Kader NasDem Sulsel Demo Bela Surya Paloh, Protes Berita Majalah Tempo
2 min read
Ketua DPW Partai NasDem Sulsel Syaharuddin Alrif memimpin aksi unjuk rasa di depan Monumen Mandala, Kota Makassar, Kamis (16/4/2026). (Foto: Istimewa/HO)
Majesty.co.id, Makassar – Kader Partai NasDem dari 24 kabupaten-kota se-Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Kamis (16/4/2026).
Demo bela Surya Paloh ini merupakan bentuk protes keras terhadap pemberitaan Majalah Tempo edisi 12 April 2026 yang berjudul “PT NasDem Indonesia Raya Tbk”.
Dalam orasinya, Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif alias Syahar menegaskan bahwa aksi ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia.
Pihaknya menuntut Majalah Tempo segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka serta melakukan klarifikasi atas narasi yang dimuat.
“Ini penghinaan dan juga melakukan berita kebencian terhadap Ketua Umum Partai Nasdem, orang tua kami, Bapak Surya Paloh. Maka kami minta untuk minta maaf. Yang kedua, melakukan klarifikasi,” ujar Syaharuddin Alrif di sela-sela aksi.
Bupati Sidrap tersebut menilai narasi yang menyebut Partai NasDem akan diakuisisi oleh Partai Gerindra telah melampaui batas kritik jurnalistik dan masuk ke ranah penghakiman yang tidak berdasar.
Ia menegaskan bahwa NasDem bukanlah entitas bisnis yang bisa diperjualbelikan.
“Mengkritik boleh, memberikan masukan boleh. Tapi kalau sudah masuk pada wilayah-wilayah yang menjudge NasDem, ini diakuisisi, ini mau dijual, itu tidak boleh. NasDem bukan perusahaan, NasDem ini melahirkan kader-kader pemimpin di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan,” tegas Syahar.
Selain persoalan narasi akuisisi, para kader juga mempersoalkan ilustrasi gambar Surya Paloh pada sampul majalah tersebut yang dinilai tidak etis dan merendahkan martabat sang ketua umum secara personal.
“Maka tentu ini menjadi kemarahan bagi kader NasDem di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Aksi ini serentak di seluruh Indonesia dan di Sulawesi Selatan. Maka kita akan menunggu klarifikasi dan minta Dewan Pers untuk memberikan teguran,” tambahnya.
Syahar menekankan bahwa kebebasan pers seharusnya digunakan untuk menyampaikan pandangan yang konstruktif, bukan untuk menyerang personalitas tokoh bangsa.
“Menyampaikan saran pandangan boleh, tapi kalau menyerang secara personal dan lain-lain, saya kira itu tidak boleh,” pungkasnya.
