08/10/2026

Majesty.co.id

News and Value

Golkar Makassar Pasca Appi: Membaca Arifin Majid dan Politik “Kursi” di Dalam Partai

6 min read
Setiap kekosongan kepemimpinan selalu membuka ruang konsolidasi. Nama-nama mulai dihitung, jaringan bergerak, dan konfigurasi kekuatan kembali dipetakan.
Ilustrasi Opini. (Foto: Majesty.co.id/Ist)

Sebagai alumni Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Hasanuddin, saya mengamati dan meriset berbagai isu serta dinamika politik di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan.

Dari sana saya belajar bahwa politik tidak selalu dapat dibaca dari panggung resmi. Ia juga bergerak melalui relasi informal, percakapan antarkader, konfigurasi kelompok, kedekatan politik, serta bagaimana seseorang ditempatkan dalam lingkaran kekuasaan.

Karena itu, mundurnya Munafri Arifuddin (Appi) dari Partai Golkar sekaligus dari posisi Ketua DPD II Golkar Makassar menarik dibaca lebih jauh.

Advertisement
DPRD Sulsel

Ini bukan sekadar soal siapa yang akan mengisi kursi kepemimpinan, melainkan tentang bagaimana Golkar Makassar menata kembali konfigurasi politik internal dan memperlakukan kader-kadernya ketika pusat kekuasaan mengalami perubahan.

Setiap kekosongan kepemimpinan selalu membuka ruang konsolidasi. Nama-nama mulai dihitung, jaringan bergerak, dan konfigurasi kekuatan kembali dipetakan.

Namun, ada pertanyaan yang lebih mendasar: kultur politik seperti apa yang hendak dibangun Golkar Makassar setelah Appi?

Apakah tetap bertumpu pada politik gerbong dan lingkaran? Ataukah momentum ini menjadi kesempatan untuk membuka ruang yang lebih luas bagi kader yang selama ini belum berada di pusat?

Dalam konteks itulah Arifin Majid menjadi menarik untuk dibaca.

Bukan semata karena pribadinya, melainkan karena posisinya menghadirkan fenomena politik yang lebih besar: bagaimana seorang kader Golkar Makassar yang memiliki mandat elektoral sebagai anggota DPRD Kota Makassar menjalani dinamika di dalam rumah politiknya sendiri.

Arifin bukan orang luar. Ia kader Golkar Makassar dan anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Golkar. Secara formal, posisinya jelas.

Namun politik memiliki dua wajah: wajah formal berupa struktur, jabatan dan keputusan organisasi; serta wajah informal berupa relasi, akses, komunikasi, kedekatan dan ruang pergaulan politik.

Dalam pengamatan terhadap dinamika politik Makassar, muncul persepsi bahwa Arifin dalam sejumlah momentum tidak selalu memperoleh ruang yang sama dengan sebagian kader lainnya.

Ada kesan bahwa ketika sebagian kader memiliki “slot” dalam lingkaran pertemuan dan komunikasi politik, Arifin terkadang berada di luar lingkaran tersebut.

Saya tidak hendak menjadikan persepsi itu sebagai vonis. Tetapi persepsi politik tetap penting dibaca, sebab keterasingan seorang kader tidak selalu dimulai dari keputusan resmi.

Kadang ia bermula dari hal sederhana: tidak dilibatkan, tidak diajak berbicara, atau terus ditempatkan di luar lingkaran.

Di sinilah metafora “kursi” menjadi relevan.

Kursi bukan hanya tempat duduk. Dalam politik, kursi adalah akses, pengakuan, ruang bicara dan kesempatan ikut menentukan arah.

Seseorang bisa memiliki kursi formal sebagai anggota DPRD, tetapi belum tentu memiliki “kursi” yang sama dalam ruang politik informal.

Fenomena itu dapat dibaca melalui relasi center dan periphery, pusat dan pinggiran. Pusat memiliki akses lebih besar terhadap informasi, keputusan, jaringan dan distribusi kesempatan. Sementara mereka yang berada di pinggiran tetap menjadi bagian organisasi, tetapi pengaruhnya terhadap pusat tidak selalu sama.

Apakah Arifin berada dalam posisi tersebut? Saya tidak hendak memutuskannya. Tetapi fenomenanya layak ditanyakan.

Gotong Royong dan Ujian Kepemimpinan Golkar Makassar


Istilah “gerbong” sudah menjadi bagian dari bahasa politik Indonesia. Seseorang dianggap berada dalam gerbong tertentu karena kedekatan, sejarah perjuangan, hubungan politik atau jaringan.

Gerbong bukan sesuatu yang selalu buruk. Jaringan adalah bagian alamiah dari politik. Persoalannya muncul ketika gerbong berubah menjadi satu-satunya pintu menuju kesempatan.

Jika kesempatan hanya beredar di antara mereka yang berada dalam lingkaran tertentu, kaderisasi kehilangan substansinya.

