HMI dan Politik Gagasan: Mengembalikan Muruah sebagai Poros Intelektual Bangsa

Foto penulis, Harbiyanto. (Istimewa/HO)

Ada pertanyaan yang mungkin sederhana, tetapi penting kembali diajukan kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI): untuk apa HMI masih diperlukan?

Pertanyaan ini bukan untuk mengingkari sejarah panjang HMI. Justru organisasi yang telah melewati begitu banyak zaman harus berani menguji apakah kebesarannya masih menghasilkan sesuatu bagi masa depan.

Sebuah organisasi dapat besar secara struktur, ramai dalam forum, aktif dalam kontestasi, dan memiliki jaringan alumni luas, tetapi pada saat yang sama mengalami kekosongan yang lebih sunyi: kekurangan gagasan.

Di tengah zaman ketika opini dapat diproduksi dalam hitungan detik, membaca dan meneliti sering dianggap terlalu lambat.

Organisasi mahasiswa dapat sangat aktif secara politik, tetapi tidak cukup produktif secara intelektual. Terlalu cepat membangun panggung, tetapi kurang sabar membangun argumentasi; terlalu rajin membuat pernyataan sikap, tetapi tidak selalu rajin menyusun kajian yang mendahuluinya.

HMI tidak dilahirkan hanya untuk mengumpulkan massa. Ia lahir dari pertemuan antara Islam, kemahasiswaan, keindonesiaan dan tanggung jawab intelektual.

Karena itu, ukuran keberhasilan HMI tidak seharusnya berhenti pada seberapa besar jaringan organisasi atau seberapa banyak kader menduduki jabatan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: gagasan apa yang mampu dilahirkan HMI untuk bangsa ini.

Politik Akses dan Politik Gagasan

Masuknya kader HMI ke dunia politik bukan persoalan. Politik merupakan bagian dari kehidupan kebangsaan dan kader berhak memilih jalan pengabdiannya sebagai politisi, birokrat, akademisi, pengusaha, profesional, maupun aktivis.

Yang perlu dijaga adalah jangan sampai keberhasilan kader dalam politik menjadi ukuran keberhasilan HMI sebagai organisasi.

Ketika kedekatan dengan kekuasaan menjadi ukuran keberhasilan, orientasi organisasi dapat bergeser dari gagasan menuju akses.

Pemikiran Michel Foucault relevan untuk membaca persoalan ini.

Kekuasaan tidak hanya bekerja melalui jabatan dan institusi formal, tetapi juga melalui pengetahuan dan wacana: siapa yang menentukan apa yang dianggap benar, siapa yang dapat berbicara, pengetahuan mana yang dianggap sah, dan bagaimana suatu persoalan dipahami.

Karena itu, perebutan pengaruh tidak selalu harus dilakukan dengan merebut kursi kekuasaan. Menguasai produksi pengetahuan dan wacana juga merupakan bentuk kekuasaan.

HMI tidak seharusnya hanya bertanya bagaimana memperoleh akses kepada kekuasaan, tetapi juga bagaimana memproduksi pengetahuan yang mampu membaca, menguji, dan mengoreksi cara kekuasaan bekerja.

Kader boleh berada di dalam kekuasaan. HMI tidak boleh kehilangan kebebasan untuk mengawasi kekuasaan. Kader boleh menjadi politisi. HMI tidak boleh menjadi kendaraan politik. Kader boleh mendukung pemerintah. HMI tetap harus mampu mengkritik pemerintah.

Independensi bukan berarti alergi terhadap kekuasaan. Independensi adalah kemampuan untuk tidak kehilangan akal sehat ketika berada di dekat kekuasaan.

Mengembalikan Power of Knowledge

Istilah agent of change sudah terlalu sering diucapkan hingga kadang kehilangan kedalaman maknanya. Seolah perubahan hanya membutuhkan keberanian.

Padahal, perubahan yang tidak dituntun pengetahuan dapat berubah menjadi reaksi, sementara keberanian tanpa ilmu dapat salah arah.

Mahasiswa memang harus menjadi agen perubahan. Namun sebelum mengubah masyarakat, ia harus memiliki kemampuan memahami masyarakat.

Kekuatan mahasiswa bukan hanya kemampuan turun ke jalan. Ada kekuatan lain yang lebih menentukan: membaca, meneliti, menulis, mengolah data, memahami teori, menguji argumentasi, dan menyusun alternatif.

Aksi, pernyataan sikap, dan demonstrasi penting dalam demokrasi. Namun tanpa basis pengetahuan, semuanya berisiko hanya menghasilkan suara yang keras, bukan perubahan yang mendalam.

