Hadirkan Pelaku Sejarah, PDIP Sulsel ulas 30 Tahun Peristiwa Kudatuli
3 min read
Diskusi peringatan 30 tahun peristiwa Kudatuli yang digelar di kantor DPD PDIP Sulsel, Jalan Gunung Bawakaraeng, Kota Makassar, Senin (27/7/2026). (Foto: Istimewa/HO)
Majesty.co.id, Makassar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sulawesi Selatan menggelar Diskusi Refleksi 30 Tahun Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Sulsel, Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 210, Makassar, Senin (27/7/2026).
Diskusi PDIP Sulsel menghadirkan senior partai sekaligus pelaku sejarah peristiwa Kudatuli, Jakobus Kamarlo Mayong Padang.
Forum mengulas sejarah 30 tahun Kudatuli ini juga menghadirkan dosen Universitas Muhammadiyah Makassar , Muhammad Yahya Mustafa, serta politisi muda PDIP Sulsel A. Tenri Uji Idris.
Bendahara PDIP Sulsel Risfayanti Muin didapuk sebagai moderator diskusi dan diikuti kader partai, mahasiswa, serta perwakilan organisasi kepemudaan.
Mewakili DPD PDIP Sulsel, Husain Djunaid menegaskan bahwa Peristiwa Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah, melainkan tonggak penting perjuangan demokrasi.
“Peristiwa 27 Juli bukan sekadar catatan sejarah yang dikenang setiap tahun. Ia adalah pelajaran politik dan kemanusiaan yang mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak lahir dengan sendirinya, melainkan diperjuangkan dengan pengorbanan yang tidak sedikit,” kata Husain dalam keterangan tertulis.
Dalam pemaparannya, Jakobus Kamarlo Mayong Padang atau yang akrab disapa Bung Kobu mengajak seluruh kader memaknai politik sebagai jalan pengabdian yang membutuhkan keberanian, konsistensi, dan pengorbanan.
“Berpartai itu berarti berjuang dan siap menderita. Mengurus kepentingan orang banyak tidak pernah mudah. Konsisten itu mahal, sementara pragmatisme selalu memiliki banyak alasan,” katanya.
Menurut Bung Kobu, Peristiwa Kudatuli menjadi embrio lahirnya Reformasi 1998.
Ia mengingatkan bahwa pada masa Orde Baru ruang demokrasi dibatasi dan partai politik menghadapi berbagai tekanan, termasuk PDIP Sulsel yang mengalami intervensi politik hingga berpuncak pada Peristiwa 27 Juli 1996.
Sementara itu, akademisi Universitas Muhammadiyah Makassar Muhammad Yahya Mustafa membagikan pengalamannya sebagai wartawan Pedoman Rakyat yang mengikuti dinamika politik PDI sebelum menjadi PDIP.
Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi saksi bagaimana partai menghadapi berbagai bentuk tekanan politik.
Ia menilai PDIP memiliki karakter ideologis yang kuat dengan keberpihakan yang konsisten kepada rakyat kecil atau kaum marhaen.
“Pada masa Orde Baru, legislator PDI dikenal konsisten memperjuangkan kepentingan wong cilik. Dukungan besar kepada Megawati Soekarnoputri menjadikannya simbol harapan bagi kelompok pro-demokrasi. Ketika Kongres Medan menetapkan Suryadi sebagai ketua umum, kubu Megawati tetap mempertahankan legitimasi politik yang lahir dari dukungan arus bawah,” jelasnya.
Mewakili generasi muda, A. Tenri Uji Idris menekankan pentingnya mewariskan semangat perjuangan para pendahulu melalui penguatan ideologi Marhaenisme.
“Kita tidak boleh melupakan sejarah. Kita hadir hari ini karena ada sejarah yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu. Ruh ideologi Marhaenisme harus terus digelorakan agar semangat keberpihakan kepada rakyat, demokrasi, dan keadilan sosial tetap hidup di setiap generasi,” tegasnya.
Ketua DPD PDIp Sulawesi Selatan Ridwan A. Wittiri mengatakan refleksi 30 tahun Peristiwa 27 Juli 1996 merupakan bagian dari upaya merawat memori kolektif bangsa agar demokrasi Indonesia tetap berjalan sesuai cita-cita reformasi.
“Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama kader PDI Perjuangan, untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, konstitusi, dan keberpihakan kepada rakyat sebagaimana cita-cita perjuangan yang diwariskan para pendahulu,” pungkasnya.
