Dewan Kesal! Sulsel Rawan Bencana Tapi Anggaran BPBD sudah 2 Tahun “Disunat”
3 min read
Ilustrasi. Petugas BPBD bersama TNI-Polri menggunakan perahu karet mengevakuasi warga saat banjir di Kabupaten Soppeng tahun 2024. (Foto: BPBD Soppeng)
Majesty.co.id, Makassar – Anggaran penanganan bencana alam di Sulawesi Selatan kerap dikurangi atau “disunat” Pemprov Sulsel dalam dua tahun terakhir.
Ini terungkap dalam rapat kerja Komisi E DPRD Sulsel bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2025.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah mengatakan, dewan merekomendasikan tambahan anggaran BPBD Sulsel sejak 2024 hingga 2025.
Rekomendasi menambah anggaran BPBD Sulsel sebagai upaya antisipatif jika bencana alam terjadi.
“Sebab kita tidak tahu kapan terjadi bencana di daerah. Makanya kami di Komisi E ini sepakat untuk selalu meminta penambahan anggaran untuk BPBD, karena banyaknya bencana yang terjadi di daerah,” ucap Andi Tenri Indah dalam rapat di kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kota Makassar, Selasa (14/4/2026).
Pemangkasan anggaran BPBD Sulsel terjadi saat sejumlah daerah di provinsi masuk kategori rawan bencana banjir dan tanah longsor.
Berdasarkan data kajian risiko bencana Sulsel tahun 2025, tercatat ada 5 kabupaten dan kota disebut rawan banjir.
Daerah rawan banjir itu antara lain, Kota Makassar, Kabupaten Wajo, Luwu Utara, Gowa, dan Maros.
Sementara itu, potensi tanah longsor rawan terjadi di Kabupaten Luwu, Kota Palopo, dan Toraja Utara.
Hingga April 2026, laman Si Andalan Pemprov Sulsel sudah mencatat 13 peristiwa banjir pada sejumlah daerah.
Andi Indah melanjutkan, upaya Komisi E tersebut berhasil untuk menambah anggaran BPBD.
Namun, Pemprov Sulsel melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ternyata mem-parsialkan anggarannya tanpa adanya pemberitahuan.
“Alasan parsialnya apa, katanya efisiensi. Makanya berkuranglah anggarannya. Jadi ini kami sudah berjuang untuk menaikkan anggaran, tapi pemerintah provinsi itu memparsialkan tanpa menyampaikan kepada kita,” ujarnya.
Menurut Andi Indah, mestinya TAPD tidak memotong anggaran BPBD Sulsel karena menyangkut kebencanaan.
Legislator Fraksi Gerindra ini berpendapat, anggaran tersebut berkaitan langsung dengan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, serta penanganan darurat bencana yang menyentuh keselamatan masyarakat.
Ia menegaskan, pengurangan anggaran justru berpotensi melemahkan respons cepat pemerintah daerah saat terjadi bencana, baik itu banjir, longsor, maupun bencana lainnya yang kerap terjadi di wilayah Sulawesi Selatan.
“Jadi dukungan anggaran yang memadai juga diperlukan untuk penguatan logistik, peralatan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi situasi darurat,” jelasnya.
Informasi yang diterima, Komisi E DPRD Sulsel berhasil menambah anggaran BPBD sebesar Rp1,6 miliar di APBD Pokok 2026. Tapi dalam perjalannya, anggaran ini diparsialkan oleh TAPD.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Mahmud juga menyoroti pengurangan anggaran kebencanaan yang sudah diperjuangkan dewan.
“Jangan sampai Pak Kaban (Amson) sendiri yang kurangi anggarannya, padahal ini untuk keselamatan masyarakat,” kata Mahmud.
Perwakilan TAPD menyampaikan alasan memparsialkan anggaran BPBD. Ia bilang kebijakan itu untuk mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tentang efisiensi.
“Jadi bahwa hampir semua OPD kita lakukan parsial untuk menyesuaikan terhadap hal tersebut, dan itu dibahas di tingkat TAPD,” ungkapnya.
Kepala BPBD Sulsel, Amson Padolo mengungkapkan mekanisme parsial anggaran memang diserahkan oleh TAPD ke pihaknya. Ia mengklaim, anggaran yang diparsialkan sudah sesuai perhitungan.
“Jadi anggaran yang diparsialkan ya itu, tidak mungkin kita mau potong gajinya orang dan juga logistik. Jadi yang dikurangi adalah anggaran yang dianggap lebih fleksibel,” tandasnya.
