Kabar Buruk! Hari Ini DPRD-Pemprov Sulsel Teken Ranperda Perubahan Pajak dan Retribusi

Ilustrasi. Suasana rapat paripurna di kantor sementara DPRD Sulsel, Kota Makassar, beberapa waktu yang lalu. (Foto: Majesty.co.id/Arya)

Majesty.co.id, Makassar — DPRD Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sulsel dijadwalkan menandatangani persetujuan bersama terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jumat (14/8/2026).

Agenda tersebut akan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel pada pukul 13.30 WITA di Ruang Rapat Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Kota Makassar.

Berdasarkan surat undangan DPRD Sulsel Nomor 005/3191/DPRD/2026 tertanggal 13 Agustus 2026 yang dibagikan kepada wartawan, rapat paripurna tersebut mengagendakan dua pembahasan utama.

Agenda pertama yakni persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur Sulsel terhadap Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kabar Buruk Kenaikan Pajak

Jika beleid ini disetujui untuk menjadi Perda, maka sejumlah pajak daerah di Sulsel khususnya terkait kendaraan bermotor bakal naik.

Ranperda ini merupakan usulan Pemprov Sulsel yang diparipurnakan DPRD Sulsel untuk diubah pada 18 Mei 2026.

Dalam Ranperda ini digodok sejumlah aturan baru. Hal itu termasuk rencana Pemprov Sulsel menaikkan Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBNKB) sebesar Rp10 persen.

Tidak hanya itu, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dalam Ranperda Perubahan Pajak ini juga diusulkan naik.

Sebelumnya, Ketua Pansus Ranperda Perubahan Pajak Sulsel, Salman Alfariz Karsa mengatakan, rencana kenaikan PBBKB akan berdampak langsung setiap kali masyarakat membeli BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Dexlite.

“Kenaikan ini hanya berlaku untuk bahan bakar non-subsidi. Untuk bahan bakar bersubsidi, tarifnya tetap sehingga tidak akan menyebabkan kenaikan harga. Harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar ditetapkan oleh pemerintah pusat,” kata Salman usai rapat pansus pada Rabu (5/8/2026).

Belum diketahui berapa persen kenaikan PBBKB dalam Ranperda Perubahan Pajak Sulsel.

Kata Salman pekan lalu, sejumlah pihak mengusulkan tarif dinaikkan menjadi 10 persen, sementara sebagian lainnya menginginkan tetap berada di angka 7,5 persen seperti saat ini.

Selain itu, Pemprov Sulsel dalam rapat pansus pekan lalu mengusulkan rencana kenaikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB dari 7 persen menjadi 10 persen atau naik 3 persen.

Sebelumnya Sekretaris Provinsi Sulsel Jufri Rahman menyebut, rencana kenaikan pajak maupun retribusi daerah tidak lepas defisit pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 91 miliar.

Jufri menggunakan diksi penyesuaian bukan kenaikan tarif pajak.

“Dapat kami jelaskan bahwa penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan hasil kajian komprehensif dan analisis dampak ekonomi, konsultasi publik, serta pendekatan bertahap dan proporsional oleh instansi terkait,” ujar Jufri Rahman dalam rapat paripurna di kantor sementara DPRD Sulsel pada 18 Mei 2026.

Selain tarif pajak, Pemprov Sulsel melalui Ranperda Perubahan ini bakal menetapkan tarif sejumlah fasilitas publik. Termasuk sewa Stadion Sudiang sebesar Rp30 juta per jam.

Sektor lainnya yang bakal naik yaitu retribusi layanan kesehatan, laboratorium, kepelabuhanan, fasilitas olahraga, pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan aset daerah, dan beberapa layanan usaha daerah lainnya.

Selain persetujuan bersama Ranperda pajak dan retribusi daerah, DPRD dan Pemprov Sulsel juga dijadwalkan menandatangani Nota Kesepakatan terkait perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sulsel Tahun Anggaran 2026.