AJI Makassar Kecam Wali Kota Parepare Gegara sebut Media “Halal Darahnya”

Wali Kota Parepare, Tasming Hamid. (Foto: Instagram/tasminghamid)

Majesty.co.id, Makassar — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar mengecam pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang dinilai bernuansa provokatif dan berpotensi mengancam keamanan serta keselamatan jurnalis.

Pernyataan tersebut disampaikan Tasming Hamid saat rapat monitoring dan evaluasi (monev) Triwulan III di kantornya, Jumat (6/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Tasming Hamid menyinggung pemberitaan media yang dinilai kerap membesar-besarkan persoalan internal pemerintahannya.

Tasming juga mempersoalkan media yang menjalin kontrak kerja sana advetorial dengan pemerintah daerah, tetapi tetap memberitakan hal-hal negatif mengenai pemerintah.

Dalam pernyataannya di hadapan sejumlah pejabat pemerintah, Tasming menyebut istilah “Bali Bella” atau bunglon. Ia juga melontarkan kalimat yang menyinggung keselamatan jurnalis.

“Tapi ada media, dia sudah berkontrak dengan pemerintah daerah, ya kan? Kemudian di sisi lain dia hajar juga pemerintah. Mau apa? Jadi Pak Kadis [Kominfo] tidak ada Bali Bella (bunglon), ya. Di agama saya juga enggak ada “Bali Bella” halal darahnya itu,” kata Tasming dilihat dalam rekaman video, Rabu (10/11/2026).

Tasming mengaku heran, dengan perusahaan medua yang berkontrak pemerintah tapi ikut memberikan yang tidak baik tentang kerja Pemkot Parepare

“Itu media ini hajar terus pemerintah. Tapi ada dikontraknya juga ada di pemerintah,” katanya tanpa menyebut media yang dimaksud.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua AJI Makassar Sahrul Ramadanmenyampaikan lima poin sikap.

Organisasi profesi jurnalis itu mengecam pernyataan Tasming yang dinilai berpotensi memengaruhi keamanan dan keselamatan jurnalis, khususnya di Parepare dan Sulawesi Selatan.

AJI Makassar menilai wali kota sebagai pimpinan daerah sekaligus pelayan publik semestinya terbuka dan menerima kritik berbasis fakta yang disampaikan jurnalis.

Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mengakomodasi keterbukaan informasi bagi masyarakat melalui kerja jurnalistik.

AJI menegaskan jurnalis bekerja untuk kepentingan publik dan memenuhi hak masyarakat atas informasi, bukan untuk pemerintah atau penguasa.

“Jurnalis tidak bekerja untuk pemerintah, tidak bekerja untuk penguasa. Jurnalis bukan humas pemerintah,” kata Sahrul Ramadan, dalam salah satu poin pernyataan sikapnya.

Selain itu, AJI Makassar menilai upaya mengontrol atau mengatur kerja jurnalis, melakukan intimidasi, hingga menghalangi kegiatan jurnalistik bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

AJI Makassar juga mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi dan memberikan sanksi tegas kepada Tasming Hamid atas pernyataannya yang dinilai provokatif dan berpotensi berdampak terhadap kerja-kerja jurnalistik.