Dewan: Program MBG di Sulsel Butuh Penyempurnaan
3 min read
Ilustrasi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. (Foto: Majesty.co.id/Arya Wicaksana)
Majesty.co.id, Makassar – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Golkar, Andi Patarai Amir, menegaskan bahwa program strategis nasional yang digagas pemerintah pusat, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Sekolah Rakyat, masih memerlukan penyempurnaan intensif.
Hal tersebut disampaikan Patarai saat menghadiri rapat dengar pendapat Komisi E DPRD Sulsel bersama aliansi masyarakat, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan terkait implementasi MBG di Sulsel.
Patarai menilai wajar jika muncul pro dan kontra di tengah masyarakat mengingat program ini baru berjalan sekitar satu tahun.
Ia menganggap masukan dari kelompok masyarakat sebagai bentuk kontrol yang konstruktif, terutama dalam hal transparansi pengelolaan.
“Saya mencermati masukan-masukan yang sangat baik dari teman-teman aliansi. Program strategis Presiden ini merupakan program baru yang berjalan kurang lebih satu tahun, sehingga wajar jika masih ada pro dan kontra,” ujar Patarai usai rapat di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin (11/5/2026).
Menurut Andi Patarai Amir, evaluasi berkelanjutan terus dilakukan untuk memperbaiki kelemahan teknis di lapangan.
Ia memberikan catatan khusus mengenai pentingnya keterbukaan informasi agar masyarakat dapat mengawal jalannya program strategis tersebut dengan baik.
“Masukan dari teman-teman sangat bagus, terutama terkait transparansi. Ini memang menjadi kebutuhan penting. Saya melihat dari hari ke hari teman-teman dari BGN terus melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ada,” katanya.
Terkait kendala pembangunan fisik, Patarai menyoroti lambatnya penyediaan lahan untuk sekolah rakyat di tingkat kabupaten dan kota.
Padahal, sekolah ini diproyeksikan menjadi
solusi bagi anak-anak kurang mampu yang putus sekolah karena faktor ekonomi.
Ia mendesak pemerintah daerah segera menyiapkan lahan minimal tujuh hektare sesuai persyaratan pusat.
“Pemerintah pusat sudah meminta kesiapan lahan. Rata-rata daerah masih terkendala di situ, padahal minimal membutuhkan sekitar tujuh hektare untuk pembangunan sekolah rakyat,” jelas legislator asal Kabupaten Maros tersebut.
Di sisi lain, Patarai mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang melakukan *suspend* terhadap unit dapur yang tidak memenuhi standar kelayakan
Baginya, program ini adalah langkah luar biasa untuk membantu rakyat jika dikelola dengan benar.
“Secara pribadi saya menganggap program ini luar biasa. Memang masih banyak yang perlu diperbaiki, tetapi perbaikannya juga terus berjalan. Sekolah rakyat ini nantinya bisa menampung anak-anak yang tidak mampu agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat Sulsel, Andi Patarai Amir meminta pimpinan DPRD Sulsel untuk bersurat secara resmi kepada pemerintah pusat agar persoalan di daerah mendapat atensi nasional.
“Kalau memang ada hal-hal yang belum bisa dijawab secara tuntas di tingkat daerah, saya minta pimpinan DPRD bersurat ke pemerintah pusat agar persoalan di Sulawesi Selatan ini menjadi perhatian,” kata Andi Patarai.
“Saya berharap hasil rapat ini dapat diteruskan ke pusat sebagai bentuk perhatian terhadap berbagai persoalan yang terjadi di daerah,” pungkasnya.
