Mardiono: PPP Siap Ikuti Aturan Baru Parliamentary Threshold

Ketua DPW PPP Sulsel, Ilham Ari Fauzi (kiri) dan Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono saat wawancara cegat di Gowa, Senin (28/9/2026). (Foto: Majesty.co.id/Arya)

Majesty.co.id, Gowa — Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono menegaskan partainya siap mengikuti aturan baru terkait parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang nantinya disepakati melalui proses legislasi.

Hal itu disampaikan Mardiono usai menghadiri silaturahmi daerah DPW PPP Sulsel di Kabupaten Gowa, Senin (28/9/2026).

Mardiono mengatakan PPP telah menghadapi berbagai sistem pemilu, baik ketika parliamentary threshold belum berlaku maupun setelah aturan tersebut diterapkan.

“Kita sudah pernah terbuka, sudah pernah tertutup, kemudian dengan multipartai tanpa parliamentary threshold juga sudah. Kemudian ada parliamentary threshold juga sudah,” kata Mardiono.

Menurutnya, PPP akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan melalui undang-undang.

“Jadi, apa pun yang diputuskan melalui sebuah kesepakatan dan melahirkan undang-undang yang sah, pasti PPP akan mengikuti untuk terus ikut berkompetisi,” ujarnya.

Namun, Mardiono menekankan pembahasan ambang batas parlemen perlu mempertimbangkan prinsip keadilan dan hak politik masyarakat.

“Pemilu adalah implementasi dari negara kita sebagai negara demokrasi. Demokrasi itu esensinya adalah kedaulatan di tangan rakyat. Maka, rakyat harus berdaulat,” katanya.

Mardiono juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan ambang batas 4 persen berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk Pemilu DPR 2029 dan seterusnya, dengan syarat dilakukan perubahan terhadap ketentuan ambang batas.

Ia menilai evaluasi aturan tersebut perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap suara pemilih pada Pemilu 2024.

“Pada pelaksanaan Pemilu 2024 terdapat lebih dari 17 juta suara rakyat yang sudah dibiayai oleh negara. Mereka mengikuti pemilu dan menggunakan hak kedaulatannya,” ujarnya.

Angka tersebut juga muncul dalam proses pengujian aturan parliamentary threshold di MK.

Dalam perkara yang diajukan Partai Buruh pada 2025, disebut terdapat 17.304.303 suara atau sekitar 11,3 persen suara pemilih pada Pemilu 2024 yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR.

Mardiono mengatakan evaluasi perlu diarahkan agar aturan ambang batas tetap memperhatikan keterwakilan suara pemilih.

“Makna evaluasi tersebut adalah dalam rangka menyelamatkan kedaulatan di tangan rakyat, bukan sekadar mengubah aturan yang kemudian justru melahirkan risiko yang lebih besar,” katanya.

PPP Bahas Wacana Threshold 5 Persen

Terkait wacana menaikkan parliamentary threshold menjadi 5 persen, Mardiono mengatakan isu tersebut telah menjadi bahan pembicaraan internal PPP dan komunikasi dengan partai politik lain.

“Di samping itu, kita juga sudah sering melakukan pertemuan, baik dengan partai-partai parlemen maupun partai nonparlemen,” katanya.

Namun, dia menegaskan belum semua pihak menyepakati angka 5 persen.

“Tidak semuanya bulat menyetujui parliamentary threshold dipatok pada 5 persen. Tetapi ini baru sebatas wacana dan belum berada dalam forum resmi,” ujarnya.

Menurut Mardiono, pembahasan resmi akan berlangsung melalui proses penyusunan dan pembahasan UU Pemilu.

Ia berharap proses tersebut melibatkan partai parlemen, partai nonparlemen, ahli hukum tata negara, serta pakar politik.

“Harus ada landasan yang jelas,” katanya.

Di tengah pembahasan aturan Pemilu, Mardiono mengatakan PPP terus memperkuat struktur organisasi dan konsolidasi internal.

Menurutnya, konsolidasi Muktamar dan Muswil di 38 provinsi telah selesai. Muscab disebut mencapai sekitar 98 persen, sedangkan Musrancab tingkat kecamatan sekitar 35 persen.

“Insyaallah akhir tahun kita akan selesai. Setelah itu tinggal di tingkat ranting dan anak ranting,” kata Mardiono.

Dia mengatakan penyelesaian struktur hingga tingkat akar rumput diharapkan memperkuat basis PPP menghadapi pemilu berikutnya.

“Kalau semuanya sudah selesai, berarti struktur kita sudah lengkap dan kita sudah kuat. Karena di dalam struktur itu, kalau lengkap semuanya sampai tingkat grassroots, kita punya basis suara sekitar 11 juta,” ujarnya.

Mardiono juga mengatakan PPP berupaya memperbaiki koordinasi antara struktur partai di daerah dan pusat agar perolehan suara di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional lebih berbanding lurus.

“Di sebagian besar daerah, kemarin banyak yang tidak berbanding lurus, sehingga suara kita untuk tingkat pusat dan provinsi banyak yang hilang atau mandek di tingkat kabupaten/kota,” katanya.

“Grassroots kita kemarin kerja samanya kurang baik dengan pusat. Itu kita atasi, tidak masalah. Sekarang seluruh instrumen kita perbaiki,” ujarnya.

Mardiono menegaskan seluruh wilayah menjadi perhatian PPP dalam persiapan menghadapi pemilu.

“Semuanya kami prioritaskan. Saya keliling seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Semua kita perhatikan,” katanya.

Selain parliamentary threshold, Mardiono menanggapi wacana perubahan sistem politik yang salah satunya menyebut keberadaan fraksi sebagai bagian dari gagasan penyederhanaan.

“Itu baru wacana yang muncul sebagai bunga-bunga politik, bukan di ruang resmi,” kata Mardiono.

Menurut dia, setiap gagasan perubahan sistem politik harus tetap berpedoman pada UUD 1945 dan prinsip demokrasi.

“Boleh ada pemikiran untuk menyederhanakan, tetapi tidak boleh meninggalkan nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan konstitusi kita. Itu tidak boleh ditinggalkan,” ujarnya.

Mardiono menilai pembahasan mengenai sistem fraksi masih terlalu dini untuk disimpulkan.

“Menurut pandangan saya, itu terlalu prematur. Itu terlalu sederhana,” katanya.

Dia mengingatkan setiap perubahan sistem politik tetap harus menjaga prinsip kedaulatan rakyat dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

“Kalau nanti ditinggalkan, berarti kita mencederai demokrasi dan mencederai Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Mardiono.