Serius Merit Sistem, Wali Kota Makassar Konsultasi dengan Kepala BKN
4 min read
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh (kiri) menjamu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama jajaran di kantor BKN, Jakarta. (Foto: Diskominfo Makassar)
Majesty.co.id, Jakarta – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menegaskan komitmennya dalam menerapkan sistem meritokrasi pada birokrasi pemerintahan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui pertemuan resmi antara jajaran Pemkot Makassar dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, di kantor BKN, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Pertemuan difasilitasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar.
Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis terkait tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, serta penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Makassar.
Wali Kota Munafri Arifuddin hadir langsung memimpin delegasi, didampingi Sekda A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, serta Tim Ahli Pemkot termasuk Hudli Huduri dan Prof. Nurlina Zubair.
“Tadi, kami berkonsultasi langsung dengan Kepala BKN terkait berbagai aspek kepegawaian. Alhamdulillah, kami mendapatkan arahan dan masukan yang sangat jelas dan konstruktif,” ujar Munafri.
Ia menegaskan tekad Pemkot Makassar untuk membangun birokrasi bersih, profesional, dan berbasis kinerja.
“Kami ingin memastikan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai prinsip meritokrasi,” tegas politisi Golkar itu.
Munafri menjelaskan bahwa sistem merit mengedepankan tiga aspek utama: kompetensi, talenta, dan kemampuan, tanpa campur tangan faktor non-profesional seperti kedekatan pribadi, politik, atau senioritas.
Reformasi birokrasi juga akan diperkuat dengan transformasi digital di bidang kepegawaian ASN agar birokrasi di Kota Makassar lebih modern, adaptif, dan berintegritas.
“Dengan dukungan dari BKN dan kolaborasi bersama para ahli, kami optimis reformasi kepegawaian di Kota Makassar bisa berjalan lebih efektif dan sistemik,” lanjutnya.
Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari BKN. Kota Makassar bahkan ditargetkan menjadi pilot project nasional dalam implementasi manajemen talenta berbasis merit.
Hal ini diungkapkan Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, usai pertemuan dengan Kepala BKN.
“Sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan ini sangat penting. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN dan didampingi langsung oleh Wali Kota (Pak Munafri),” jelasnya.
“Kami juga dari BKD diberi ruang untuk berdiskusi mendalam tentang pengembangan manajemen kepegawaian di Kota Makassar,” tambah Kamelia.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi reformasi kepegawaian Pemkot Makassar.
Kepala BKN bahkan secara khusus menyampaikan harapan agar Makassar menjadi kota percontohan nasional dalam implementasi sistem merit.
“Kita di (Pemkot Makassar) diberi target untuk segera mengimplementasikan sistem merit sebagai fondasi pengelolaan ASN di Makassar. Insya Allah, Pak Wali sudah menugaskan kami untuk segera merancang dan menjalankan sistem tersebut,” tutur Kamelia.
Ia menjelaskan, sistem merit bukan hanya soal promosi atau penempatan jabatan, tetapi alat strategis untuk memahami kondisi dan potensi ASN secara menyeluruh.
“Sistem merit ini jauh lebih dari sistem yang selama ini kita kenal. Ini tentang membangun birokrasi yang sehat, berintegritas, dan benar-benar melayani,” katanya.
“Dengan sistem ini, kita bisa memilih pegawai yang paling tepat berdasarkan data dan kinerja, bukan hanya berdasarkan senioritas atau kedekatan,” tegasnya.
Kamelia menambahkan bahwa apa yang diperjuangkan Munafri-Aliyah sejalan dengan arah kebijakan nasional terkait ASN.
Bahkan, BKN memberikan dukungan penuh agar Makassar menjadi model inspiratif bagi daerah lain.
“Banyak kota berupaya membangun sistem merit, tapi BKN secara khusus menaruh harapan besar kepada Makassar untuk bisa lebih dulu menunjukkan hasil konkret,” ungkapnya.
Sebagai langkah nyata, BKD Makassar telah menggandeng pakar reformasi birokrasi dan digitalisasi kepegawaian, Juwanda, untuk memperkuat desain sistem kepegawaian berbasis teknologi.
Sementara itu, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik langkah proaktif Pemkot Makassar. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam penerapan sistem merit demi mewujudkan ASN yang profesional dan pelayanan publik yang berkualitas. (Ril/Adv)
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
