DPRD Sulsel minta Penggunaan Aspal Buton Dikaji, Soroti Harga dan Kualitas
3 min read
Ilustrasi. Kondisi Jalan Letjen Hertasning di Kota Makassar setelah diaspal pada 3 Februari 2026. (Foto: Majesty.co.id/Arya)
Majesty.co.id, Makassar – Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan Muhammad Sadar meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, mengkaji secara menyeluruh rencana penggunaan Aspal Buton (Asbuton) dalam proyek multiyears maupun proyek infrastruktur lainnya.
Muhammad Sadar yang juga Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulsel menyebut, penggunaan Aspal Buton harus didasarkan pada kajian komprehensif agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Muhammad Sadar mengatakan, terdapat tiga aspek utama yang perlu menjadi pertimbangan sebelum pemerintah memperluas penggunaan Aspal Buton, yakni harga, kualitas dan ketersediaan pasokan.
Ketiga faktor tersebut dinilai sangat menentukan keberhasilan penerapan Asbuton dalam proyek-proyek infrastruktur berskala besar.
Ia mengungkapkan, harga Asbuton saat ini masih lebih tinggi dibandingkan aspal impor maupun aspal produksi Pertamina.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan kebijakan penggunaan material jalan tersebut.
“Harga Aspal Buton sekitar Rp18 juta per metrik ton. Sementara aspal Pertamina berada di kisaran Rp13,5 juta. Ini menjadi salah satu pertimbangan kami agar penggunaan Asbuton benar-benar dikaji,” kata Sadar dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7/2026).
Selain faktor harga, Sadar menilai pemerintah juga harus memastikan kualitas Asbuton melalui pengujian yang komprehensif sehingga sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
“Sudah mahal, kualitasnya juga harus benar-benar dipastikan. Jangan sampai harganya tinggi tetapi kualitasnya belum bisa dijamin,” katanya.
Ia juga menyoroti kebutuhan aspal nasional yang mencapai lebih dari 1,4 juta ton per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi aspal Pertamina hingga kini disebut belum mencapai 400 ribu ton per tahun.
Dengan kondisi tersebut, menurutnya Indonesia masih membutuhkan impor untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Namun, ia mengusulkan agar impor dilakukan melalui Pertamina sehingga kualitas produk lebih terjamin dan pengawasannya lebih mudah.
“Kami tidak melarang impor. Silakan impor, tetapi harus melalui Pertamina. Dengan begitu kualitasnya terjamin dan pemerintah dapat melakukan pengawasan. Jangan impor langsung oleh masing-masing agen,” tegasnya.
Muhammad Sadar berharap pemerintah terus meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri agar ketergantungan terhadap aspal impor dapat dikurangi.
“Harapan kami, kilang yang dimiliki Pertamina bisa dimanfaatkan lebih optimal sehingga impor dapat ditekan. Kualitas aspal Pertamina sebenarnya sudah setara dengan aspal impor, hanya kapasitas produksinya yang masih terbatas,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan seluruh rekanan yang mengerjakan proyek infrastruktur, khususnya proyek multiyears di Sulawesi Selatan, agar mengutamakan kualitas pekerjaan.
Menurutnya, proyek multiyears dengan nilai lebih dari Rp2 triliun harus menghasilkan infrastruktur yang berkualitas sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Ini proyek multiyears dengan nilai lebih dari Rp2 triliun. Karena itu kami meminta seluruh rekanan bekerja dengan baik dan menjaga kualitas pekerjaan agar proyek seperti ini dapat terus berlanjut,” katanya.
Muhammad Sadar menegaskan dirinya tidak menolak penggunaan Aspal Buton. Ia hanya meminta pemerintah mengambil keputusan berdasarkan kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek harga, kualitas, dan ketersediaan pasokan.
Ia menambahkan, proses kajian tersebut masih menunggu hasil pembahasan dari pihak terkait, termasuk mekanisme yang melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
