Deng Ical Bicara Keterbukaan Parlemen Indonesia di Bangkok Thailand

Anggota DPR Syamsu Rizal MI atau Deng Ical  di Forum Alliance for Parliament Openness (AAPO) Regional Summit 2026, Bangkok, Thailand. (Ist/HO)

Majesty.co.id, Bangkok — Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal MI aliad Deng Ical menegaskan pentingnya keterbukaan parlemen untuk memperkuat demokrasi dan memastikan masyarakat terlibat secara bermakna dalam proses pembentukan kebijakan.

Hal itu disampaikan Deng Ical saat menjadi salah satu pembicara kunci dalam Asia Alliance for Parliament Openness (AAPO) Regional Summit 2026 yang berlangsung di Bangkok, Thailand, pada 25–27 Oktober 2026.

Di hadapan delegasi parlemen dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara Asia, Deng Ical menekankan bahwa konsep open parliament atau parlemen terbuka tidak boleh berhenti sebagai slogan demokrasi.

“Parlemen terbuka bukan tujuan akhir. Ia adalah komitmen untuk mendengarkan, menjelaskan, dan memperbaiki,” kata Deng Ical dalam keterangan tertulis, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, keterbukaan harus diwujudkan melalui kesediaan parlemen mendengarkan aspirasi masyarakat, menjelaskan proses pengambilan keputusan, serta memperbaiki kualitas kebijakan publik.

Dalam forum tersebut, Deng Ical memaparkan perjalanan transformasi Open Parliament Indonesia (OPI), mulai dari pengesahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada 2008 hingga penyusunan rekomendasi Panitia Kerja (Panja) OPI pada 2026.

Ia menilai penguatan keterbukaan parlemen menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sekaligus memperluas ruang keterlibatan masyarakat.

Salah satu isu yang disorotinya ialah meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukan undang-undang.

Deng Ical menekankan bahwa keterlibatan masyarakat tidak semestinya menjadi formalitas pada tahap akhir pembahasan rancangan undang-undang (RUU). Masyarakat perlu mendapat kesempatan berpartisipasi sejak tahap awal hingga proses legislasi selesai.

Untuk mewujudkannya, ia menguraikan empat aspek yang perlu diperkuat, yakni akses informasi sejak awal, ruang partisipasi yang inklusif, respons terhadap masukan publik, serta transparansi jejak legislasi.

Akses sejak awal mencakup keterbukaan draf RUU, naskah akademik, dan jadwal pembahasan. Sementara itu, partisipasi inklusif dapat dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), konsultasi digital, serta pelibatan kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan.

Deng Ical juga menekankan pentingnya pencatatan dan pertimbangan terhadap setiap masukan publik, termasuk penjelasan mengenai alasan suatu usulan diterima atau ditolak.

Adapun transparansi jejak legislasi diperlukan agar masyarakat dapat menelusuri perubahan draf RUU dan mengikuti perkembangan pembahasannya.

Dalam paparannya, Deng Ical turut menjelaskan sejumlah upaya DPR RI memperkuat transparansi, antara lain melalui penataan ulang situs web resmi DPR, pengembangan TV Parlemen dan kanal media sosial, serta penguatan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

DPR RI juga mengembangkan Sistem Informasi Partisipasi Legislasi (SIMASLEG) untuk memudahkan masyarakat menyampaikan masukan secara langsung dalam proses pembentukan undang-undang.

Meski demikian, Deng Ical mengingatkan bahwa inovasi digital harus diikuti penguatan tata kelola dan kelembagaan agar keterbukaan parlemen dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Ia turut menyoroti sejumlah tantangan dalam pengembangan OPI, mulai dari penguatan kerangka kelembagaan, integrasi perencanaan dan penganggaran, hingga keseimbangan antara keterbukaan informasi digital dan perlindungan keamanan data.

Selain itu, kolaborasi parlemen dan masyarakat sipil melalui pendekatan co-creation atau penyusunan kebijakan bersama dinilai perlu terus diperkuat.

Menurut Deng Ical, keterbukaan parlemen merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen untuk terus berbenah, membangun komunikasi dua arah, dan memastikan aspirasi masyarakat mendapat tempat dalam pengambilan keputusan.