Dosen Unanda Palopo Polisikan Akun Instagram usai Diduga Lecehkan Mahasiswi
3 min read
Ilustrasi. Aksi unjuk rasa mahasiswa Unanda Palopo merespons dugaan kekerasan seksual diduga dilakukan dosen terhadap mahasiswi. (Foto: Istimew/HO)
Majesty.co.id, Makassar — Dosen Universitas Andi Djemma (Unanda) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, berinisial H menempuh jalur hukum atas dugaan pencemaran nama baik setelah dirinya dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi.
Melalui penasihat hukumnya, dosen H melaporkan akun Instagram @unandamenfess_ ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan pada 29 September 2026.
Laporan tersebut diajukan karena H merasa nama baik dan kehormatannya tercemar akibat pemberitaan serta penyebaran informasi di media sosial yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
“Kami menempuh langkah hukum karena terdapat informasi yang disebarluaskan melalui media sosial yang menurut kami tidak sesuai dengan fakta dan telah merugikan nama baik klien kami,” ungkap Adyatma selaku penasihat hukum H dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).
Sebelumnya, H dilaporkan oleh mahasiswi ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unanda Palopo.
Laporan itu berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual dalam kegiatan study tour Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unanda di Bali pada Agustus 2026.
Namun, menurut Adyatma, berdasarkan hasil pemeriksaan Satgas PPKPT Unanda, dugaan pelecehan seksual yang ditujukan kepada kliennya dinyatakan tidak memenuhi unsur.
Ia juga menyebut dalam proses tersebut muncul penilaian mengenai potensi pelanggaran etik yang dikaitkan dengan peristiwa lain.
“Karena itu, penting untuk membedakan secara tegas antara dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan dengan persoalan etik yang disebut berkaitan dengan peristiwa lain. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan sehingga membentuk persepsi seolah-olah klien kami telah terbukti melakukan pelecehan seksual,” tegas Adyatma.
Berdasarkan surat keputusan Senat Unanda yang diteken Rektor Annas Boceng tertanggal 9 Oktober 2026, pihak kampus menonaktifkan sementara dosen H dari seluruh kegiatan tridharma, akademik, dan sampai dengan ditetapkannya keputusan lebih lanjut.
Adhyatma melanjutkan, setiap proses pemeriksaan harus didasarkan pada fakta, bukti, kronologi, serta ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
Penilaian mengenai potensi pelanggaran etik, lanjut dia, juga harus memiliki dasar peristiwa yang jelas.
Pihaknya berharap media dan pengguna media sosial mengedepankan prinsip keberimbangan, kehati-hatian, serta asas praduga tidak bersalah dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Bahwa selain itu, pengaduan yang dilakukan juga harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang belum teruji kebenarannya. Kami ingin persoalan ini diselesaikan melalui mekanisme hukum yang objektif, bukan melalui penghakiman opini publik,” tutup Adyatma.
PEMBERITAHUAN HAK CIPTA: Seluruh konten yang dipublikasikan di Majesty.co.id dilindungi dan tidak diperkenankan untuk diambil, disalin, didistribusikan, dipublikasikan ulang, maupun digunakan untuk keperluan crawling atau pengindeksan otomatis oleh sistem AI tanpa izin tertulis dari Redaksi Majesty.co.id.
