Aliansi Mahasiswa Demo PLN di DPRD Sulsel, minta Kompensasi Mati Lampu

Dua Anggota DPRD Sulsel Zulfikar Limolang dan Lukman B Kady menerima penyampaian aspirasi dari pendemo terkait kompensasi mati lampu di kantor sementara DPRD Sulsel, Makassar, Kamis (17/9/2026). (Foto: Majesty.co.id/Arya)

Majesty.co.id, Makassar – Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (AMPERA) Sulawesi Selatan mendesak DPRD Provinsi Sulsel mendorong PT PLN memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik atau mati lampu.

Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor sementara DPRD  Sulsel, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kamis (17/9/2026).

Aksi tersebut sempat menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Kemacetan terjadi dari arah Jalan Sultan Alauddin menuju Fly Over Kota Makassar akibat massa aksi yang menyampaikan tuntutannya di depan gedung DPRD Sulsel.

Jenderal Lapangan AMPERA Sulsel, Fahrul mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kompensasi yang diberikan kepada masyarakat akibat pemadaman listrik.

Menurutnya, PLN juga belum menyampaikan kepastian mengenai sistem kompensasi bagi pelanggan yang terdampak.

“Sampai saat ini, tidak ada kompensasi yang di berikan. Tidak ada pernyataan dari PLN untuk melakukan sebuah sistem kompensasi,” kata Fahrul.

AMPERA meminta DPRD Sulsel mengambil langkah konkret agar masyarakat tidak terus mengalami keresahan ketika pemadaman listrik kembali terjadi.

“Itu teman-teman di sini, mendesak DPRD provinsi untuk memberikan kompensasi, biar masyarakat tidak resah pemadaman listrik,” ujarnya.

Fahrul mengatakan pihaknya tidak menuntut kompensasi tersebut langsung dibayarkan dalam waktu singkat.

Namun, DPRD dan PLN diminta memberikan kepastian mengenai mekanisme serta perkembangan pembayaran kompensasi apabila pemadaman kembali terjadi.

“Kami tdak mendesak bisa secepatnya mendistribusikan tapi apabila pemadaman listrik terjadi kembali ada perkembangan pembayaran dan itulah yang menjadi masalahnya masyarakat,” tuturnya.

Ia mempertanyakan tanggung jawab DPRD Sulsel dalam memastikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat berjalan dengan baik apabila persoalan kompensasi tidak kunjung mendapatkan kepastian.

“Kalau tidak ada pemberian kompensasi, apa yang menjadi tanggung jawab DPRD bagaimana pelayanan masyarakat bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Fahrul juga menyoroti perhatian terhadap persoalan kelistrikan yang dinilai belum sebesar isu kelangkaan BBM. Ia meminta persoalan pelayanan listrik turut menjadi perhatian pemerintah dan wakil rakyat.

“Kita semua mengawal semua persoalan BBM tetapi tidak mengawal kelistrikan, Karena banyaknya gerakan mahasiswa yang ada di PLN tidak pernah manajer menemui massa aksi hanya bawahan,” ungkapnya.

Sementara itu, dari pantauan di lokasi Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Lukman B Kady menerima aspirasi massa AMPERA Sulsel.

Lukman memastikan aspirasi yang disampaikan massa aksi akan dikawal, termasuk tuntutan mengenai kompensasi bagi masyarakat yang terdampak pemadaman listrik.

“Semua dikawal, semua yang terdata di sini tidak tinggal diam di lemari,” kata Lukman.

“Semua dikawal, insyaallah. Termasuk kompensasi memanggil PLN untuk bagaimana secepatnya melakukan kompensasi,” lanjutnya.

Selain persoalan kompensasi, Komisi D DPRD Sulsel juga meminta PLN memberikan kompensasi secara efektif, adil, dan transparan kepada masyarakat yang terdampak.

DPRD Sulsel juga meminta PLN menyampaikan secara tertulis langkah mitigasi jangka panjang untuk mengantisipasi persoalan kelistrikan di Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, DPRD Sulsel mendorong PLN tidak hanya menangani gangguan kelistrikan ketika terjadi pemadaman, tetapi juga menyiapkan langkah pencegahan serta mekanisme kompensasi yang jelas bagi masyarakat.

Penulis: Anca/Str