Dinkes Sulsel diminta Perkuat Koordinasi Program Stunting ke Pemda
3 min read
Majesty.co.id
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah saat diwawancara usai rapat bersama Dinkes Sulsel di kantor sementara DPRD Sulsel, Selasa (25/11/2025). (Foto: Majesty.co.id/Arya Wicaksana)
Majesty.co.id, Makassar – Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan Andi Tenri Indah mendorong dinas kesehatan (Dinkes) Sulsel berkolaborasi dengan pemerintah daerah di kabupaten-kota terkait pelaksanaan program Aksi Stop Stunting (ASS).
Andi Tenri Indah mengatakan, pelaksanaan stunting ASS oleh Dinkes Sulsel kerap mengalami tumpang tindih dengan kegiatan stunting yang dilaksanakan di kabupaten-kota.
Advertisement
“Kami meminta dinkes berkolaborasi dengan pemerintah daerah, karena yang paling tahu data stunting itu daerah, khususnya program ASS itu,” ujar Andi Tenri Indah usai rapat bersama Dinkes Sulsel di ruang rapat paripurna DPRD Sulsel, Makassar, Selasa (25/11/2025).
Permintaan Ketua Partai Gerindra Gowa ini bukan tanpa alasan.
Berdasar hasil kunjungan Komisi E DPRD Sulsel ke beberapa daerah, banyak dinkes setempat tidak mengetahui adanya program stunting ASS.
“Kami pernah berkunjung ke Bantaeng, di sana aksi stuntingnya sudah selesai, mereka dinasnya di sana tidak tahu kalau ada program seperti ini dari provinsi,” jelas Andi Tenri Indah.
“Makanya itu, harusnya mereka kolaborasi, yang mana kegiatan stunting yang ditangani pemerintah daerah, yang mana aksi stunting provinsi. Supaya tidak tumpah tindih,” pinta Indah.
Di sisi lain, koordinasi aksi stunting antara Dinkes Sulsel dengan pemerintah daerah penting dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
“Makanya penting koordinasi, komunikasi, perlu mappatabe sebelum Dinkes Sulsel turun terkait program ASS ini,” kata Tenri Indah.
Selain koordinasi, Komisi E DPRD Sulsel juga meminta Dinkes Sulsel mempertegas data soal sasaran program ASS.
Hal ini bertujuan agar Badan Anggaran DPRD Sulsel bisa menghitung pembiayaan program ASS pada setiap lokus. Mengingat, kasus stunting setiap tahun berkurang.
“Makanya ini kami mau mempertanyakan sebenarnya berapa sih setiap lokud? Karena itu, dia baru mau hitung. Karena anggaran yang di situ saya lihat cuma Rp10 miliar. Apakah kalau anggaran itu Rp10 miliar apakah kecil atau bagaimana se-Sulsel ini.
Hal yang sama disampaikan Anggota Komisi E dari Fraksi Golkar, Yariana Somalinggi.
Legislator asal Tana Toraja tersebut meminta Dinkes Sulsel mengevaluasi pelaksana stunting ASS.
“Tolong program ini kita evaluasi bersama agar betul-betul sasarannya tercapai. Banyak uang dipakai, tapi masyarakat banyak makan di situ, orang tua banyak makan bukan anak-anak,” kata Yariana dalam rapat dengan Dinkes Sulsel.
“Jadi saya mohon jangan kerja sendiri, kami ada di dapil, tolong disampaikan ke anggota dewan. Supaya uang ini tepat sasaran, jangan orangtua yang makan padahal anak-anak yang punya hak,” pungkas dia.
