Tatap 2026, Munafri Arifuddin minta Kepala OPD Makassar Camkan Hal Ini
3 min read
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan keterangan pers dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2025. (Foto: Humas Diskominfo Makassar)
Majesty.co.id, Makassar — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting sekaligus tahun pembuktian bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menerjemahkan visi pembangunan Kota Makassar.
Penegasan itu disampaikan Munafri Arifuddin di hadapan jajaran perangkat daerah Makassar sebagai bagian dari evaluasi dan persiapan kinerja pemerintahan ke depan.
Munafri menekankan seluruh program dan kegiatan pemerintah kota harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Makassar serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Penegasan ini saya sampaikan, kepada jajaran perangkat daerah, atau OPD sebagai bagian dari evaluasi dan persiapan kinerja pemerintahan ke depan,” jelas Munafri dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).
Menurutnya, keselarasan program dengan RPJMD merupakan prinsip dasar yang tidak bisa ditawar.
Ia menegaskan tidak boleh lagi ada program yang hanya bersifat simbolik atau seremonial tanpa kejelasan manfaat.
“Tidak ada lagi program simbolik, bukan cuma bikin acara di mana-mana, lalu kalau wali kota atau wakil wali kota datang, memukul gong, ketawa-ketawa, lalu pulang, dianggap aman. Bukan begitu. Pertanyaannya harus selalu what next,” tegasnya.
Munafri juga menekankan pentingnya turun langsung ke masyarakat untuk mengukur keberhasilan program, bukan sekadar mengandalkan laporan administratif.
“Tidak susah sebenarnya, tugas ta tanya ke masyarakat. Program sosial sudah jalan atau belum? Stunting turun atau tidak? Keluarga berencana bagaimana? Forum lintas agama bagaimana? Jawabannya harus datang dari masyarakat,” imbuhnya.
Ia mengingatkan agar jajaran pemerintah tidak memposisikan diri lebih tinggi dari masyarakat.
“Kalau kita sejajarkan diri dengan masyarakat, kita tahu siapa yang sakit, siapa yang butuh bantuan, siapa yang terdampak,” ungkapnya.
Dalam arahannya, Munafri juga menyoroti persoalan pertanahan yang kerap menjadi keluhan warga.
Ia meminta agar persoalan tersebut dibenahi secara bertahap dengan pendekatan solutif.
“Jangan ketika masyarakat mengeluh soal pertanahan, kita malah marah duluan. Benahi pelan-pelan, satu per satu,” katanya.
Ia menegaskan akhir tahun 2025 menjadi fase krusial dalam membangun pondasi pemerintahan yang solid dan kolaboratif di tahun 2026.
Seluruh jajaran diminta memiliki kesiapan mental dan komitmen kerja yang seirama.
“Ini harus kita camkan dan simpan di kepala kita. Sejak awal saya sampaikan bahwa forum ini memastikan organisasi Pemerintah Kota Makassar siap bekerja lebih baik di tahun 2025. Ini menjadi dasar landasan kita,” tegas Munafri.
Munafri bahkan membuka ruang bagi aparatur yang tidak siap mengikuti ritme kerja pemerintahan untuk mundur dari jabatannya.
“Kalau tidak mau bekerja, tidak mau ikut ritme, tidak mau ikut alunan yang saya sama ibu Aliyah mainkan sebagai satu kesatuan, silakan datang menghadap saya dan Ibu Aliyah. Mundur, dan itu akan saya setujui dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kejujuran dalam birokrasi dan menolak laporan bersifat asal bapak senang.
“Saya ingin kejujuran, saya tidak butuh laporan-laporan ABS. Saya butuh kebenaran, tell me the truth the way you know the truth,” tuturnya.
Munafri menegaskan bahwa muara seluruh proses pemerintahan adalah pelayanan publik.
Menurutnya, keberhasilan birokrasi diukur dari kemudahan dan kenyamanan masyarakat saat mengakses layanan.
“Pelayanan itu direct touch dengan masyarakat. Orang yang di depan meja layanan harus siap secara mental dan emosional,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar praktik pelayanan berbelit, waktu tidak pasti, dan biaya tidak jelas tidak lagi terjadi.
