19/11/2026

Majesty.co.id

News and Value

Legislator PKB minta Pemprov Sulsel “Follow Up” Pengangkatan PPPK Paruh Jadi Penuh Waktu

3 min read
Komisi A DPRD Sulsel telah menggelar rapat kerja untuk membahas persiapan teknis pengangkatan PPPK Paruh jadi Penuh Waktu.
Andi Anwar Purnomo saat diwawancara di kantor DPRD Sulsel, Makassar. (Foto: Istimewa/HO)

Majesty.co.id, Makassar – Ketua Komisi A DPRD Sulawesi Selatan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Andi Anwar Purnomo, menyambut positif wacana pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui tes.

Meski demikian, Anwar Purnomo mengingatkan bahwa kebijakan tersebut masih membutuhkan kepastian regulasi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebelum diterapkan di daerah.

“Jadi, kita mendengar bersama tentunya dalam hal ini kita menyambut baik kebijakan itu, tetapi dalam hal sisi administrasi dan aturan belum ada berupa keputusan, baik itu peraturan menteri atau terkait dengan kebijakan undang-undang belum ada,” kata legislator PKB tersebut kepada wartawan di kantornya, Kamis (19/11/2026).

Andi Anwar mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih menunggu kejelasan aturan mengenai mekanisme pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Selain perubahan status kepegawaian, pemerintah pusat juga disebut menyiapkan anggaran sebesar Rp23 triliun untuk membantu pembiayaan gaji PPPK di daerah.

Sebagai mitra kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Komisi A DPRD Sulsel telah menggelar rapat kerja untuk membahas persiapan kebijakan tersebut, khususnya pendataan jumlah PPPK yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat.

“Waktu penyampaian itu masing-masing di daerah mengusulkan berapa permintaan pembayaran gaji tiap-tiap daerah karena berbeda-beda jumlah PPPK yang ada di daerah. Dalam hal ini kami kemarin sudah rapat dengan BKD Provinsi, kami meminta bahwa petunjuk itu segera ditindaklanjuti,” kata Anwar.

“Jadi BKD harus mengusulkan melalui keuangan untuk mendata seluruh PPPK kita supaya pemerintah provinsi dalam hal ini dalam mengajukan gaji PPPK tidak terlambat datanya karena sistem perhitungannya disesuaikan dengan jumlah PPPK di daerah masing-masing. Seperti itu.”.

Terkait jumlah PPPK di Sulsel, Andi Anwar memperkirakan terdapat sekitar 15 ribu pegawai.

Karena itu, ia meminta pendataan segera dilakukan agar pengusulan kebutuhan anggaran gaji tidak mengalami keterlambatan.

Menurutnya, wacana pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu merupakan kabar baik bagi tenaga pemerintah di daerah.

Kebijakan tersebut juga tidak hanya menyasar tenaga pendidik, tetapi mencakup tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

“Jadi kalau kita menyambut baik ya dari sisi penggajiannya nanti akan diambil alih pusat. Kemudian itu juga disampaikan bahwa P3K paruh waktu bukan hanya tenaga guru yang akan beralih ke penuh waktu tetapi baik tenaga teknis, kemudian tenaga kesehatan, pendidikan semuanya akan beralih,” tuturnya.

Ia menambahkan, dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembayaran gaji PPPK akan membantu memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah.

“Pemerintah provinsi sudah menyiapkan gaji untuk P3K kita tetapi ketika ada masuk bantuan berupa dana alokasi umum untuk gaji P3K itu tentunya memperkuat kekuatan fiskal kita nanti,” sambungnya mengimbuhkan.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan rencana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027.

Kebijakan tersebut disebut mencakup berbagai profesi, mulai dari dosen, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis dan pelaksana lainnya.

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright 2023 © Majesty.co.id | Newsphere by AF themes.