Setahun Insiden Bocornya Pipa Minyak PT Vale Indonesia: Ganti Rugi Belum Tuntas

Kolase. Tim PT Vale Indonesia Tbk melakukan perbaikan kebocoran pipa minyak MFO pada Agustus 2025 di Towuti dan area pemurnian nikel di Sorowako, Luwu Timur. (Foto: Istimewa/Majesty.co.id/Arya)

Majesty.co.id, Makassar – Kebocoran pipa minyak PT Vale Indonesia Tbk di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sudah berlalu satu tahun. Tumpahan minyak jenis Marine Fuel Oil (MFO) itu merusak lahan pertanian dan perikanan di Kecamatan Towuti pada 23 Agustus 2025.

Tumpahan minyak MFO PT Vale menurut data pemerintah Luwu Timur, mencemari sebanyak 82 hektare lahan pertanian pada lima desa yaitu Matompi, Langkae Araya, Baruga, Lioka dan Timampu.

Tidak hanya itu, tragedi ekologis ini membunuh beragam satwa hingga hewan ternak warga.

Pada Februari 2026, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulsel menemukan residu tumpahan minyak PT Vale mengalir sepanjang 18.777 Km dari hulu Sungai Koromusilu hingga ke Danau Towuti.

Mereka yang paling terdampak bocornya minyak pemurnian nikel itu adalah para petani. Ladang menghitam, sebagian besar tak bisa lagi digarap.

Setahun kebocoran pipa minyak berlalu, masih banyak petani yang terdampak belum menerima kompensasi dari anak usaha PT MIND ID itu.

Koordinator Jaringan Komunikasi Masyarakat Lingkar Tambang Luwu Timur, Amirullah mengatakan, PT Vale belum menunaikan janjinya. Padahal, perusahaan mengklaim menuntaskan ganti rugi di awal 2026.

“Masih ada beberapa orang belum. Masih ada 40 orang sepertinya,” kata Amirullah saat dihubungi Majesty.co.id, Selasa (25/8/2026).

Head of Corporate Communication PT Vale Indonesia, Vanda Kusumaningrum, belum memberikan jawaban atas permintaan wawancara Majesty.co.id sejak dihubungi pada Selasa (25/8/2026).

Petani Tak Bisa Lagi Menggarap Sawah

Amirullah mengatakan kondisi petani terdampak kini semakin sulit. Selain dampak pencemaran, musim kemarau turut membuat aktivitas pertanian warga semakin terbatas.

“Tidak ada kegiatan mana lagi kemarau melanda,” katanya.

Ia menyebut warga sebenarnya masih ingin kembali menggarap lahan pertanian mereka. Namun, persoalan muncul karena belum adanya kepastian mengenai kondisi hasil pertanian dari lahan terdampak.

“Mau sekali warga kerja sawah tapi tidak adapi hasil dari demlot padi yang percontohan apakah layak di konsumsi info dari pertanian,” katanya.

Menurutnya, terdapat program penanaman padi percontohan yang dilakukan pada lahan seluas satu hektare di masing-masing desa. Program tersebut melibatkan pihak Institut Teknologi Bandung (ITB).

Hasil dari penanaman percontohan itu kemudian menjadi penting bagi warga untuk mengetahui apakah lahan yang sebelumnya terdampak tumpahan minyak sudah aman digunakan kembali untuk kegiatan pertanian dan apakah hasil produksinya layak dikonsumsi.

Penulis: Suedi