Kader HMI tidak cukup mengatakan suatu kebijakan salah. Ia harus mampu menjelaskan mengapa kebijakan itu salah, siapa yang dirugikan, data apa yang membuktikannya, struktur apa yang melahirkannya, dan alternatif apa yang dapat ditawarkan.

Warisan pemikiran Nurcholish Madjid atau Cak Nur menunjukkan pentingnya mempertemukan keislaman dengan keterbukaan intelektual dan keindonesiaan.

Sementara Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memberi pelajaran tentang bagaimana nilai Islam diterjemahkan menjadi keberpihakan kepada kemanusiaan, penghormatan terhadap kebinekaan, dan keberanian moral.

Keduanya penting bagi HMI bukan untuk menciptakan kultus tokoh, tetapi untuk menumbuhkan keberanian intelektual: membaca zaman, membuka dialog, menguji kemapanan, dan menerjemahkan nilai Islam menjadi keberpihakan terhadap kemanusiaan.

Karena itu, tradisi intelektual HMI idealnya berdiri di atas tiga kaki: kedalaman ilmu, keterbukaan pikiran, dan keteguhan moral.

Dengan fondasi tersebut, agent of change bukan sekadar mahasiswa yang berani melakukan perubahan, tetapi manusia terdidik yang mampu memahami, mengarahkan, dan mempertanggungjawabkan perubahan secara moral.

Algoritma, Riset dan AI: Medan Baru Politik Gagasan

Medan intelektual telah berubah. Ruang diskusi tidak lagi hanya berada di ruang kelas, perpustakaan atau forum organisasi. Ia juga berlangsung di media sosial, data, algoritma, dan kecerdasan buatan.

Hari ini, perhatian publik dapat dibentuk algoritma. Apa yang muncul di layar, siapa yang dianggap penting, dan isu apa yang dianggap utama dapat dipengaruhi sistem digital.

HMI karena itu, tidak cukup hanya membaca politik kekuasaan. Ia juga harus mampu membaca politik pengetahuan dan politik algoritma.

Sesuatu yang viral belum tentu penting, dan sesuatu yang penting belum tentu viral. Kemiskinan tidak menunggu trending topic. Ketimpangan tidak selesai karena engagement. Krisis pendidikan tidak berubah hanya karena seminar.

HMI tidak boleh membiarkan algoritma menjadi kurikulum intelektualnya.

Karena itu, riset harus kembali menjadi kebudayaan organisasi. Kader perlu membangun tradisi membaca realitas secara sistematis: mengumpulkan data, melakukan penelitian, menguji asumsi, membaca kebijakan, mendengar masyarakat, dan menyusun gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Riset bukan aktivitas eksklusif akademisi. Bagi gerakan mahasiswa, riset memastikan keberpihakan tidak kehilangan dasar pengetahuan.

HMI juga perlu memasuki isu-isu seperti AI, ekonomi digital, perubahan iklim, geopolitik, pendidikan, demografi, dan berbagai persoalan struktural bangsa.

AI dapat mempercepat riset dan pengolahan informasi, tetapi juga menghadirkan pertanyaan etis tentang data, algoritma, bias, disinformasi, dan kebebasan berpikir.

HMI tidak harus menjadi organisasi teknologi. Tetapi HMI harus menjadi organisasi yang melek teknologi.

Pengetahuan yang diproduksi pun harus diarahkan kepada pengabdian. Islam memberikan orientasi moral, sementara Indonesia menjadi ruang pengabdian.

Nilai keadilan, amanah, rahmah, kemanusiaan, dan tanggung jawab harus diterjemahkan dalam persoalan konkret seperti ketimpangan ekonomi, tata kelola pemerintahan, demokrasi, pendidikan, teknologi, dan krisis ekologis.

Dari Aktivisme Reaktif Menuju Kebudayaan Intelektual

Gagasan tidak akan menjadi kebudayaan organisasi hanya karena ditulis dengan indah. Ia membutuhkan ekosistem.

HMI tidak perlu menjadi organisasi yang paling keras suaranya. HMI perlu menjadi organisasi yang paling kuat argumentasinya.

Komisariat harus menjadi ruang tempat gagasan tumbuh. Cabang menjadi ruang pengujian gagasan melalui pengalaman sosial.

PB HMI memiliki tanggung jawab mengartikulasikan kekayaan intelektual tersebut menjadi kontribusi yang lebih luas bagi kehidupan kebangsaan.

Membaca harus menjadi kebiasaan, menulis menjadi tradisi, riset menjadi instrumen gerakan, diskusi menjadi ruang pengujian gagasan, karya menjadi ukuran produktivitas, dan gagasan menjadi salah satu ukuran prestasi.

