Wali Kota Makassar minta Jajarannya Belanjakan APBD dengan Dampak Nyata
3 min read
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi pada Focus Group Discussion (FGD) tersebut berlangsung di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026). (Foto: Diskominfo Makassar)
Majesty.co.id, Makassar – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, menegaskan pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar mengejar target administrasi maupun serapan anggaran.
Penegasan itu disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Kota Makassar.
Kegiatan yang dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) tersebut berlangsung di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026), dengan menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber.
Menurut Appi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Makassar tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen yang memuat pendapatan dan belanja daerah.
Lebih dari itu, APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Appi dalam keterangan tertulis.
Ia menegaskan, seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program harus menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Menurut Appi, keberhasilan pembangunan harus tercermin dari membaiknya berbagai indikator kesejahteraan, salah satunya penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun.
“Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Appi juga meminta seluruh perangkat daerah mengubah paradigma dalam menyusun program dan anggaran.
Belanja pemerintah, katanya, tidak boleh lagi didominasi untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi, melainkan harus difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, ia mendorong perangkat daerah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Keterbatasan APBD, menurutnya, dapat diatasi melalui kerja sama dengan sektor swasta dan pengembangan investasi sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran daerah.
“Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal,” ungkapnya.
Melalui forum tersebut, Appi berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan terbaru pengelolaan keuangan daerah serta mampu mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Juga, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
