Anggota DPRD Luwu Tersangka Perusak Kuburan Masih Berkeliaran
2 min read
Ilustrasi. Suasana rapat paripurna di kantor DPRD Kabupaten Luwu beberapa waktu yang lalu. (Foto: Facebook/Protokol Luwu)
Majesty.co.id, Luwu — Anggota DPRD Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, berinisial SPB masih bebas berkeliaran sebagai tersangka dugaan perusakan makam.
Kasi Humas Polres Luwu, Iptu Yakobus Rimpung, mengatakan pihaknya tidak menahan SPB didasarkan sejumlah pertimbangan, termasuk sikap kooperatif selama menjalani proses penyidikan.
“Pasal yang disangkakan 521 KUHP. Ancaman 2 tahun 6 bulan,” kata Yakobus saat dikonfirmasi Majesty.co.id, Selasa (17/11/2026).
SPB merusak makam milik Nekpong Titing di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Luwu. Perusakan itu terjadi pada 2021 saat tersangka masih berstatus kepala desa setempat.
Kuburan leluhur masyarakat adat Rante Balla itu lenyap dan kini menjadi area tambang emas PT Masmindo Dwi Area.
Lahan itu juga jadi polemik. Aliansi Anak Adat Ranteballa membawa perkara perusakan itu ke Komisi III DPR sehingga SPB jadi tersangka setelah kasusnya bergulir selama 4 tahun.
Selain merusak makam, Komisi Hukum DPR juga memerintahkan polisi mengusut dugaan tindak pidana pembebasan lahan PT Masmindo di Rante Balla.
Saat ini, penyidik masih merampungkan berkas perkara tersangka SPB sebelum diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Luwu.
Selain dianggap kooperatif, ancaman pidana dalam perkara tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana yang mengharuskan SPB ditahan.
“Tidak dilakukan penahanan. Yang bersangkutan kooperatif, ancaman hukumannya juga 2 tahun 6 bulan dan tidak masuk pasal pengecualian [untuk ditahan],” jelasnya.
Yakobus menambahkan, penyidik masih menyelesaikan berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum guna diteliti.
Apabila berkas dinyatakan lengkap, proses hukum akan dilanjutkan dengan pelimpahan tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan.
Terkait kemungkinan penahanan setelah pelimpahan, Yakobus menyebut keputusan tersebut menjadi kewenangan pihak kejaksaan.
“Selanjutnya wewenang jaksa apa mereka akan melakukan penahanan atau tidak,” tandas Iptu Yakobus.
Penulis: Anca/Str
PEMBERITAHUAN HAK CIPTA: Seluruh konten yang dipublikasikan di Majesty.co.id dilindungi dan tidak diperkenankan untuk diambil, disalin, didistribusikan, dipublikasikan ulang, maupun digunakan untuk keperluan crawling atau pengindeksan otomatis oleh sistem AI tanpa izin tertulis dari Redaksi Majesty.co.id.
