Simbiosis Mutualisme Munafri dan Demokrat

Opini. Simbiosis Mutualisme Munafri dan Demokrat. (Foto: Istimewa/Majesty.co.id)

Masa depan politik Munafri Arifuddin alias Appi masih menjadi tanda tanya besar.

Statusnya sebagai kader Golkar memang masih melekat. Namun, absennya—Appi, sapaan akrabnya—dalam Musda Golkar Sulsel beberapa bulan lalu membuat ruang spekulasi politik terbuka lebar.

Ketidakhadiran itu kemudian dibaca sebagai peluang oleh banyak partai politik yang tentu melihat posisi Appi bukan sekadar sebagai seorang kader, tetapi sebagai figur yang kini memiliki kekuatan elektoral tersendiri.

Wali Kota Makassar tersebut memang belum pernah secara terbuka menyatakan akan meninggalkan Golkar dan bergabung dengan partai lain.

Namun, politik sering kali tidak selalu dimulai dari sebuah pernyataan resmi. Kadang ia diawali dari simbol, kedekatan, kehadiran, dan komunikasi yang berlangsung jauh sebelum keputusan diumumkan ke publik.

Warna biru yang beberapa kali dikenakan Appi dalam sejumlah kegiatan, misalnya, kerap dibaca sebagai sinyal adanya kedekatan dengan Partai Demokrat.

Sejumlah agenda penting partai berlambang mercy tersebut juga rutin dihadiri sang wali kota.

Tentu saja, warna pakaian bukanlah surat pernyataan pindah partai. Kehadiran dalam sebuah kegiatan juga tidak otomatis berarti seseorang akan menjadi kader.

Tetapi dalam politik, simbol dan kedekatan sering kali menjadi bagian dari komunikasi yang menarik untuk dibaca.

Secara garis politik, Demokrat juga bukan sesuatu yang benar-benar asing bagi Appi.

Sejumlah tokoh Demokrat bahkan pernah menjadi bagian dari jajaran Direksi Perusahaan Daerah (Perusda) Makassar. Salah satunya adalah eks Ketua Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali.

Menariknya, ketika Musda Golkar Sulsel berlangsung, Appi bersama keluarganya justru memilih menjalankan ibadah umrah.

Dalam salah satu momentum perjalanan spiritual tersebut, foto kebersamaan Appi dengan Adi Rasyid Ali juga terlihat.

Apakah itu sekadar pertemuan biasa?

Tentu publik tidak bisa menyimpulkan lebih jauh hanya dari sebuah foto. Namun, dalam dunia politik, setiap pertemuan figur-figur penting hampir selalu memiliki ruang untuk ditafsirkan.

Di titik inilah spekulasi tentang kemungkinan Appi menuju Demokrat mulai menemukan ruangnya.

Karpet Biru untuk Appi?

Demokrat tampaknya sedang membuka ruang bagi kemungkinan hadirnya figur baru untuk memimpin partai di Sulawesi Selatan.

Jika Appi benar-benar bergabung, maka hubungan tersebut dapat dibaca sebagai sebuah simbiosis mutualisme—dua kepentingan politik yang berbeda tetapi berpotensi saling menguntungkan.

Bagi Appi, posisi sebagai Wali Kota Makassar sekaligus figur yang memiliki basis politik tentu memberikan bargaining yang kuat. Jika benar dirinya berpindah partai, maka sangat mungkin keputusan tersebut tidak sekadar soal berpindah rumah politik.

Ada konsekuensi politik yang harus diperhitungkan.

Istilah sederhananya: kalau berpindah, harus ada “naik kelas”.

Appi bukan lagi sekadar kader baru yang datang membawa nama besar. Ia datang sebagai kepala daerah dengan basis elektoral, jaringan politik, loyalis, serta pengalaman sebagai Ketua Golkar Makassar.

Karena itu, jika skenario tersebut benar-benar terjadi, posisi Ketua Demokrat Sulsel tentu menjadi salah satu hal yang sangat mungkin diperhitungkan dalam kalkulasi politiknya.

Tentunya, semua itu tetap bergantung pada dinamika internal partai, keputusan DPP Demokrat, mekanisme Musda, serta kesepakatan politik yang mungkin berlangsung di balik layar.

Di sisi lain, Demokrat memang membutuhkan penyegaran.

Pada Pileg 2024, Demokrat Sulsel memperoleh 7 kursi DPRD Sulsel, turun dari 10 kursi pada periode 2019–2024. Akibatnya, Demokrat kehilangan posisi Wakil Ketua DPRD Sulsel yang sebelumnya dimiliki.

Begitu pun di DPRD Makassar, Demokrat juga hanya memperoleh 3 kursi pada periode 2024–2029. Dari 6 kursi di periode 2019-2024 yang sebelumnya juga menempatkan kader sebagai wakil ketua.

Angka-angka tersebut memberikan satu pesan penting: partai membutuhkan strategi baru untuk mengembalikan daya tawarnya.

Jika Appi benar-benar masuk, kehadirannya tentu berpotensi memberikan energi baru. Bukan semata karena statusnya sebagai wali kota, tetapi karena kepala daerah biasanya memiliki jejaring politik dan basis pendukung yang dapat menjadi modal penting bagi sebuah partai.

Dengan demikian, kalkulasinya terlihat sederhana.

Appi membutuhkan ruang politik yang lebih besar. Demokrat membutuhkan energi elektoral yang lebih kuat.

Di situlah kemungkinan simbiosis tersebut menjadi menarik untuk diamati.

Magnet Appi

Posisi Appi sebagai Wali Kota Makassar membuat dirinya memiliki daya tarik politik yang relatif besar.

