WTP Tak Cukup, NasDem Sulsel Kritik Gubernur soal Utang, Ungkit Nilai Religius
4 min read
Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Sulsel, Syukur, membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulsel 2025 di Makassar, Selasa (30/6/2026). (Foto: Humas Sekwan DPRD Sulsel)
Majesty.co.id, Makassar – Fraksi Partai NasDem DPRD Sulawesi Selatan memberikan catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2025.
Sorotan Fraksi NasDem DPRD Sulsel tersebut mencakup persoalan utang daerah, kemandirian fiskal, pengelolaan aset, hingga tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sikap itu disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Sulsel, Syukur, dalam rapat paripurna DPRD Sulsel yang membahas pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 di Makassar, Selasa (30/6/2026).
NasDem menegaskan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Sulsel era Gubernur Andi Sudirman Sulaiman tak cukup menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
“Fraksi NasDem menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak dapat hanya diukur dari tingginya realisasi anggaran ataupun keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Syukur.
Menurutnya, opini WTP hanya menunjukkan kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan bukan ukuran tunggal keberhasilan pembangunan daerah.
Beri 22 Catatan untuk Pemprov
Dalam pemandangan umumnya terhadap pelaksanaan APBD Sulsel 2025, NasDem menjabarkan 22 poin utama yang harus jadi perhatian dan dianggap strategis.
Yang pertama adalah, NasDem menilai masih tingginya ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Kemudian, belum optimalnya perencanaan pendapatan berbasis potensi riil daerah, serta orientasi belanja yang dinilai masih berfokus pada penyerapan anggaran dibandingkan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Fraksi NasDem juga menyoroti masih adanya organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum mampu mencapai target kinerja program maupun kinerja keuangan secara optimal.
NasDem juga menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK oleh seluruh perangkat daerah. Termasuk penataan aset.
“Rekomendasi BPK bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujar Syukur.
Selain itu, Fraksi NasDem kata Syukur meminta Pemprov Sulsel memperkuat manajemen risiko dalam pengelolaan APBD, termasuk risiko fiskal, risiko proyek strategis, maupun risiko pelayanan publik.
Sorotan lain yang mengemuka adalah masih ditemukannya temuan berulang setiap tahun yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Hal ini pemerintah provinsi Sulawesi Selatan terkesan mengabaikan hal-hal yang substansi. Hal ini harus menjadi perhatian agar kejadian seperti ini tidak menjadi permasalahan setiap tahunnya,” kata Syukur.
Fraksi NasDem juga menyoroti kewajiban pemerintah daerah atau utang kepada pihak ketiga dan dana bagi hasil (DBH) yang masih cukup besar meski telah mengalami penurunan.
“Meskipun telah terjadi penurunan kewajiban pemerintah Sulawesi Selatan kepada pihak ketiga dan dana bagi hasil (DBH), namun masih terdapat kewajiban sekitar Rp1,03 triliun yang harus diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Syukur, penyelesaian kewajiban tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Apalagi Pemprov Sulsel mengusung nilai-nilai religius.
“Sebagai pemerintahan yang memiliki karakter dan nilai-nilai religius. penyelesian kewajiban kepada daerah dan pihak ketiga merupakan hal yang sangat prioritas agar dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam pengelolaan Good Government,” kata Syukur.
Di akhir pandangannya, Fraksi NasDem menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan harus diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Bukan dari mempertahankan opini WTP dari BPK.
“Tetapi harus dibuktikan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penurunan kemiskinan, berkurangnya pengangguran, meningkatnya daya saing daerah, serta terciptanya pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas,” kata legislator Dapil Sulsel 9 ini.
Fraksi NasDem juga menegaskan bahwa seluruh kritik yang disampaikan bukanlah bentuk penolakan terhadap hasil kerja Pemprov Sulsel.
“Sebaliknya, kritik tersebut merupakan wujud tanggung jawab konstitusional DPRD untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan setiap rupiah APBD benarbenar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” demikian sikap NasDem.
Selain NasDem, mayoritas fraksi partai politik juga menyoroti rekomendasi BPK maupun keawajiban Pemprov Sulsel melunasi sisa utang.
