Rekomendasi DPRD Sulsel soal Harga Pakan Ayam dan Telur
3 min read
Peternak menenteng telur dalam rak untuk dibagikan kepada pengguna jalan saat demo di kantor DPRD Sulsel, Kota Makassar, Senin (10/8/2026). (Foto: Istimewa/HO)
Majesty.co.id, Makassar – Komisi B DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) mendorong langkah cepat untuk menjaga harga telur dan pakan ayam petelur tetap stabil di pasaran.
Salah satu langkah yang diminta adalah Perum Bulog Kanwil Sulselbar bersama Pemerintah Provinsi Sulsel segera menggelar operasi pasar.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Sulsel terkait keberlangsungan usaha peternak ayam petelur dan stabilitas pasokan pangan, Kamis (13/8/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Kantor Sementara DPRD Sulsel dan dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Azizah Irma Wahyudiyati. Sejumlah OPD Pemprov Sulsel, Perum Bulog Kanwil Sulselbar, serta perwakilan peternak ayam petelur turut hadir.
Bulog Diminta Turun ke Pasar
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Zulfikar Limolang, mengatakan ada beberapa rekomendasi dari RDP ini. Pertama, operasi pasar menjadi salah satu langkah yang perlu segera dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga telur bagi masyarakat.
“Pertama, kita minta Bulog bersama pemerintah provinsi untuk melakukan operasi pasar,” ujar Zulfikar.
Selain operasi pasar, DPRD Sulsel meminta pengawasan harga diperkuat hingga tingkat kabupaten.
Peternak juga diminta berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan kepolisian untuk memantau perkembangan harga telur di lapangan.
“Kita minta teman-teman peternak di Sulsel berkoordinasi dengan Satgas Pangan di tingkat daerah dan kabupaten, serta berkoordinasi dengan Polres untuk mengontrol harga telur yang ada di pasaran,” katanya.
Menurut Zulfikar, pengendalian harga harus dilakukan tanpa mengorbankan peternak. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau bagi konsumen dan keuntungan yang layak bagi peternak.
Di tengah upaya menjaga harga telur, Komisi B juga menyoroti biaya produksi peternak, khususnya harga pakan ternak.
Pihak integrator dan penyedia pakan sepakat mengikuti instruksi untuk tidak menaikkan harga sebelum pemerintah menetapkan harga acuan.
“Pertama, pihak integrator dan penyedia pakan ternak sepakat mengikuti instruksi untuk tidak menaikkan harga pakan selama belum ada harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” tegas Zulfikar.
Kebijakan tersebut dinilai penting karena kenaikan harga pakan dapat meningkatkan biaya produksi dan berpotensi mendorong kenaikan harga telur di tingkat konsumen.
DPRD Sulsel Dorong Kampanye “Ayo Makan Telur”
Selain menjaga harga, DPRD Sulsel juga mendorong kampanye “Ayo Makan Telur” sebagai salah satu upaya meningkatkan konsumsi masyarakat sekaligus membantu menyerap produksi peternak lokal.
Komisi B juga mendalami kemungkinan pengaruh kebijakan impor kedelai terhadap harga pakan.
PT Berdikari menjadi salah satu pihak yang akan dipanggil untuk memberikan penjelasan karena perusahaan tersebut berkaitan dengan kebijakan impor kedelai.
“Kita mau gali seperti apa, apakah memang ada pengaruhnya terkait kebijakan impor kedelai ini. Ada kaitannya dengan keadaan harga,” kata Zulfikar.
Dengan operasi pasar, pengawasan harga, serta komitmen menahan kenaikan harga pakan, DPRD Sulsel berharap stabilitas harga telur dapat terjaga.
Di sisi lain, langkah tersebut diharapkan tetap memberikan ruang bagi peternak ayam petelur untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya.
PEMBERITAHUAN HAK CIPTA: Seluruh konten yang dipublikasikan di Majesty.co.id dilindungi dan tidak diperkenankan untuk diambil, disalin, didistribusikan, dipublikasikan ulang, maupun digunakan untuk keperluan crawling atau pengindeksan otomatis oleh sistem AI tanpa izin tertulis dari Redaksi Majesty.co.id.
