Aplikasi Lontara Plus Makassar Jadi Perhatian Peserta Australia Awards

Kepala Diskominfo Makassar Muhammad Roem memaparkan Aplikasi Lontara Plus kepada peserta Austria Awards. (Foto: Istimewa/HO)

Majesty.co.id, Makassar – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar memperkenalkan aplikasi Lontara Plus atau Lontara+ kepada peserta program Australia Awards Short Course.

Peserta Australia Awards berasal dari berbagai kementerian dan provinsi. Mereka bertandang di Gedung Makassar Government Center (MGC), Rabu (5/8/2026).

Di depan tamunya, Kepala Diskominfo Makassar Muhammad Roem mempertegas komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif melalui transformasi digital.

“Selamat datang di Kota Makassar. Kami merasa terhormat dapat dipilih menjadi lokus kunjungan ini dan berbagi pengalaman mengenai transformasi digital yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Roem.

Sementara itu, perwakilan Australia Awards Short Course, Rachel Nolan, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari lokakarya pra-studi sebelum para peserta mengikuti program Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) di Negeri Kanguru.

“Studi ini bertujuan memperkenalkan praktik baik tata kelola pemerintahan dan transformasi digital, salah satunya yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat kapasitas bidang kebijakan publik, digitalisasi, serta administrasi pemerintahan,” ujarnya.

Dalam sesi bertajuk “Digital Insight, Better Governance”, Muhammad Roem memaparkan implementasi Makassar Super Apps Lontara+ yang resmi diluncurkan sejak 27 Juli 2025.

Ia menjelaskan, sebelum hadirnya Lontara+, Pemerintah Kota Makassar memiliki 358 aplikasi yang dikelola masing-masing perangkat daerah sehingga layanan publik berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi.

“Melalui integrasi seluruh layanan ke dalam satu aplikasi, masyarakat kini dapat mengakses berbagai pelayanan publik dengan lebih mudah. Dampaknya, jumlah aduan masyarakat meningkat hingga 418 persen dalam satu tahun, dengan jumlah pengguna aktif mencapai 88.015,” jelasnya.

Roem juga memaparkan capaian pengelolaan aduan masyarakat sepanjang Juli 2025 hingga Agustus 2026.

Selama periode tersebut, tercatat 25.219 aduan masuk melalui Lontara+, dengan 22.663 aduan berhasil diselesaikan atau setara 89,9 persen.

“Sebanyak 92,5 persen pengguna menilai aplikasi tersebut mempermudah akses layanan, 90 persen menyatakan mudah digunakan, 87,5 persen menilai layanan semakin transparan, dan 87,5 persen mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima. Sementara itu, lebih dari 70 persen responden menilai respons penanganan aduan berlangsung cepat,” paparnya.

Menurut Roem, berbagai capaian tersebut mengantarkan Pemerintah Kota Makassar meraih sejumlah penghargaan nasional di bidang transformasi digital sekaligus membuktikan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

Selain memperkenalkan Lontara+, Roem juga menjelaskan layanan Call Center 112 sebagai pusat layanan kegawatdaruratan selama 24 jam serta fungsi Makassar Virtual Economic Center (MARVEC) sebagai pusat integrasi dan analisis data Kota Makassar.

“Melalui MARVEC, pemerintah dapat memantau kondisi kota secara real-time, mulai dari CCTV lalu lintas, proses pelayanan pajak, pemantauan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), hingga berbagai indikator strategis lainnya yang menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data,” jelasnya.

Pemaparan tersebut mendapat respons positif dari para peserta yang aktif berdiskusi mengenai strategi integrasi layanan publik, pengelolaan data lintas perangkat daerah, hingga mekanisme penyelesaian aduan masyarakat.

Rachel Nolan mengaku terkesan dengan pusat pemerintahan baru Kota Makassar dan sistem digital yang diterapkan untuk merespons kebutuhan masyarakat.

“Saya sangat terkesan dengan Pusat Pemerintahan Makassar yang baru, serta kecanggihan sistem teknologi Anda dalam merespons keluhan warga. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pemerintah mendengarkan mereka dan peduli pada hal-hal yang sama dengan yang mereka pedulikan,” ujarnya.

Ia menilai sistem yang dikembangkan Pemerintah Kota Makassar memudahkan masyarakat menyampaikan aduan sekaligus memberikan informasi yang jelas mengenai proses penanganannya.

Menurutnya, sistem tersebut juga menjadi contoh pengelolaan pemerintahan berbasis data yang mendukung pengambilan keputusan secara lebih efektif.

“Dengan fondasi itu, pemerintah dapat lebih fokus memikirkan peningkatan kualitas kota, mulai dari ruang terbuka hijau, pendidikan, hingga berbagai layanan publik lainnya. Saya melihat sistem ini merupakan contoh unggulan yang menyediakan informasi berkualitas bagi para pengambil keputusan,” tutup Rachel Nolan.