FGD Intelkam Polda Sulsel Ajak Masyarakat Awasi Tahapan Pilkada 2024
3 min read
Suasana forum diskusi terfokus tentang Pilkada Serentak 2024 yang digelar Direktorat Intelkam Polda Sulsel di Makassar, Rabu (24/7/2024). (Foto: Istimewa)
Majesty.co.id, Makassar – Direktorat Intelkam Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Focus Group Discussion atau FGD tentang partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
FGD tersebut berlangsung di sebuah hotel di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Rabu (24/7/2024). FGD ini sempat menyinggung tentang netralitas ASN serta tahapan Pilkada 24 kabupaten-kota di Sulsel.
Ketua KPU Sulsel Hasbullah dalam kesempatan ini mengatakan, pihaknya berkomitmen menjadi penyelenggara yang berintegritas dengan mengusung tagline “Pilkada untuk Kita”.
“Kami mengusung tagline ‘Pilkada untuk kita’ gunanya untuk mendorong partisipasi pemilih, dengan mendekatkan Pilkada kepada semua pihak, bahwa kita semua ada partisipan dari Pilkada serentak 2024,” ujar Hasbullah dalam keterangan tertulis.
Sementara untuk distribusi logistik, KPU Sulsel sangat butuh bantuan pengawalan dari pihak kepolisian.
“Penetapan calon itu 22 September 2024, syukur jika tidak ada gugatan, untuk kemudian ditetapkan untuk dicetak, lalu didistribusikan,” ujarnya.
Menurut Hasbullah, distribusi logistik Pilkada 2024 sangat padat karena pesta demokrasi serentak se-Indonesia, di Sulsel sendiri 24 kabupaten/kota.
Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, mengatakan suksesnya pilkada tidak lepas dari partisipasi pengawasan. Konteksnya dalam dua hal yakni sebagai pemilih dan sebagai dipilih.
“Kami mengatensi di Sulsel yakni politik dinasti kekerabatan sangat rentan khususnya di Sulsel ini,” kata Mardiana.
Mardiana mengatakan semua masyarakat adalah pemilik modal dari pilkada, maka sebagai pemilik modal haruslah berpartisipasi, terlibat mengontrol setiap gerak anggaran pilkada.
“Selain itu kita juga perlu mengawasi berbagai macam model pelanggaran seperti administrasi, etik dan pidana,” kata Mardiana.
Di tempat yang sama, pengamat politik Andi Luhur Prianto berpendapat, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu tidak sekadar penyelenggara biasa, tapi bisa memperdalam demokrasi.
“Netralitas ASN itu sangat susah jika bicara pilkada, sehingga dalam kultur negara modern berlangsung sampai saat ini kita belum sampai pada semangat reformasi birokrasi, justru yang ada adalah otak atik,” kata Luhur.
“Saya kira secara umum Bawaslu tidak bisa mengawasi. Apalagi ASN, yang mana diketahui ASN adalah mesin politik paling realistis saat ini. Kemudian masalah politik uang tapi kita punya formula untuk mengeliminasi hal tersebut,” tambahnya.
Semua pihak bisa melihat tokoh-tokoh masyarakat di tingkat desa adalah sentra peredaran politik uang yang sangat rentan saat ini.
Akademisi Unhas Armin Arsyad menyebut pilkada adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menemukan pemimpin yang baru.
“Dan partai politik adalah yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menentukan kandidat, tapi biasanya partai politik mendorong yang paling mampu berbuat baik,” kata Armin.
“PNS, polisi dan tentara itu banyak diajak berpartisipasi dalam pilkada oleh aktor politik tertentu,” pungkasnya.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
