Demo Mahasiswa UNM Desak Transparansi UKT-Tolak Aparat Masuk Kampus

Mahasiwa membentuk barisan dan membentang spanduk usai demo di depan Menara Pinisi UNM, Kamis (20/8/2026). (Foto: Majesty.co.id/Anca/Str)

Majesty.co.id, Makassar – Puluhan mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar aksi di Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kamis (20/8/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengenakan almamater kuning dan membentangkan spanduk bertuliskan “Tolak Otoriterisme”.

Demo Mahasiswa UNM menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari penolakan terhadap sikap otoriter di lingkungan kampus, transparansi unit cost serta dasar perhitungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Biaya Kuliah Tunggal (BKT).

Mahasiswa UNM juga bersuara soal keterlibatan aparat dalam ruang kehidupan sipil kampus.

Presiden BEM FIS-H UNM, Anreyza Yusri mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan untuk mempertahankan ruang demokrasi di lingkungan kampus.

Menurutnya, perguruan tinggi semestinya menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik, bertukar gagasan dan menjalankan organisasi secara demokratis.

“Universitas seharusnya menjadi ruang tempat gagasan diperdebatkan, kritik disampaikan, organisasi tumbuh dan mahasiswa belajar menjalankan demokrasi,” kata Anreyza dalam pernyataan sikapnya.

Ia menilai demokrasi di kampus tidak akan berjalan apabila kritik mahasiswa dianggap sebagai ancaman, organisasi kemahasiswaan dikendalikan oleh birokrasi, serta informasi publik sulit diakses.

“Namun demokrasi tidak akan pernah hidup apabila kritik dianggap sebagai ancaman, organisasi mahasiswa dikendalikan oleh birokrasi, informasi publik ditutup, dan ruang akademik mulai dipenuhi oleh pendekatan kekuasaan,” ujarnya.

Anreyza menyebut persoalan tersebut semakin dirasakan mahasiswa di lingkungan FIS-H UNM.

Ia menegaskan mahasiswa memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat serta menjalankan kehidupan organisasi secara demokratis.

“Ketika suara mahasiswa dibatasi, legitimasi lembaga kemahasiswaan dipersoalkan, dan keputusan birokrasi digunakan untuk mengendalikan ruang gerak organisasi mahasiswa, maka yang sedang dipertarungkan bukan sekadar persoalan kelembagaan,” ucapnya.

“Yang sedang dipertaruhkan adalah demokrasi kampus. Kami menolak segala bentuk kebijakan dan tindakan birokrasi yang mengarah pada pembungkaman, intimidasi, pembatasan ruang demokrasi serta pengendalian terhadap organisasi mahasiswa,” sambung Anreyza.

Selain itu, mahasiswa mendesak pihak kampus membuka transparansi unit cost dan dasar perhitungan UKT maupun BKT. Mereka meminta informasi tersebut dapat diakses mahasiswa secara terbuka.

“Buka transparansi unit cost dan dasar perhitungan UKT BKT secara terbuka dan dapat diakses mahasiswa,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan penolakan terhadap normalisasi kehadiran aparat keamanan di ruang aktivitas mahasiswa.

Menurut Anreyza, kampus merupakan ruang akademik sekaligus ruang sipil sehingga persoalan yang berkaitan dengan kritik mahasiswa semestinya diselesaikan melalui dialog, bukan pendekatan keamanan.

“Kritik mahasiswa tidak boleh dijawab dengan pendekatan keamanan. Persoalan akademik harus diselesaikan melalui dialog, persoalan demokrasi harus dijawab dengan demokrasi,” katanya.

Ia menambahkan, keterlibatan aparat dalam aktivitas mahasiswa dikhawatirkan dapat mempersempit ruang kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat.

“Kami menolak normalisasi kehadiran aparat dalam kehidupan kampus yang dapat menggeser kampus dari ruang akademik menjadi ruang yang dikontrol dengan pendekatan keamanan,” pungkasnya.

Penulis: Anca/Str