Ukuran prestise kader HMI tidak semestinya hanya ditentukan oleh siapa yang dikenalnya, tetapi apa yang diketahuinya dan apa yang mampu diciptakannya.

Kontestasi kepemimpinan HMI juga tidak semestinya hanya dipahami sebagai perebutan posisi struktural. Ia harus menjadi momentum untuk menentukan kembali arah organisasi.

HMI membutuhkan kepemimpinan yang mampu menggeser orientasi dari akses menuju otoritas intelektual; dari mobilisasi menuju produksi pengetahuan; dari pragmatisme menuju independensi; dan dari rutinitas program menuju kebudayaan intelektual.

Pemimpin HMI masa depan tidak cukup hanya mampu mengonsolidasikan suara. Ia harus mampu mengonsolidasikan pikiran, membangun ekosistem pengetahuan, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap relevansi HMI.

Mengembalikan Marwah HMI

Pada akhirnya, persoalan HMI bukan apakah organisasi ini masih memiliki masa depan. HMI pasti memiliki masa depan. Pertanyaannya adalah masa depan seperti apa yang hendak dibangun.

HMI dapat memilih semakin dekat dengan pusat kekuasaan tetapi semakin jauh dari pusat pengetahuan. Atau mengembalikan keseimbangan yang menjadi bagian penting dari identitasnya: Islam sebagai sumber nilai, Indonesia sebagai ruang pengabdian, ilmu sebagai kekuatan perjuangan, independensi sebagai etika organisasi, dan kemanusiaan sebagai orientasi gerakan.

HMI tidak perlu alergi terhadap kekuasaan, tetapi juga tidak boleh mabuk kekuasaan. Tidak anti-politik, tetapi tidak menjadi alat politik. Tidak anti-pemerintah, tetapi tidak menjadi pembenar pemerintah.

HMI tidak sekadar harus menjadi agent of change, tetapi agent of change yang memiliki power of knowledge dan menjalankan moral control.

Indonesia tidak kekurangan orang yang ingin berkuasa. Yang lebih sulit ditemukan adalah orang yang memiliki pengetahuan untuk menggunakan kekuasaan dengan benar dan keberanian moral untuk mengoreksinya ketika ia salah.

Karena itu, HMI harus kembali menjadi organisasi yang produktif secara intelektual: membaca realitas, meneliti persoalan, menulis gagasan, membangun diskursus, menghasilkan karya, dan menawarkan jalan keluar.

Poros intelektual bukan berarti HMI menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Sebaliknya, HMI harus menjadi salah satu ruang penting tempat berbagai gagasan tentang Islam, keindonesiaan, kemanusiaan, demokrasi, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, lingkungan, dan masa depan bangsa dipertemukan, diuji, diperdebatkan, dan dikembangkan.

Di situlah power of knowledge menemukan makna praksisnya: pengetahuan menjadi karya, karya menjadi kontribusi, kontribusi melahirkan perubahan, dan perubahan diarahkan oleh moralitas perjuangan.

Pada akhirnya, cita-cita HMI bukan sekadar memenangkan perdebatan hari ini, tetapi mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah SWT.

Cita-cita itu membutuhkan kader yang berilmu, berintegritas, memiliki keberanian moral, dan mampu membaca zaman. Membutuhkan organisasi yang tidak kehilangan akar keislamannya, tetapi juga tidak kehilangan kemampuan memahami Indonesia.

Karena itu, masa depan HMI bukan sekadar tentang siapa yang memimpin organisasi, tetapi untuk apa kepemimpinan itu digunakan.

HMI tidak harus memiliki kekuasaan untuk menentukan arah bangsa. HMI harus memiliki pengetahuan untuk membaca arah bangsa, karya untuk menawarkan jalan dan keberanian moral untuk memastikan kekuasaan tidak kehilangan arah.

Barangkali di situlah muruah HMI menemukan bentuk barunya: bukan sekadar organisasi yang memiliki sejarah intelektual, tetapi organisasi yang kembali produktif melahirkan sejarah intelektual.

Bukan sekadar agent of change, tetapi kekuatan pengetahuan yang menggerakkan perubahan. Bukan sekadar pengawal kekuasaan, tetapi moral control yang menjaga kekuasaan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Di sanalah arah baru HMI semestinya dimulai: dari ilmu yang hidup, gagasan yang produktif, karya yang nyata dan pengabdian yang kembali menemukan orientasinya.

Yakin Usaha Sampai!

Penulis: Harbiyanto, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam

*) Semua isi opini ini di luar tanggungjawab redaksi Majesty.co.id