Sederet Kejanggalan Kasus Meninggalnya Cucu Taufan Pawe di RS Paramount Makassar

Kuasa hukum keluarga dari Muhammad Ilhamsyah Taufan dan Nur Adiva Paradiva, Hasnan Hasbi saat konferensi pers di Makassar. (Foto: Istimewa/HO)

Majesty.co.id, Makassar – Keluarga bayi Alvarez Faren Putra Ilhamsyah mempertanyakan penanganan medis setelah bayi tersebut meninggal dunia saat menjalani perawatan sekitar tiga hari di RSIA Paramount Makassar pada 13 Agustus 2026.

Alvarez merupakan anak Muhammad Ilhamsyah Taufan dan Nur Adiva Paradiva yang lahir melalui persalinan sesar di rumah sakit tersebut pada Senin (10/8/2026).

Alvarez merupakan cucu Anggota DPR RI Taufan Pawe. Sementara Muhammad Ilhamsyah adalah Anggota DPRD Kota Parepare.

Melalui kuasa hukum, Hasnan Hasbi, keluarga meminta audit dan pemeriksaan transparan untuk mengetahui penyebab meninggalnya Alvarez serta memastikan pelayanan yang diberikan sesuai standar.

Menurut keluarga, kondisi Alvarez menurun pada hari terakhir perawatan. Sekitar pukul 06.50 WITA setelah dimandikan, bayi disebut tidak seaktif sebelumnya.

Keluhan tersebut disampaikan kepada perawat, tetapi keluarga mengaku hanya diminta memberikan ASI.

“Keluhan keluarga pada hari terakhir itu, anak sudah tidak begitu aktif. Namun perawat hanya menyampaikan agar diberikan ASI. Tidak ada tindakan lain yang menurut kami seharusnya dilakukan untuk memastikan kondisi bayi,” ujar Hasnan di Makassar, Jumat (11/9/2026).

Sekitar pukul 10.00 hingga 11.00 WITA, ayah bayi kembali menyampaikan kondisi tersebut kepada perawat.

Setelah dokter anak melakukan pemeriksaan, keluarga mendapat keterangan bahwa tanda-tanda kehidupan bayi sudah tidak ditemukan.

Keluarga kemudian mempertanyakan apakah kondisi Alvarez telah diperiksa secara menyeluruh, termasuk tanda vital, suhu tubuh, asupan ASI, buang air kecil dan besar, serta tanda dehidrasi.

“Jangan sampai semua persoalan kemudian hanya diarahkan kepada kurangnya ASI atau dehidrasi tanpa dilakukan pemeriksaan yang komprehensif terhadap kondisi bayi,” kata Hasnan.

Pemeriksaan Dokter dan CCTV Dipersoalkan

Keluarga juga mempertanyakan pemeriksaan dokter spesialis anak pada hari kedua setelah kelahiran. Berdasarkan rekaman CCTV yang disebut telah diperoleh keluarga, pemeriksaan tersebut berlangsung sekitar 40 detik.

Menurut keluarga, pemeriksaan fisik tidak dilakukan secara menyeluruh. Mereka juga sebelumnya telah menyampaikan bahwa Alvarez sempat menolak ASI.

“Kalau disebut ada cadangan nutrisi, tetap harus dipastikan bagaimana kondisi bayi, apakah bayi buang air kecil, bagaimana asupannya, apakah ada tanda-tanda dehidrasi, dan bagaimana kondisi fisiknya,” ujarnya.

Selain pemeriksaan medis, keluarga mempersoalkan rekaman CCTV lantai 9 yang dinilai dapat membantu menjelaskan rangkaian kejadian.

“Kami mendapatkan informasi bahwa CCTV tersebut berfungsi. Namun, dalam proses berikutnya, rekaman pada titik tertentu yang kami perlukan justru belum diberikan kepada kami,” kata Hasnan.

Menurut kuasa hukum, pihak rumah sakit menyampaikan rekaman tersebut dapat diberikan apabila perkara telah masuk proses hukum dan diminta aparat penegak hukum.

Soroti Rekam Medis dan Minta Polda Sulsel Turun Tangan

Hasnan juga mengatakan Dinas Kesehatan telah memberikan surat peringatan tertulis kepada pihak rumah sakit pada 31 Agustus 2026.

Salah satu hal yang dipersoalkan berkaitan dengan pengisian dokumen medis yang disebut belum lengkap.

“Dokumen medis ini penting karena menjadi bagian dari rekam medis pasien. Kalau ada bagian yang tidak diisi atau tidak sesuai standar, tentu perlu dipertanyakan,” ujarnya.

Keluarga juga meminta rasio perawat dan pasien diperiksa untuk memastikan ketersediaan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan.

Atas berbagai persoalan tersebut, keluarga berharap Polda Sulawesi Selatan ikut mendalami kasus tersebut, termasuk aspek perizinan, standar pelayanan, tenaga kesehatan, sarana-prasarana, serta penerapan standar operasional prosedur.

“Kami berharap Polda Sulsel turun tangan untuk mengusut persoalan ini dan mendalami semua pihak yang berkaitan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan rumah sakit, apakah kegiatan pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kesehatan,” tegas Hasnan.

Keluarga juga berharap DPRD Makassar menggunakan fungsi pengawasannya untuk memanggil pihak terkait dalam RDP serta meminta dokumen seperti hasil audit medis, rekam medis, dan rekaman CCTV.

“Kami juga nantinya akan membawah kasus ini ke tingkat Pusat, dengan menempuh ke majelis disiplin Kesehatan kementerian Kesehatan agar kejadian ini betul-betul mendapat perhatian,” tutup Hasnan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak RS Paramount Makassar belum memberikan konfirmasi mengenai persoalan yang disampaikan keluarga.