Retribusi Distaru Makassar Tembus Rp21 miliar Berkat KKPR-SPR
2 min read
Sosialisasi Permen ATR-BPN Nomor 13 Tahun 2021 yang digelar Distaru Makassar. (Ist)
Majesty.co.id, Makassar — Penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (KKPR-SPR) mulai memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.
Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar mencatat realisasi retribusi daerah telah mencapai target tahunan sejak September 2026.
Bahkan, setelah target dinaikkan melalui APBD Perubahan dari Rp9 miliar menjadi Rp21 miliar, realisasinya kembali mencapai target pada Oktober 2026.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Distaru Makassar, Andi Zainal Abidin, usai membuka sosialisasi Permen ATR-BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan KKPR-SPR di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (10/11/2026).
“Dalam proses penerapan Permen ATR-BPR 13/2021 tentang pelaksanaan KKPR-SPR, sudah pasti ada juga pendapatan daerah di dalamnya, yang tentunya ada perubahan, ada peningkatannya,” kata Zainal Abidin.
Menurutnya, penerapan regulasi tersebut turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD melalui retribusi yang dikelola Distaru.
“Artinya, dengan penerapan Permen ATR-BPN 13/2021, ada kontribusi pada peningkatan PAD melalui retribusi yang masuk ke Distaru,” sebutnya.
Pernyataan itu sekaligus menjawab pertanyaan Ilham, perwakilan Kecamatan Mariso, yang menanyakan dampak penerapan aturan KKPR-SPR terhadap peningkatan PAD. Dalam kesempatan yang sama, Ilham juga mempertanyakan konsekuensi hukum bagi masyarakat yang hendak mendirikan bangunan tanpa mengurus KKPR-SPR.
Menanggapi hal tersebut, Zainal Abidin menyebut terdapat konsekuensi berupa sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan. Karena itu, ia menilai sosialisasi regulasi tersebut penting dilakukan secara luas agar masyarakat memahami prosedur pemanfaatan ruang.
Sosialisasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi vertikal di Sulawesi Selatan, OPD lingkup Pemkot Makassar, DPM-PTSP, camat, lurah, asosiasi, dunia usaha, UMKM, hingga Ikatan Ahli Perencana (IAP) Sulawesi Selatan.
Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Koordinator di Direktorat Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan (SPPR), Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR-BPN, Marissa Aprilia, serta Koordinator Sub Kantor Pertanahan Kota Makassar, Aulia Hanif Erya.
Perwakilan IAP Sulawesi Selatan, Muhammad Natsir, mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini bermanfaat karena memberikan informasi penting terkait pemanfaatan ruang.
PEMBERITAHUAN HAK CIPTA: Seluruh konten yang dipublikasikan di Majesty.co.id dilindungi dan tidak diperkenankan untuk diambil, disalin, didistribusikan, dipublikasikan ulang, maupun digunakan untuk keperluan crawling atau pengindeksan otomatis oleh sistem AI tanpa izin tertulis dari Redaksi Majesty.co.id.
