Bonus Atlet PON belum Dibayar, Pertina Sindir Keras Pemprov Sulsel
3 min read
Atlet Tinju Sulsel, Yosua Holy Masihor, yang meraih medali emas PON Aceh-Sumut namun bonusnya belum diberikan Pemprov Sulsel. (Foto: Pertina Sulsel)
Majesty.co.id, Makassar – Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) belum membayar bonus atlet peraih medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di Aceh–Sumatera Utara.
Bonus yang belum dibayar memicu reaksi keras dari berbagai kalangan pecinta olahraga, khususnya cabang olahraga atlet di Sulsel.
Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pengprov Pertina) Sulsel mendesak Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dan DPRD Sulsel untuk segera mengambil langkah konkret.
Dalam ajang PON 2024, atlet-atlet tinju binaan Pertina Sulsel berhasil menyumbang satu medali emas dan lima medali perunggu untuk kontingen Sulsel. Salah satunya Yosua Holy Masihor yang meraih medali emas.
Mereka menilai keterlambatan pencairan bonus mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap penghargaan prestasi atlet.
Menurut Pembina Pengprov Pertina Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis, masalah ini tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut.
Hal ini menurutnya menyangkut penghargaan atas perjuangan atlet dan kredibilitas Pemprov Sulsel dalam menepati komitmennya.
“Kita tidak sedang membicarakan soal angka. Kita sedang membicarakan kehormatan, komitmen dan harga diri daerah,” kata Andi Januar dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (19/6/2025).
“Jika pemerintah abai membayar bonus atlet, maka ini bukan hanya bentuk pengabaian administratif, tapi juga kegagalan moral,” tambahnya.
Andi Januar menilai bahwa Gubernur Andi Sudirman dan DPRD Sulsel tidak bisa lagi berdalih soal teknis anggaran.
Apalagi, hingga kini bonus atlet belum juga disalurkan, padahal sudah sembilan bulan berlalu sejak PON berakhir.
Ia menyoroti bahwa bonus atlet bahkan tidak tercantum dalam APBD 2025, padahal janji pemberian bonus sudah disampaikan oleh pejabat pemerintah sejak tahun lalu.
Lebih lanjut, Ketua Bappilu Demokrat Sulsel itu menegaskan bahwa bonus atlet adalah hak, bukan pemberian sukarela pemerintah.
Ia mengacu pada Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menyebutkan:
“Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional.”
“Jangan sampai kita membuat atlet merasa bersalah karena menuntut haknya. Mereka bukan meminta-minta. Ini sudah ada dasar hukumnya. Pemerintah dan DPRD harus paham ini,” tegasnya.
Januar juga menyoroti peran DPRD Sulsel yang dinilai belum cukup kuat dalam mengawal isu ini.
Sebagai lembaga dengan fungsi anggaran, DPRD seharusnya memastikan hak-hak atlet tidak diabaikan.
“Kalau perlu DPRD bentuk Panja khusus untuk menelusuri kenapa bonus tidak dianggarkan. Jangan biarkan persoalan ini tenggelam di tengah kepentingan lain. Atlet berjuang demi nama daerah, masa mereka harus jadi korban kelalaian birokrasi?” cetusnya.
Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa jika bonus tak kunjung dibayarkan, banyak atlet akan kehilangan motivasi dan kepercayaan terhadap pemerintah.
“Saya tahu sendiri, ada atlet yang tadinya mau bantu orang tuanya naik haji, ada yang ingin bangun rumah, buka usaha. Tapi semua itu batal karena bonus tak kunjung ada. Ini bukan cuma soal uang. Ini soal kepercayaan dan masa depan,” tuturnya.
Januar pun memperingatkan bahwa bukan tidak mungkin para atlet terbaik Sulsel akan memilih pindah ke daerah lain yang lebih menghargai mereka.
“Saya katakan terus terang, daerah lain sudah memberikan bonus. Kalau Sulsel masih begini, jangan salahkan kalau atlet terbaik kita hengkang. Kita bukan hanya kehilangan medali, tapi kehilangan kehormatan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Andi Januar meminta Pemerintah Provinsi Sulsel untuk menunjukkan kepemimpinan moral dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Prestasi tidak boleh menunggu anggaran. Apresiasi tidak boleh menunggu birokrasi. Jika hari ini pemerintah abai, maka sejarah akan mencatat, bukan atlet yang gagal mengharumkan Sulsel, tapi pemerintahnya yang gagal menghargai juaranya,” pungkasnya.
Temukan konten menarik lainnya, follow Tiktok
