Yeni Rahman sebut Regulasi yang Kaku Hambat Kreativitas SMA di Sulsel
2 min read
Pengawasan APBD yang digelar Anggota DPRD Sulsel Yeni Rahman di SMA Negeri 9 Makassar, Kamis (9/4/2026). (Foto: Istimewa/HO)
Majesty.co.id, Makassar — Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Yeni Rahman, menyoroti kaku dan terbatasnya regulasi yang menjadi hambatan utama bagi sekolah dalam mengembangkan fasilitas serta memenuhi kebutuhan ruang ekspresi siswa.
Hal tersebut ditegaskan Yeni Rahman saat melakukan pengawasan di SMA Negeri 9 Makassar, Kecamatan Rappocini, Kamis (23/4/2026).
Dalam kunjungan yang dihadiri pihak sekolah dan orang tua murid tersebut, ia menemukan banyak rencana pengembangan sekolah yang urung terealisasi karena terbentur aturan teknis.
“Banyak yang ingin dilakukan pihak sekolah, tapi terkendala regulasi sehingga tidak bisa direalisasikan,” ujar Yeni Rahman di sela kunjungannya.
Salah satu persoalan mendesak di SMA Negeri 9 Makassar adalah kebutuhan perbaikan fisik dan penambahan ruang kelas.
Sekolah tersebut membutuhkan setidaknya dua ruangan baru karena sebagian gedung yang ada akan dialihfungsikan menjadi laboratorium.
Selain itu, Yeni menyoroti minimnya sarana bagi aktivitas ekstrakurikuler. Saat ini, terdapat 12 unit kegiatan siswa yang hanya didukung oleh empat ruangan sekretariat.
“Anak-anak butuh ruang ekspresi. Ini penting, tapi fasilitasnya belum memadai,” tambah politisi PKS tersebut.
Yeni juga mengkritik kebijakan penganggaran yang bersifat umum atau disamaratakan bagi semua sekolah.
Menurutnya, setiap sekolah memiliki karakteristik dan kebutuhan spesifik yang berbeda sehingga tidak bisa diperlakukan sama dalam distribusi anggaran.
“Penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sekolah. Tidak bisa disamaratakan. Sangat disayangkan lahan luas di sekolah ini tidak bisa dimanfaatkan maksimal untuk sarana olahraga hanya karena anggarannya digeneralisir,” jelasnya.
Persoalan lain yang jamak ditemui adalah masalah keamanan, seperti ketiadaan pagar sekolah yang pembangunannya sering terganjal aturan tertentu.
Yeni berjanji akan mempelajari kembali regulasi tersebut guna mendorong fleksibilitas anggaran di tahun mendatang.
“Kita akan pelajari kembali regulasinya. Kalau ada ruang fleksibilitas, itu harus dimanfaatkan untuk perbaikan. Kasus pagar yang tidak boleh dibangun ini tentu harus dicarikan solusi,” pungkas Yeni Rahman.