Partai akhirnya tidak lagi menjadi ruang pertumbuhan berdasarkan kapasitas dan pengabdian, tetapi menjadi arena mencari gerbong.

Padahal Golkar memiliki sejarah organisasi yang panjang, pengalaman politik yang luas dan kemampuan mengelola keberagaman. Salah satu nilai yang semestinya tetap hidup di dalamnya adalah gotong royong.

Gotong royong tidak berarti semua kader harus memperoleh jabatan.

Gotong royong berarti setiap kader memiliki kesempatan yang wajar untuk berkembang; yang berbeda pandangan tetap memiliki ruang; yang berada di luar lingkaran utama tetap memiliki tempat; dan kader yang memiliki mandat elektoral diberi kesempatan menunjukkan kapasitasnya.

Sebab partai besar bukan hanya diukur dari siapa yang berada di pusat kekuasaan, tetapi juga dari seberapa luas ruang yang diberikan kepada kader untuk tumbuh.

Karena itu, pasca-Appi, posisi Ketua DPD II Golkar Makassar seharusnya tidak hanya dibaca sebagai sebuah kursi yang kosong. Ia adalah ruang untuk menguji kultur politik Golkar Makassar.

Apakah ukuran seorang kader adalah siapa yang berdiri di belakangnya? Ataukah apa yang telah dikerjakannya?

Apakah seseorang harus menjadi bagian dari gerbong tertentu agar dipercaya? Ataukah setiap kader tetap memiliki kesempatan yang sama untuk diuji?

Dalam konteks itulah nama Arifin Majid patut diperhitungkan.

Saya tidak melihat Arifin sebagai kader yang membutuhkan belas kasihan politik. Ia tidak membutuhkan simpati. Ia membutuhkan kesempatan untuk diuji.

Jika kapasitasnya dianggap cukup, biarkan mekanisme organisasi mengujinya. Jika ternyata belum cukup, proses organisasi pula yang akan memberikan jawabannya. Sebab memberikan kesempatan tidak sama dengan menjamin jabatan.

Justru di sinilah momentum pasca-Appi menjadi penting.

Arifin memiliki tiga modal politik yang tidak bisa diabaikan: ia kader Golkar Makassar, memiliki mandat elektoral sebagai anggota DPRD Kota Makassar, dan telah menjadi bagian dari dinamika politik Golkar di tingkat kota.

Modal itu tentu belum otomatis menjadikannya pemimpin. Tetapi cukup menjadi alasan untuk memberinya ruang pembuktian.

Maka, jika Golkar Makassar benar-benar ingin menjadikan pergantian kepemimpinan ini sebagai momentum konsolidasi, Arifin Majid layak dipertimbangkan sebagai salah satu figur untuk dipercaya mengemban posisi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar.

Bukan karena ia harus memenangkan pertarungan atas nama kelompok tertentu. Bukan pula untuk menggantikan satu gerbong dengan gerbong lainnya.

Justru sebaliknya, Arifin dapat diuji sebagai figur yang bekerja untuk seluruh rumah besar Golkar Makassar.

Sebagai Plt, ia dapat diuji dalam hal yang paling penting bagi sebuah organisasi politik: apakah mampu merangkul seluruh kader, menjaga soliditas fraksi, membangun komunikasi lintas kelompok, menghidupkan kembali konsolidasi organisasi, serta memastikan Golkar tidak terjebak pada politik lingkaran.

Dengan demikian, penunjukan Arifin bukan hadiah politik. Ia adalah ujian.

Ujian bagi Arifin untuk membuktikan kapasitasnya.

Sekaligus ujian bagi Golkar Makassar untuk membuktikan apakah partai ini benar-benar percaya pada kadernya sendiri.

Pada akhirnya, persoalannya bukan siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan. Persoalannya adalah siapa yang mampu menjaga rumah besar itu tetap menjadi rumah bersama.

Dan jika Golkar ingin membuktikan bahwa gotong royong bukan sekadar slogan, maka memberikan kesempatan kepada kader yang selama ini tidak selalu berada di pusat lingkaran adalah langkah yang layak dipertimbangkan.

Arifin Majid tidak perlu dikasihani. Ia perlu dipercaya untuk diuji.

Dari situlah Golkar Makassar dapat membuktikan satu hal sederhana: bahwa kursi kepemimpinan bukan hanya milik mereka yang sejak awal duduk di tengah lingkaran, tetapi juga dapat dipercayakan kepada kader yang siap membuktikan dirinya bekerja untuk seluruh rumah besar partai.

Karena kadang, cara terbaik menguji seorang kader bukan dengan bertanya dari gerbong mana ia datang, tetapi dengan melihat ke mana ia membawa seluruh organisasi.


Penulis: Muhamad Nur Ihsan, Alumni Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Hasanuddin


*) Semua isi opini ini di luar tanggungjawab redaksi Majesty.co.id

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright 2023 © Majesty.co.id | Newsphere by AF themes.