18/11/2026

Majesty.co.id

News and Value

Jadi Temuan KPK, Waka DPRD Sulsel sebut Sudah 2 Tahun Tak Pernah Ada Pokir

3 min read
Fauzi menyebut, 85 Anggota DPRD Sulsel sejak dilantik September 2024 tidak pernah mengusulkan Pokir. Semuanya diserahkan kepada Pemprov Sulsel.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Halid (kiri) dan Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo menyampaikan keterangan terkait dana Pokir yang menjadi temuan KPK. (Foto: Majesty.co.id/Arya)

Majesty.co.id, Makassar — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan penyimpangan dana pokok-pokok pikiran atau Pokir Anggota DPRD Sulawesi Selatan tahun anggaran 2025-2026. Temuan itu bikin kaget pimpinan dewan.

Temuan dana Pokir tersebut ditindak lanjuti dalam rapat kerja pimpinan komisi DPRD Sulsel bersama sejumlah instansi, termasuk Bapelitbangda dan Inspektorat Sulsel pada Selasa (17/11/2026).

Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo menjelaskan, pihaknya diberi waktu 30 hari oleh KPK untuk mengklarifikasi temuan dana Pokir tersebut.

“Kalau itu temuan dalam bentuk kerugian negara, maka kami lakukan pengembalian. Nah, inilah alasan kami rapat di sini karena merupakan perintah KPK,” kata Fauzi Andi Wawo usai rapat di kantor sementara DPRD Sulsel, Kota Makassar, Selasa.

Pokir anggota dewan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini juga diatur melalui sejumlah Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu menjelaskan, 85 Anggota DPRD Sulsel sejak dilantik September 2024 tidak pernah mengusulkan Pokir.

Pokir dewan diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri.

Karena itu, para anggota dewan kaget, ketika Korsupgah KPK dalam pertemuan di rumah jabatan gubernur Sulsel memaparkan temuan dana Pokir yang nilainya antara Rp100 miliar hingga Rp400 miliar.

“Karena seperti yang dijelaskan tadi pak Kadir Halid bahwa kami tidak punya Pokir. Ini kenapa tiba-tiba ada temuan Pokir? Sehingga ini perlu kami klarifikasi baik-baik,” tutur Fauzi diapit Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid.

Fauzi Wawo mengaku DPRD Sulsel ingin mengetahui pada instansi apa Pokir itu disematkan, termasuk siapa yang bermain-main mengatur dana pokir tersebut.

“Apakah di OPD [Pokirnya), tenaga pendamping kami atau ada pihak lain yang bermain-main. Karena kalau menjadi temuan, berarti Pokir kami berjalan. Sementara kami tidak pernah melaksanakan Pokir,” jelas Fauzi Andi Wawo.

Fauzi menekankan bahwa DPRD Sulsel dan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman sudah berkomitmen tidak melaksanakan pokir selama pemerintah menerapkan efisiensi anggaran.

Ia menyebut, semua Pokir diserahkan kepada Pemprov Sulsel.

“Komitmen kami dengan Pak Gubernur sejak awal adalah selama agenda efisiensi berjalan, kami tidak punya Pokir dan tidak akan melaksanakan Pokir karena masih dalam masa efisiensi. Sehingga kami menyerahkan semuanya kepada pemerintah provinsi,” kata Fauzi Wawo.

Sayangnya dalam rapat itu, pihak Inspektorat Sulsel tidak membawa data dari KPK perihal dugaan penyimpangan dana Pokir tersebut.

“Kami hanya diberikan waktu 30 hari untuk mengklarifikasi persoalan ini sehingga kami harus bergerak cepat. Hanya saja rapat ini sempat tertunda karena datanya belum tersedia,” tandas Fauzi Wawo.

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright 2023 © Majesty.co.id | Newsphere by AF themes.