Demo Penikaman Sopyan, KEPMI Bone bentangkan “Makassar Tidak Aman” di Mapolda

Aksi unjuk rasa KEPMI Bone di Markas Polda Sulsel, Kota Makassar, Rabu (4/11/2026). (Foto: Istimewa)

Majesty.co.id, Makassar — Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone (DPP KEPMI Bone) menggelar demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Mapolda Sulsel), Rabu (4/11/2026).

Aksi yang dipimpin Ketua Umum DPP KEPMI Bone, Andi Teguh Qoemaeni, tersebut diikuti sekitar 50 orang. Massa membawa spanduk “Makassar Tidak Aman, Copot Kapolretabes Makassar”.

Mereka menyampaikan solidaritas atas meninggalnya Sopyan, mahasiswa pelayaran asal Kabupaten Bone yang menjadi korban penikaman di Kota Makassar.

DPP KEPMI Bone mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penikaman yang merenggut nyawa korban. Mereka menilai perkara tersebut harus diungkap secara menyeluruh agar memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban.

Massa aksi diterima AKP Hatta dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulsel. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi DPP KEPMI Bone untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pihak kepolisian.

Di sisi lain, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP KEPMI Bone, Andi Ahmad Fadhil, mengapresiasi perhatian kepolisian terhadap penanganan kasus tersebut, khususnya Polda Sulsel.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Kapolda Sulsel yang beberapa hari sebelumnya menggelar deklarasi Makassar Aman di Monumen Mandala.

Menurutnya, deklarasi tersebut sejalan dengan tuntutan mahasiswa untuk menjaga stabilitas keamanan di Kota Makassar, terutama bagi mahasiswa asal Bone yang menempuh pendidikan di kota tersebut.

DPP KEPMI Bone menegaskan bahwa aksi tersebut bukan semata-mata persoalan kedaerahan, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan.

“Solidaritas untuk almarhum Sopyan, keadilan bagi keluarga korban, dan keamanan bagi seluruh mahasiswa Bone di Kota Makassar,” kata Andi Ahmad Fadhil dalam keterangannya.

Solidaritas terhadap almarhum Sopyan disebut sebagai wujud kepedulian sesama warga Bone sekaligus pengingat bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum dan rasa aman.

Bagi DPP KEPMI Bone, berakhirnya aksi tidak berarti pengawalan terhadap perkara tersebut juga selesai.

Organisasi itu menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan kasus hingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum.