Demo Buruh di DPRD Sulsel singgung Hidup Mewah Pejabat hingga Desak Panggil PT Vale
3 min read
Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi bersama anggota dewan lainnya menerima aspirasi demo buruh dari KSPSI di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Jumat (1/5/2026). (Foto: Majesty.co.id/Arya)
Majesty.co.id, Makassar – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kota Makassar, untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, Jumat (1/5/2026).
Dalam aksinya, massa KSPSI menuntut pemerintah provinsi untuk menghentikan gaya hidup mewah atau hedonisme pejabat publik di tengah merosotnya daya beli masyarakat akibat inflasi.
Ketua DPD KSPSI Sulsel, Basri Abbas, menegaskan bahwa perilaku pamer kekayaan para pejabat sangat melukai perasaan rakyat kecil yang sedang berjuang menghadapi tantangan ekonomi.
Buruh mendesak Gubernur dan para legislator untuk menunjukkan empati dengan menghentikan pengadaan fasilitas mewah yang tidak mendesak, serta lebih transparan dalam melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN.
“Kami mengecam keras perilaku pamer kekayaan gaya hidup mewah yang dilakukan oleh pejabat publik di Sulawesi Selatan. Kami menuntut Gubernur dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sulsel untuk,” ujar Basri Abbas saat menyampaikan aspirasinya.
Ia menekankan pentingnya dialihkannya alokasi anggaran kepada penguatan ekonomi akar rumput seperti sektor UMKM dan informal.
Selain persoalan gaya hidup pejabat, serikat pekerja juga menyuarakan kegelisahan terkait regulasi ketenagakerjaan yang dinilai belum memberikan kepastian hukum yang adil.
Mereka mendesak penghapusan sistem outsourcing yang dianggap eksploitatif serta menuntut penetapan upah minimum berdasarkan Standar Hidup Layak (KHL) yang nyata di lapangan.
“Kami mencatat dinamika regulasi ketenagakerjaan masih belum memberikan kepastian hukum yang adil bagi pekerja,” tegasnya.
Secara spesifik, KSPSI Sulsel juga membawa persoalan dana Saving Plan milik 405 anggotanya yang tersangkut di PT Wana Artha. Perusahan tersebut berstatus pailit.
Buruh mendesak DPRD Sulsel segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Vale Indonesia (Tbk) selaku pihak yang menjalin kerja sama dengan PT Wana Artha, agar dana pekerja dapat segera dicairkan.
Atas semua tuntutan itu, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi alias Cicu memastikan pihaknya bakal menindak lanjuti sesuai kewenangan pemerintah tingkat provinsi.
Termasuk soal PT Vale Indonesia, Cicu akan menyampaikan hal ini kepada alat kelengkapan dewan yang berwenang soal tuntutan tersebut.
“Terkait dengan PT Vale yang memang masih berada di wilayah kami, Insya Allah kami akan tindak lanjuti di komisi yang terkait,” tutur Cicu di mimbar demonstrasi KSPSI.
Demo sejumlah elemen buruh di kantor DPRD Sulsel berlangsung tertib hingga sore hari dengan pengawalan ketat polisi.
Penulis: Suedi