Banyak partai tentu akan melihat kepala daerah sebagai aset politik. Bukan hanya karena jabatannya, tetapi juga karena jaringan pemerintahan, hubungan sosial, popularitas, dan basis pendukung yang terbentuk selama proses politik sebelumnya.

Soal loyalis, Appi juga memiliki modal tersendiri.

Tentu tidak berarti seluruh pendukung otomatis akan mengikuti ke mana pun seorang pemimpin politik berpindah. Tetapi dalam praktik politik, arah dukungan seorang figur dapat memengaruhi sebagian jaringan politik yang selama ini berada di sekitarnya.

Karena itu, posisi kepala daerah sedikit banyak menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan daya gerak sebuah partai politik.

Di sinilah kompromi politik biasanya mulai dibicarakan. Bukan selalu di podium. Bukan pula selalu di depan kamera.

Tetapi bisa saja berlangsung di ruang-ruang pertemuan yang jauh dari sorotan publik, sebelum akhirnya sebuah keputusan diumumkan secara resmi.

Musda Demokrat Sulsel sendiri kini mengarah pada kemungkinan digelar pada Oktober 2026.

Demokrat Sulsel telah mengusulkan pelaksanaan Musda pada awal Oktober kepada DPP, meski jadwal resminya masih menunggu keputusan DPP. Nama Appi juga disebut masuk dalam bursa calon Ketua Demokrat Sulsel.

Pintu Musda yang selama ini terlihat tertutup, bisa saja justru sedang menunggu siapa yang akan datang untuk membukanya.

Ulla dan Tantangan Regenerasi

Ketua Demokrat Sulsel, Ni’matullah Erbe, saat ini masih menjadi salah satu figur kuat dalam bursa kepemimpinan partai.

Ulla—sapaan akrabnya—telah tiga periode memimpin Demokrat Sulsel. Loyalitas dan kontribusinya terhadap partai tentu tidak bisa diabaikan.

Namun, dalam politik, loyalitas bukan satu-satunya ukuran.

Capaian elektoral juga menjadi salah satu parameter yang tidak bisa dihindari ketika partai berbicara mengenai masa depan.

Karena itu, wacana regenerasi menjadi sesuatu yang wajar dibicarakan.

Nama lain seperti legislator DPR RI Muzakkir Aqil dan eks Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan juga muncul dalam pembicaraan mengenai kandidat kepemimpinan Demokrat Sulsel.

Tetapi untuk saat ini, keduanya masih berada dalam ruang kandidat dan dinamika politik internal yang masih dapat berubah.

Sementara itu, Appi memiliki satu keunggulan yang sulit diabaikan: ia datang dengan jabatan kepala daerah.

Dan jabatan tersebut memberikan daya tawar yang berbeda.

Kepala Daerah dan Mesin Politik

Partai politik membutuhkan kader.

Tetapi partai juga membutuhkan figur yang mampu menggerakkan suara.

Di sinilah kepala daerah menjadi menarik.

Partai NasDem di Sulsel, misalnya, dalam beberapa periode politik terakhir memperlihatkan bagaimana rekrutmen figur yang memiliki hubungan kuat dengan kepala daerah dapat menjadi bagian dari strategi elektoral.

Pada Pileg 2024, NasDem bahkan menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Sulsel, yakni 17 kursi, disusul Golkar 14 dan Gerindra 13.

Fenomena tersebut sebenarnya bukan hal baru.

Golkar pernah melakukannya. Partai lain juga melakukan hal serupa.

Dan kini, Demokrat pun menghadapi pilihan yang sama: bertahan dengan pola lama atau membuka ruang lebih besar kepada figur baru yang memiliki daya magnet politik.

Namun, satu hal perlu dipahami.

Masuknya seorang kepala daerah ke sebuah partai tidak otomatis menjamin kemenangan partai tersebut.

Mesin politik tetap membutuhkan organisasi, kader, kerja elektoral, struktur hingga tingkat bawah, dan kemampuan mengubah popularitas figur menjadi suara partai.

Karena itu, Appi mungkin membawa magnet. Tetapi magnet saja tidak cukup. Ia tetap membutuhkan mesin.

Sebaliknya, Demokrat mungkin memiliki mesin dan struktur.

Tetapi mesin membutuhkan figur yang mampu menarik energi baru.

Di situlah letak menariknya kemungkinan hubungan Appi dan Demokrat.

Jika benar Appi memilih biru, pertanyaannya bukan sekadar “Apakah Appi akan pindah partai?”

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

Apa yang akan didapat Appi dari Demokrat, dan apa yang akan didapat Demokrat dari Appi?

Sebab dalam politik, perpindahan rumah bukan sekadar soal mengganti warna.

Ada kalkulasi tentang masa depan, kekuatan, loyalitas, jaringan, dan posisi tawar.

Dan jika semua kalkulasi itu bertemu di satu titik, maka Musda Demokrat Sulsel bukan hanya menjadi agenda pergantian kepemimpinan.

Ia bisa menjadi panggung untuk melihat ke mana arah baru politik Munafri Arifuddin.

Apakah tetap bertahan di rumah lama?

Atau benar-benar membuka pintu menuju rumah baru yang sudah lama berwarna biru?

Publik tentu akan menunggu jawabannya.

Karena dalam politik, terkadang keputusan terbesar justru baru terlihat setelah semua kepingannya selesai disusun.

Penulis: Syariat Tella, Jurnalis Politik dan Anggota AJI Makassar.

*) Semua isi opini ini di luar tanggungjawab redaksi Majesty.co.id