Laporan Keuangan Pemkot Makassar Diganjar Opini WTP dari BPK
2 min read
Pengumuman Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel atas laporan keuangan Pemkot Makassar. (Foto: Diskominfo Makassar)
Majesty.co.id, Makassar — Pemerintah Kota Makassar mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Laporan hasil pemeriksaan keuangan itu diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dari Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu di Makassar, Senin (25/5/2026).
Munafri Arifuddin, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas opininWTP yang kembali diraih Pemkot Makassar.
“Pada hari ini, tentu kami selaku Pemerintah Kota Makassar sangat bersyukur dan bergembira atas WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), merupakan hasil kerja bersama,” ujar Munafri.
Dengan demikian, Pemkot Makassar berhasil mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut, yakni sejak 2021, 2022, 2023, 2024, hingga 2025.
Capaian tersebut menjadi indikator positif atas konsistensi Pemkot Makassar dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain itu, opini WTP ini menjadi bukti komitmen Pemkot Makassar dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai prinsip good governance.
Munafri menuturkan, capaian tersebut juga mencerminkan sinergi seluruh jajaran Pemkot Makassar bersama DPRD.
“Ini bukti kolaborasi atau sinergitas, bersama DPRD dan Forkopimda, seluruh masyarakat Kota Makassar. Alhamdulillah hari ini Kota Makassar kembali mendapatkan opini WTP,” jelasnya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menegaskan, keberhasilan Pemkot meraih opini WTP bukan berarti seluruh pekerjaan telah selesai.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah rekomendasi dan temuan yang harus segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah.
“Saya menegaskan bahwa, WTP ini bukan berarti semua pekerjaan selesai. Ini adalah bagian bagaimana kita menindaklanjuti rekomendasi dan temuan yang menjadi pekerjaan rumah ke depan,” katanya.
