HMI Sulsel Siap Bawa Rekomendasi Hasil Riset PSN ke Jakarta

Ilustrasi. Aksi unjuk rasa Badko HMI Sulsel di Kota Makassar beberapa waktu lalu. (Foto: Majesty.co.id/Arya)

Majesty.co.id, Makassar — Tim Advokasi Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan resmi meluncurkan “Policy Report” atau hasil riset advokasi publik terkait Program Strategis Nasional (PSN).

Peluncuran hasil riset itu diklaim Badko HMI Sulsel sebagai babak baru gerakan mahasiswa, khususnya di Kota Makassar.

Tim Advokasi Badko HMI Sulsel, Muhammad Rafly Tanda mengatakan, dokumen riset tersebut menandai beralihnya gerakan mahasiswa dari aksi unjuk rasa di jalanan menuju penyampaian rekomendasi kebijakan berbasis data dan riset.

“Dokumen tersebut nantinya akan dibawa langsung ke tingkat pusat dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di parlemen nasional,” kata Muhammad Rafly Tanda dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).

Ia menyebut, dokumen riset ini dibuat agar kebijakan PSN pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat.

“Policy report ini lahir dari keyakinan bahwa kebijakan publik tidak boleh hanya dibaca dari ruang kekuasaan, tetapi juga dari pengalaman masyarakat, data, dan keberanian untuk mempertanyakan apa yang dianggap telah selesai,” katanya.

Rafly menjelaskan, Badko HMI Sulsel menawarkan ruang dialog yang lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih berpihak pada kepentingan publik.

Bawa Temuan Riset ke Tingkat Nasional

Rafly menjelaskan, peluncuran riset ini merupakan bukti bahwa gerakan mahasiswa tidak hanya sebatas demonstrasi, melainkan juga mengutamakan dialog, pengumpulan data, dan penyusunan solusi.

“Dalam waktu dekat, kami akan memberangkatkan utusan Tim Advokasi untuk membawa hasil Riset Advokasi Publik melalui Policy Report ini ke tingkat nasional, termasuk dalam agenda RDP. Ini adalah bentuk keseriusan kami menjalankan fungsi kontrol sekaligus pertanggungjawaban moral sebagai bagian dari masyarakat sipil,” kata Rafly.

“Bagi kami, advokasi publik bukan sekadar demo. Aksi adalah salah satu instrumen. Setelah itu harus ada data, pengaduan, dialog, riset, audiensi, dan rekomendasi. Dari jalan menuju meja kebijakan,” tegasnya.

Ia juga berharap pola pengawasan kritis namun tetap membuka ruang dialog seperti di Sulsel ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

“Minimal Sulsel menjadi contoh bagaimana kritik, kontrol sosial, dan kemitraan dapat berjalan dalam satu ekosistem advokasi publik yang sehat. Kita tetap kritis, tetapi tidak kehilangan ruang dialog. Kita tetap independen, tetapi tidak menutup kemungkinan kolaborasi untuk kepentingan publik,” ujarnya.

Melalui riset ini, Badko HMI Sulsel ingin memastikan seluruh program pemerintah yang menggunakan uang rakyat dapat berjalan transparan, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.