Pertamina diminta Gandeng Pertamini sebagai Mitra Sementara Atasi Antrean BBM di Sulsel

Suasana antrean kendaraan untuk mengisi BBM di SPBU Pertamina Jalan Andi Pangerang Pettarani, Makassar, Jumat (11/9/2026). (Foto: Majesty.co.id/Arya)

Majesty.co.id, Makassar — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Provinsi Garda Muda Merah Putih (DPP-GMMP) Sulsel.

Ketua Umum DPP-GMMP Sulsel, Abbas Hady, mengatakan antrean BBM perlu segera diatasi melalui langkah kontingensi agar antrean tidak semakin panjang dan menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi.

Dalam keterangannya di Makassar, Sabtu (12/9/2026), Abbas menyebut antrean terjadi pada kendaraan roda dua, roda empat hingga roda enam dan berlangsung sejak pagi hingga pagi berikutnya.

Menurutnya, kondisi semakin terasa karena penjual BBM eceran atau Pertamini yang selama ini menjadi alternatif masyarakat juga mengalami kekosongan.

Padahal, sebagian penjual eceran menggunakan dispenser dan alat ukur digital.

Abbas menyebut Pertamini bisa digaet menjadi mitra sementara PT Pertamina Patra Niaga demi menekan antrean BBM di SPBU.

“Jika benar bahwa stok BBM mencukupi, maka salah satu solusi alternatif, sebagai langkah kontigensi yang bisa dilakukan adalah BPH Migas segera mengeluarkan peraturan yang memungkinkan penjual eceran sebagai mitra sementara Pertamina Patra Niaga dalam menyalurkan BBM, khususnya untuk roda dua,” kata Abbas Hady.

Ia menilai antrean berkepanjangan berpotensi memicu keresahan masyarakat. Bahkan, menurut Abbas, di sejumlah titik SPBU mulai terjadi gesekan horizontal.

Di sisi lain, isu antrean BBM juga mulai mendapat perhatian kelompok mahasiswa dan lingkungan kampus.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi berkembang menjadi persepsi mengenai kegagalan pemerintah dalam menyediakan BBM.

Abbas mengatakan kondisi itu perlu dikelola dengan cepat karena dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat.

Ia juga mengingatkan potensi berkembangnya persoalan sosial menjadi isu politik, terutama jika masyarakat terus mendapatkan informasi yang berbeda mengenai kondisi stok BBM.

Usul “SPBU Kantong”

Abbas menilai langkah kontingensi tidak harus hanya mengandalkan SPBU yang sudah ada. Ia mengusulkan Pertamina Patra Niaga menambah titik pelayanan sementara melalui mobil tangki.

“Pertamina Patra Niaga segera menempatkan beberapa mobil tangki untuk menjadi SPBU kantong, selain untuk melayani pembelian BBM JBT juga JBKP bagi semua jenis kendaraan,” ujarnya.

Menurut Abbas, langkah tersebut dapat menjadi alternatif untuk mengurai kepadatan antrean sekaligus memperluas titik pelayanan BBM kepada masyarakat.

Selain itu, ia mengusulkan Pertamina Patra Niaga dapat mengajukan permohonan penetapan dispensasi regulasi kepada pengadilan negeri.

Langkah tersebut, menurutnya, dapat menjadi dasar bagi penjual eceran nonbadan hukum dengan dispenser dan alat ukur digital untuk dilibatkan sementara sebagai mitra penyalur BBM dalam kondisi kontingensi.

Abbas menilai sejumlah langkah tersebut perlu dipertimbangkan apabila ketersediaan stok BBM memang mencukupi seperti yang disampaikan Pertamina Patra Niaga dan diamini pihak DPRD Sulsel.

Ia berharap pemerintah, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta pihak terkait segera mencari solusi yang dapat mengurangi antrean dan mencegah persoalan BBM berkembang menjadi masalah sosial yang lebih luas