SEMMI Sulsel sebut Krisis Energi Berdampak Sistemik, Mati Lampu Tekan Penghasilan UMKM

Kabid Kemahasiswaan dan Kepemudaan PW SEMMI Sulsel, Idam. (Foto: Istimewa/HO)

Majesty.co.id, Makassar — Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau SEMMI Sulawesi Selatan menilai persoalan BBM, LPG, dan listrik tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah teknis. Gangguan energi dinilai berdampak langsung terhadap biaya ekonomi dan aktivitas masyarakat secara sistemik.

Kabid Kemahasiswaan dan Kepemudaan PW SEMMI Sulsel, Idam, mengatakan BBM, LPG, dan listrik merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi.

Menurutnya, ketika pasokan energi terganggu, biaya transportasi dan produksi dapat meningkat, aktivitas usaha terhambat, hingga memengaruhi daya beli masyarakat.

“Jika pasokan BBM dinyatakan aman, publik perlu melihat angka di balik pernyataan tersebut. Berapa alokasi? Berapa realisasi? Berapa kebutuhan? Berapa biaya distribusi? Berapa titik distribusi? Di mana terjadi gap?” kata Idam dalam keterangan tertulis, Senin (28/9/2026).

Menurut Idam, persoalan energi perlu dibaca berdasarkan data dan perhitungan ekonomi.

Evaluasi tidak cukup hanya melihat ketersediaan pasokan, tetapi juga efisiensi distribusi, biaya yang ditanggung masyarakat, serta manfaat dari setiap kebijakan.

Pemadaman Listrik Menekan Penghasilan

Idam juga menyoroti pemadaman listrik bergilir yang menurutnya memiliki opportunity cost atau biaya peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Satu jam listrik padam bukan hanya berarti satu jam tanpa lampu. Bagi pelaku usaha, itu bisa berarti produksi tertunda, transaksi gagal, mesin berhenti, pekerja tidak produktif dan pendapatan yang hilang,” ujarnya.

Bagi rumah tangga, kata Idam, pemadaman juga dapat mengganggu aktivitas dan menimbulkan biaya tambahan.

Karena itu, Idam mendorong PLN menghitung dampak ekonomi akibat gangguan pasokan listrik, bukan hanya melihat berapa megawatt daya yang tersedia.

“PLN perlu melihat persoalan bukan hanya dari berapa megawatt tersedia tetapi juga berapa nilai ekonomi yang hilang ketika pasokan tidak tersedia,” katanya.

Idam mengatakan kritik terhadap pemerintah, Pertamina, maupun PLN perlu diarahkan untuk melihat bagian sistem yang tidak efisien, insentif yang memicu persoalan, serta beban yang akhirnya ditanggung masyarakat.

“Evaluasi harus diarahkan pada efisiensi, transparansi, ketepatan sasaran, produktivitas dan keberlanjutan,” jelas Idam.

Dia menilai energi merupakan salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. BBM mendukung mobilitas, LPG menopang kebutuhan rumah tangga dan usaha, sedangkan listrik menunjang perdagangan, jasa, pendidikan, pertanian, perikanan, hingga ekonomi digital.

“Kalau kita ingin Sulsel tumbuh, kita harus memastikan energi tidak menjadi bottleneck bagi ekonomi. Energi yang mahal, tidak stabil atau tidak efisien pada akhirnya akan menjadi biaya yang dibayar masyarakat,” ujarnya.

PW SEMMI Sulsel pun mendorong pemangku kepentingan mengubah pendekatan dalam menangani persoalan energi. Menurut Idam, penambahan kuota saja tidak cukup jika tidak dibarengi perbaikan sistem.

“Jangan hanya sibuk memadamkan masalah hari ini tetapi bangun sistem yang membuat masalah itu tidak terus berulang,” tutup Idam.