Sikap Bijak Golkar Terhadap Polemik Ijazah Wapres

Opini “Sikap Bijak Partai Golkar Terhadap Polemik Ijazah Wapres”. (Foto: Istimewa/Majesty.co.id)

Dinamika ketatanegaraan Indonesia kembali diuji oleh polemik berkepanjangan terkait syarat administratif pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Persoalan ini bergeser dari sekadar perdebatan publik, menjadi fakta hukum yang mengikat setelah dua lembaga peradilan tinggi mengeluarkan putusan krusial.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangannya mencatat tidak ditemukannya bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA).

Situasi ini dipertegas oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Di tengah pusaran krisis legitimasi dan desakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di parlemen, posisi partai-partai koalisi pemerintahan menjadi sorotan utama.

Dalam konteks inilah, sikap politik yang ditunjukkan oleh Partai Golkar patut dibaca sebagai langkah yang terukur, rasional dan berorientasi pada penyelamatan institusi negara.

Menjaga Marwah Aturan Imperatif

Dalam hukum pemilu di Indonesia, syarat pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat—sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)—merupakan syarat yang bersifat imperatif atau memaksa.

Ketentuan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan standar kelayakan dasar bagi siapa pun yang hendak menduduki jabatan tertinggi di eksekutif.

Ketika dokumen penyetaraan yang menjadi dasar pemenuhan syarat tersebut dibatalkan secara final oleh MA, maka konsekuensi logisnya menyentuh langsung aspek pemenuhan syarat jabatan.

Menghadapi realitas hukum ini, Partai Golkar tidak terjebak pada pembelaan membabi buta yang justru dapat menggerus kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

Alih-alih menutup mata terhadap putusan peradilan, jajaran elite Partai Golkar menunjukkan kedewasaan berpolitik dengan memisahkan antara kepentingan pragmatis koalisi dan kewajiban menjaga konstitusi.

Sikap bijak Partai Golkar tercermin dari beberapa pernyataan strategis para pimpinannya dalam merespons situasi pascaputusan MA dan pembukaan masa sidang DPR pada November 2026:

Menghormati Supremasi Hukum dan Mekanisme DPR

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan penghormatan terhadap proses hukum yang berjalan sekaligus menyatakan bahwa DPR RI memiliki ruang untuk menggunakan hak menyatakan pendapat dalam menyikapi polemik ini.

Sikap terbuka ini menandakan bahwa Golkar tidak menghalangi fungsi pengawasan parlemen.

Mendudukkan Masalah sebagai Politik Negara

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menekankan bahwa persoalan keabsahan syarat wakil presiden bukanlah urusan politik harian, melainkan menyangkut politik negara.

Ia menilai proses di ranah hukum sudah hampir final sehingga penyelesaiannya kini berada di ranah politik melalui dialog lintas fraksi di parlemen.

Mengedepankan Stabilitas dan Etika Bernegara

Golkar menempatkan tiga prinsip utama dalam menyikapi kemelut ini, yakni kepentingan rakyat, kepatuhan terhadap konstitusi serta etika bernegara, dan keutuhan bangsa.

Selain itu, Golkar juga menginginkan agar polemik berkepanjangan ini tidak terus membebani jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kedewasaan Partai Besar

Sebagai salah satu partai tertua dengan pengalaman panjang dalam mengelola dinamika kekuasaan, Partai Golkar memahami bahwa memaksakan bertahannya sebuah jabatan yang cacat syarat administratif hanya akan melahirkan instabilitas berkepanjangan.

Dukungan Golkar terhadap opsi penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai instrumen konstitusional yang paling relevan menunjukkan komitmen bahwa tidak ada posisi politik yang kebal dari koreksi konstitusi.

Pada akhirnya, sikap bijak yang diambil oleh Partai Golkar memberikan pesan penting bagi demokrasi Indonesia. Loyalitas terhadap pemerintahan tidak boleh mengalahkan kesetiaan pada aturan hukum.

Dengan membuka pintu bagi mekanisme konstitusional di parlemen, Golkar turut memastikan bahwa penyelesaian krisis ini tetap berada di rel hukum yang sah, bermartabat, dan menjaga stabilitas nasional.

Penulis: Sulthani, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Sulawesi Selatan

*) Semua isi opini ini di luar tanggungjawab redaksi Majesty.co.id