Demi Kehormatan Pramuka, Husniah Talenrang Harus Dicopot dari Kwarcab-Kwarda Sulsel
3 min read
Bupati Gowa sekaligus Ketua Kwarcab Pramuka Sitti Husniah Talenrang pada upacara Hari Pramuka 2025. (Foto: Diskominfo Gowa)
Majesty.co.id, Gowa – Skandal yang menyeret nama Bupati Kabupaten Gowa Sitti Husniah Talenrang kini mulai berdampak pada posisinya di struktur Gerakan Pramuka setelah dicopot dari jabatan Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan (Sulsel).
Para tokoh Pramuka mulai menyuarakan desakan agar organisasi pendidikan karakter tersebut melakukan evaluasi etik terhadap Husniah Talenrang.
Husniah Talenrang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Mabicab dan Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Gowa, serta Wakil Ketua Kwarda Sulsel.
Mantan Ketua Dewan Kerja Cabang (DKC) Kwarcab Gowa, Hirsan Bahtiar, menilai Gerakan Pramuka seharusnya memiliki sensitivitas moral yang lebih tinggi dibandingkan organisasi politik karena fungsinya sebagai lembaga pembinaan karakter generasi muda.
Ia mempertanyakan sikap diam Pramuka di tengah kegelisahan sosial masyarakat Gowa terkait kontroversi yang menimpa pimpinannya.
“Ketika partai politik saja berani mengambil langkah organisatoris terhadap kadernya sendiri, maka Gerakan Pramuka seharusnya memiliki sensitivitas moral yang lebih tinggi,” kata Hirsan Bahtiar saat dihubungi, Kamis (14/5/2026).
“Karena Pramuka bukan arena politik praktis, melainkan lembaga pendidikan karakter,” imbuh Hirsan.
Hirsan menekankan bahwa jabatan strategis di Pramuka merupakan simbol keteladanan yang harus mencerminkan nilai-nilai Tri Satya dan Dasa Darma.
Menurutnya, jika organisasi bersikap permisif atau memaklumi terhadap kontroversi elitenya, hal itu akan mengaburkan pesan moral bagi ribuan anggota muda.
Ia menilai keputusan tegas DPP PAN seharusnya menjadi sinyal bagi Pramuka untuk menjaga marwah lembaga agar tidak terjebak dalam persepsi negatif publik.
“Anak-anak muda belajar bukan hanya dari pidato, tetapi dari contoh yang dipertontonkan pemimpinnya. Kalau partai saja bertindak, mengapa Gerakan Pramuka justru terlihat diam?” tegasnya.
Lebih lanjut, Hirsan mendorong Gerakan Pramuka untuk segera mengambil langkah organisatoris, setidaknya berupa pembebastugasan sementara terhadap Husniah Talenrang hingga persoalan tersebut mendapat kejelasan.
Langkah ini dianggap penting sebagai bentuk upaya menjaga kehormatan organisasi di atas kepentingan individu maupun kekuasaan.
“Langkah itu bukan bentuk kebencian personal. Justru itulah cara menjaga kehormatan lembaga agar tidak terus terseret dalam persepsi negatif publik,” jelas Hirsan.
Hirsan mengingatkan bahwa wibawa moral Gerakan Pramuka akan runtuh jika kode kehormatan diperlakukan longgar hanya demi mempertahankan figur tertentu.
Publik kini menanti keberanian organisasi untuk tetap berdiri sebagai penjaga integritas bangsa.
“Publik saat ini sedang menunggu apakah Gerakan Pramuka tetap berdiri sebagai penjaga kehormatan dan pendidikan karakter bangsa, atau justru ikut terjebak dalam kompromi kekuasaan yang selama ini sering mereka kritik sendiri,” pungkasnya.
Pengurus Kwarda Pramuka Sulsel belum dapat dimintai keterangan soal desakan mengevaluasi Husniah Talenrang.
Di sisi lain, Husniah Talenrang masih bungkam mengenai skandal dugaan perselingkuhan. Polemik itu kini masuk di meja DPRD Gowa.
