Mahasiswa IAIN Bone Demo Rektorat, Tuntut Transparansi PBAK hingga KIP Kuliah

Demo mahasiswa di kampus Institut Agama Islam Negeri Bone pada PBAK, Kamis (3/9/2026). (Foto: Istimewa/HO)

Majesty.co.id, Bone — Aliansi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone (AMIB) menggelar aksi unjuk rasa saat pengelan budaya akademik dan kemahasiswaan (PBAK) di kampus IAIN Bone, Sulawesi Selatan, Kamis (3/9/2026).

Aksi yang mengangkat tema “IAIN Bone Darurat Anggaran Jilid II” tersebut berujung ketegangan antara mahasiswa dan pihak keamanan kampus ketika mahasiswa berupaya menuju halaman gedung Rektorat.

Dalam aksinya, mahasiswa IAIN Bone menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pengelolaan anggaran kampus.

Mereka meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran serta membuka akses informasi penggunaan dana secara transparan kepada civitas akademika dan masyarakat.

Koordinator demo AMIB, Farel, menyebut kampus cenderung menutup akses informasi terkait anggaran, padahal itu adalah hak publik yang harus dipenuhi.

“Kami juga menyoroti pengelolaan sejumlah anggaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan mahasiswa, di antaranya KIP Kuliah, Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), Kuliah Kerja Nyata (KKN), serta fasilitas kampus,” kata Farel dalam keterangannya, Juma (4/9/2026).

Pihak Rektorat IAIN Bone belum bisa dimintai keterangan terkait tuntutan mahasiswa.

Dalam video yang diterima Majesty.co.id, situasi demo mahasiswa sempat berlangsung tegang ketika massa aksi mencoba bergerak menuju halaman rektorat.

Wakil Rektor IAIN Bone Rahmatunnair yang berada di lokasi disebut turut menghalau massa aksi bersama pengamanan kampus.

Tindakan tersebut kemudian menuai kecaman dari mahasiswa. Mereka menilai pihak kampus seharusnya berperan sebagai mediator dengan membuka ruang dialog dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi.

Sementara itu, Jenderal Lapangan aksi, Rian, menegaskan mahasiswa akan terus mengawal persoalan tersebut hingga pihak rektorat memberikan kejelasan.

Ia menyebut transparansi anggaran merupakan hak dasar mahasiswa yang tidak seharusnya ditunda.

Mahasiswa menegaskan aksi tersebut bukan dimaksudkan untuk menuduh adanya penyimpangan atau tindak pidana dalam pengelolaan anggaran.

Mereka meminta setiap penggunaan anggaran yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa dapat dijelaskan melalui dokumen dan data yang terbuka untuk diperiksa.

AMIB menyatakan akan terus melakukan konsolidasi dan mempertimbangkan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons.