BBM Langka di Sulsel, HMI Gowa Raya Demo Pertamina Desak Buka Data Distribusi

Aksi unjuk rasa HMI Cabang Gowa Raya di kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Makassar, Jumat (11/9/2026). (Foto: Istimewa/HO)

Majesty.co.id, Makassar — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi segera mengatasi persoalan kelangkaan BBM dan LPG 3 kilogram di Sulawesi Selatan.

Desakan tersebut disampaikan kader HMI Gowa Raya saat menggelar unjuk rasa di Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026). Massa juga mendatangi dan menduduki Kantor DPRD Sulsel di Jalan AP Pettarani.

Jendlap Demo HMI Cabang Gowa Raya, Marlo, mengatakan persoalan harga, distribusi, dan pengawasan BBM harus dilihat sebagai satu kesatuan dalam membaca persoalan kelangkaan yang terjadi di Sulsel.

Menurutnya, pengawasan tidak semestinya baru dilakukan setelah antrean panjang terjadi di SPBU.

Sistem pengawasan dinilai perlu mampu mendeteksi potensi persoalan sejak awal.

“Pengawasan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah antrean terjadi, diperlukan sistem yang mampu mendeteksi sejak awal adanya lonjakan konsumsi, penurunan stok, transaksi tidak wajar dan potensi penyalahgunaan,” ujar Marlo dalam pernyataan sikapnya.

HMI Minta Pertamina Buka Data BBM

HMI Gowa Raya meminta Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan secara terbuka dan berbasis data terkait kondisi BBM di Sulawesi Selatan.

Data yang dinilai perlu dibuka antara lain kuota BBM Sulsel 2026, realisasi penyaluran hingga September 2026, stok di terminal, kemampuan stock coverage, distribusi dari terminal menuju SPBU, hingga data SPBU yang mengalami kekosongan.

HMI juga meminta data terkait peningkatan konsumsi, transaksi yang terindikasi tidak wajar, SPBU yang mendapat sanksi, dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta langkah penanganan dan evaluasi yang telah dilakukan Pertamina.

“Data tersebut penting agar pembahasan mengenai kelangkaan BBM tidak berhenti pada asumsi, tetapi dapat mengacu pada kondisi yang bisa diverifikasi,” jelas Marlo.

Desak DPRD Maksimalkan Fungsi Pengawasan

Selain Pertamina, HMI Gowa Raya mendesak DPRD Sulsel, khususnya Komisi D, menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap ketersediaan dan distribusi BBM.

HMI Gowa Raya meminta DPRD Sulsel memastikan persoalan antrean dan kelangkaan BBM tidak berhenti sebagai persoalan teknis antara masyarakat dan pengelola SPBU.

DPRD juga didorong meminta penjelasan kepada pemerintah daerah serta mendorong koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, BPH Migas dan aparat penegak hukum.

“Kami juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM dari terminal hingga SPBU untuk mengidentifikasi titik yang menyebabkan keterlambatan atau kekosongan pasokan,” ungkap Marlo.

Pengawasan terhadap BBM bersubsidi juga diminta diperkuat agar penyalurannya tepat sasaran, tepat volume dan tepat pengguna.

HMI meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pelanggaran, termasuk penimbunan, pembelian berulang, maupun bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi lainnya apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

“Kami mendorong audit dan evaluasi terhadap SPBU yang berulang kali mengalami kekosongan atau antrean panjang,” kata Marlo.

“Kami HMI Cabang Gowa Raya menilai persoalan BBM di Sulsel tidak semata-mata berkaitan dengan antrean di SPBU. Menurut kami, persoalan ini juga menyangkut tata kelola energi, keadilan distribusi, perlindungan konsumen dan efektivitas pengawasan negara,” tandas Marlo.