah tetap menolak mengakui keterangan tersebut, sebelum akhirnya ditempatkan dalam tahanan,” jelas Illank.

Menurut Illank, pengakuan MRP tersebut menjadi salah satu materi yang akan didalami LBH Anak Rakyat, terutama terkait dugaan perlakuan terhadap Randi setelah peristiwa pengeroyokan.

Presidium ISMAHI itu menegaskan, aparat kepolisian seharusnya hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, bukan justru menjadi pihak yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak.

“Seragam kepolisian adalah simbol pengabdian dan perlindungan, bukan alat untuk menekan, mengintimidasi, apalagi melakukan kekerasan. Kami meminta seluruh dugaan ini dibuka secara terang. Jangan sampai seorang anak kehilangan haknya hanya karena berhadapan dengan pihak yang memiliki kewenangan,” tegas Illank.

Illank juga meminta Kapolres Bantaeng dan Propam Polda Sulawesi Selatan memeriksa seluruh pihak yang disebut dalam pengaduan secara objektif dan transparan.

LBH Anak Rakyat Dalami Keterangan dan Bukti


Sementara itu, tim hukum LBH Anak Rakyat, Nur Fajrin, menegaskan pihaknya akan memberikan perhatian serius terhadap pengaduan keluarga korban.

“LBH Anak Rakyat akan memberikan atensi serius terhadap pengaduan ini. Korban masih berusia 16 tahun. Karena itu, perlindungan terhadap hak-hak anak harus menjadi perhatian utama. Kami akan mendalami seluruh keterangan dan bukti yang disampaikan keluarga untuk menentukan langkah hukum selanjutnya,” kata Nur Fajrin.

Menurut Nur Fajrin, dugaan kekerasan terhadap anak, terlebih jika disebut melibatkan aparat penegak hukum, harus ditangani secara objektif dan transparan.

LBH Anak Rakyat juga menyatakan akan mengawal pemenuhan hak korban, termasuk perlindungan, pemulihan medis, dan kepastian hukum.

Sebelumnya, ibu korban, Sukaena Asis, telah melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polres Bantaeng pada 10 November 2026.

Laporan itu tercatat dengan Nomor LP/B/295/XI/2026/SPKT/Polres Bantaeng/Polda Sulawesi Selatan.

Keluarga juga telah menyampaikan pengaduan melalui Propam Polri dengan nomor tiket DB17-2796-20261117.

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright 2023 © Majesty.co.id | Newsphere by AF themes.